READING

Aktivis Blitar Korban UU ITE Dibela Organisasi Int...

Aktivis Blitar Korban UU ITE Dibela Organisasi Internasional SAFEnet

BLITAR- Organisasi perjuangan dan perlindungan hak hak digital warga di Asia Tenggara atau Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE net) tidak tinggal diam atas kasus UU ITE yang menjerat aktivis anti korupsi Blitar Moh Trijanto atau Moh Triyanto.

SAFEnet mendesak Pemerintah RI untuk melihat lebih jeli sekaligus melakukan kaji ulang perkara.  Sebab pemolisian disusul penetapan tersangka Triyanto atas unggahan informasi surat panggilan KPK kepada Bupati Blitar di akun facebook,  dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Disebutkan dalam siaran pers, apa yang dilakukan Triyanto sebagai upaya klarifikasi kepada publik atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.  “Yang dilakukan Triyanto adalah upaya melakukan klarifikasi kepada publik atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, “tulis relawan SAFEnet Nabillah Saputri melalui siaran pers Selasa (8/1/2019).

Ada enam tuntutan SAFEnet yang termuat dalam keterangan persnya.

1.  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Informatika/ Kominfo untuk meninjau kembali kasus Triyanto terhadap Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang telah menimbulkan multitafsir bagi aktivis yang ingin melakukan klarifikasi di depan publik namun dilaporkan atas pencemaran nama baik. Pasal ini perlu segera dihapus agar tidak terus-menerus disalahgunakan.

2.  Komnas HAM segera memberikan perlindungan kepada Triyanto karena dugaan pelanggaran hak berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 serta pada Kovenan Internesional Sipil dan Politik (SIPOL) PBB Pasal 19 yang tertuang pada Undang-Undang No. 12 Tahun  2005.

3.  Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan meninjau kembali bukti-bukti otentik berdasarkan kuasa hukum. Beri keringanan kepada Triyanto untuk menghadirkan saksi ahli yang diajukan oleh Triyanto dan kuasa hukumnya serta mempertimbangkan pernyataan saksi ahli tersebut.

4.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang berada di lingkungan Kabupaten Blitar. Kasus Triyanto mengindikasikan adanya upaya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membiarkan Triyanto diproses cepat untuk dituntut atas kasus pencemaran nama baik. 

5.  Organisasi masyarakat sipil di Blitar dan seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan Triyanto untuk mendapatkan keadilan.

6.  Masyarakat luas untuk membuka mata bahwa kasus pencemaran nama baik kerap disalahgunakan untuk menjatuhkan warga sipil yang ingin mengajukan klarifikasi di depan publik. Karenanya masyarakat diajak untuk meminta penghapusan pasal tersebut dari kitab hukum pidana.

Triyanto yang telah menjadi tersangka dan dikenakan wajib lapor di Polres Blitar  disebutkan memiliki hak menyatakan pendapat dan mengembangkan informasinya kepada publik. Kebebasan Triyanto berekspresi dilindungi dan dijamin negara dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Selain hak konstitusional individu, kebebasan berpendapat juga dapat ditemui dalam Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 serta Kovenan Internasional Sipil dan Politik (SIPOL) PBB Pasal 19 yang tertuang pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. 

“Namun malah ditakut takuti dengan pembungkaman ekspresi dengan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan perbuatan melakukan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, “tulis Nabila.

SAFEnet menilai penentuan delik pada pasal 27 ayat (3) kepada Triyanto tidak jelas. Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) yang pada dasarnya delik aduan, dalam prosesnya berdasarkan korban. Hal itu diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009.

Namun faktanya pelapor adalah Agus Cunanto, yakni Kabag Hukum Pemkab Blitar, bukan Bupati Blitar Rijanto yang merupakan korban langsung dalam perkara surat palsu KPK.

Dalam pers rilisnya SAFEnet juga memblejeti pasal 14 UU No 1/1946 ayat (1) dan ayat (2), yakni barang siapa menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi tingginya 10 tahun penjara.

Kedua ayat hukum itu mensyaratkan keonaran di masyarakat yang dilerai oleh polisi lebih dahulu dan bisa dibuktikan unsurnya  (keonaran). “Atas dasar itu penerapan pasal pidana pada Triyanto ngawur dan dipaksakan. SAFEnet yakin tidak ada upaya pencemaran nama baik kepada siapapun, “tulis Nabillah Saputri.

Dalam rilisnya SAFEnet juga menjelaskan bagaimana Triyanto pertama kali memperoleh informasi tentang surat panggilan KPK (untuk Bupati Blitar Rijanto) dari Yosi, kontraktor Blitar. Triyanto juga didatangi Retiono Pratama staff  Dinas PUPR Kabupaten Blitar yang telah berkeluh kesah menerima surat panggilan KPK.

Disisi lain, sebagai aktivis anti korupsi, Triyanto belum lama melaporkan dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi di Kabupaten Blitar. Begitu postingan di media sosial viral dan hasil klarifikasi Pemkab Blitar kepada KPK dipastikan sebagai surat palsu, Triyanto langsung meralat postingannya.

Namun dirinya tetap dipolisikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Gugatan pra peradilan Triyanto juga ditolak hakim Pengadilan Negeri Blitar. Saat ini proses hukum terus berjalan. Menghadapi kasus yang menjeratnya, Triyanto menegaskan dirinya tidak akan menyerah.

Untuk mendapat keadilan, aktivis yang banyak mengungkap kasus korupsi di Blitar Raya itu menegaskan akan terus bergerak Selain terus bersuara dalam aksi massa, sejumlah aktivis anti korupsi Blitar juga melakukan long march bersepeda motor Blitar-Jakarta. Para aktivis berencana menemui Presiden Joko Widodo dan Kapolri.   

Intinya mereka meminta pemerintah mencabut atau merevisi pasal karet UU ITE. Tidak hanya memberangus hak berekspresi. Pasal karet rawan digunakan untuk mengkriminalisasi atau memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu.

“Pasal karet bisa menjerat siapa saja. Terutama para aktivis yang getol menyuarakan kasus korupsi. Mungkin saat ini saya yang menjadi tersangka. Besok atau lusa entah siapa lagi. Karenanya harus dicabut atau direvisi, “tegasnya.

Sementara aktivis anti korupsi KRPK Rudi Handoko yang memimpin long march sejak 19 Desember 2018 lalu, telah sampai di Jakarta. Bersama puluhan aktivis anti korupsi yang lain, Rudi mendatangi Kantor Ombudsman RI dan Kompolnas RI untuk melaporkan dugaan mal administrasi yang dilakukan Polres Blitar.

“Ada dugaan mal adminstrasi yang dilakukan Polres Blitar dalam menangani kasus saudara Triyanto. Karenannya kami melaporkan untuk meminta keadilan yang seadil adilnya, “ujarnya dalam pesan WA.  (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

  1. […] Baca juga Aktivis Korban ITE Dibela LSM Asing […]

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.