READING

30 Anggota DPRD Kota Kediri Ikuti Pembekalan

30 Anggota DPRD Kota Kediri Ikuti Pembekalan

KEDIRI – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri mengikuti masa orientasi. Forum tersebut membekali mereka tentang tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat agar bisa bertugas dengan baik.

Untuk efektivitas pembekalan, puluhan anggota dewan itu diwajibkan menginap di sebuah hotel di Kota Batu. Bersama seluruh anggota DPRD se-Jawa Timur, mereka digembleng tentang tugas legislasi dalam mengawal pemerintahan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Ayub Wahyu Hidayatulloh mengatakan pembekalan ini berlangsung selama empat hari mulai Selasa, 22 Oktober 2019. “Ada banyak materi yang kami terima, seperti pemahaman dasar tentang Pancasila, UUD 1945, hingga Bhinneka Tunggal Ika,” katanya saat dihubungi Jatimplus.

Selain itu, para legislator ini juga mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan serta materi NKRI. Diharapkan mereka akan memiliki kompetensi dan kemampuan profesi dasar yang sama usai mengikuti pembekalan.

Ayub menambahkan ada banyak materi yang diterima selama mengikuti pembekalan ini. Salah satu yang paling mendasar adalah pemahaman tentang tria politika, new public management dan good governance.

“Kami dikenalkan pula tentang pola hubungan kerja antara DPRD dengan kepala daerah, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Sama seperti anak sekolah, ada sesi pengenalan dan bimbingan teknis setelah dilantik,” tambah Ayub.

Tak hanya pengetahuan umum, selama empat hari mereka juga diberi pemahaman tentang posisi DPRD dalam sistem pemerintahan. Peran DPRD dalam pembangunan daerah juga digamblangkan, selain bimbingan teknis tentang penganggaran. “Sebagian besar sama dengan orientasi yang dulu-dulu,” kata Ayub yang telah menjabat dua periode di DPRD Kota Kediri.

Namun ada yang hal baru yang dia pelajari dalam pembekalan ini, salah satunya tentang mekanisme pembahasan anggaran. Jika sebelumnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) masih berupa usulan dari eksekutif, kini sudah bisa dibahas di tingkat komisi DPRD.

Perubahan ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem e-planning dan e-budgeting, dimana anggota dewan bisa ikut mengakses dan menyusun perencanaan anggaran. Dengan demikian peran dan kontribusi mereka dalam pengusulan KUA PPAS menjadi lebih besar dari periode sebelumnya. (Adv)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.