READING

Aktivis Tersangka UU ITE dan Tembusnya Ramalan “Pa...

Aktivis Tersangka UU ITE dan Tembusnya Ramalan “Pasal Karet” Berbahaya

BLITAR-Aktivis anti korupsi Blitar Moh Triyanto menjadi tersangka kasus penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Triyanto terkena dampak unggahan informasi tentang dipanggilnya Bupati Blitar Rijanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sepucuk surat di akun facebooknya.

Triyanto dianggap melanggar Undang undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab surat panggilan KPK itu belakangan diketahui palsu.

“Pemilik akun facebook berinisial MT (Moh Triyanto) ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU ITE, “ujar Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanuddin.

Aktivis yang banyak mengantarkan pejabat korup Blitar Raya ke dalam bui itu dijerat pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 atau pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana, atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Triyanto menghadapi ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Seperti apa pasal UU ITE yang dijeratkan kepada Triyanto?.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE memuat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terpenuhinya unsur ini (penghinaan dan pencemaran nama baik) diawali dengan unsur perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Singkatnya, unggahan informasi tentang dipanggilnya Bupati Blitar oleh KPK di akun facebook Triyanto disimpulkan sebagai penyebaran berita bohong. Tidak peduli penyebaran informasi itu terjadi sebelum surat panggilan KPK itu diketahui palsu atau tidak. Intinya apa yang dilakukan Moh Triyanto telah memenuhi unsur penyebaran kabar bohong.

Akibat penyebaran informasi palsu itu, Bupati Blitar selaku pelapor melalui tangan Kabag Hukum, menjadi pihak yang namanya telah dicemarkan.“Yang dijeratkan adalah penyebaran berita hoax, “tegas Burhanuddin.

Pembelaan diri Triyanto (saat diperiksa sebagai saksi) yang menjelaskan dirinya tidak pernah tahu jika surat panggilan KPK itu palsu, tidak banyak membantu.

Begitu juga dengan pengakuannya hanya menerima informasi (surat panggilan KPK) awal dari orang lain, yakni salah seorang kontraktor di Blitar, juga tidak berlaku.

Mengacu dari hasil penyidikan, termasuk memintai keterangan 22 saksi, polisi kukuh menetapkan Triyanto sebagai tersangka.

Polemik Pasal 27 Ayat 3

Apa yang diramalkan tiga tahun silam betul betul terbukti. Tiga tahun lalu, yakni tepatnya  Februari 2015, banyak pihak yang menyebut pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai pasal yang berbahaya. Terutama untuk kelangsungan kehidupan berdemokrasi.

Tidak sedikit yang menyebut pasal 27 ayat 3 sebagai “pasal karet” seperti halnya pasal “subversi” di era rezim orde baru berkuasa. Masih teringat bagaimana Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pasal 27 ayat 3 sebagai pasal yang sangat berbahaya, yakni terutama  jika diterapkan oleh pihak pihak yang tidak paham soal dunia maya.

“Kalau saya pribadi tentu ingin dihapus saja. Karena sudah tergantikan dengan adanya KUHP, “ujarnya disebuah acara “Dialog Kemerdekaan Berekspresi di Media Sosial Indonesia”.

Sebagai “pasal karet”, pasal 27 ayat 3 mudah digunakan menjerat orang orang yang  melancarkan kritik. Mudah digunakan untuk membungkam kritik. Namun mengingat melibatkan banyak pihak dan kepentingan, Meutya pesimis penghapusan pasal 27 ayat 3 dari UU ITE bisa dilakukan.

Pendapat berbeda disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Pasal 27 ayat 3 akan memberi efek jera bagi pelanggar hukum sekaligus melindungi transaksi elektronik di dunia maya. Jika dihilangkan, efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang.

Karenanya Rudiantara menolak penghapusan. Kendati demikian dia turut prihatin atas terjadinya kesalahan penerapan. Ada sebanyak 74 orang telah menjadi “korban”dari penerapan UU ITE.

“Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa teman teman, terlepas siapa benar siapa salah, “tuturnya.

Yang dilakukan pemerintah menangani pasal 27 ayat 3 hanya melakukan revisi. Revisi itu kata Rudiantara termasuk melakukan pembicaraan dengan aparat hukum agar lebih berhati hati menerapkan.

“Yang salah bukan pasal 27 ayat 3 nya. Melainkan adalah penerapan dari pasal 27 ayat 3 tersebut, “ujar Rudiantara seperti dilansir dari situs resmi Kominfo.

Kental Muatan Politis

Di wilayah hukum Kabupaten Blitar, ancaman berbahaya pasal 27 ayat 3 UU ITE menemukan bentuknya. M Sholeh, kuasa hukum Moh Triyanto menyebut nuansa politis lebih besar dari persoalan hukum.

Penetapan tersangka adalah bentuk kriminalisasi yang diduga tidak lepas dari sepak terjang Triyanto yang kerap membongkar kasus korupsi di Blitar Raya.

“Nuansa politis lebih kental daripada penyelesaian masalah hukum, “ujar Sholeh.

Sebagai aktivis Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Triyanto kerap mengantarkan oknum pejabat Blitar ke dalam bui. Rekam jejak Triyanto terlihat sejak era Bupati Blitar Imam Muhadi, Bupati Herry Noegroho hingga Bupati Rijanto.

Karenanya penetapan tersangka diduga menjadi bagian pembungkaman. Menurut Sholeh kliennya tidak mendapat ketidakadilan hukum. Triyanto tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ahli, yakni ahli Pidana, ahli ITE dan ahli Bahasa.

Padahal kehadiran saksi ahli untuk diperolehnya obyektifitas hukum. “Harusnya Polres Blitar belajar pada kasus Ahok dimana memberi kesempatan menghadirkan saksi meringankan, “paparnya.

Sholeh juga melihat polisi sudah tidak obyektif sejak awal. Bupati Blitar selaku pelapor menurutnya telah diistimewakan. Pemeriksaan Bupati selaku pelapor dilakukan di kantornya.

Prinsip di depan hukum semua sama, terbukti tidak berlaku di Kabupaten Blitar. Atas dasar itu semua, Sholeh memutuskan akan melakukan gugatan pra peradilan.

“Begitu menerima surat panggilan pemeriksaan tersangka kita akan langsung melakukan gugatan pra peradilan,“tegasnya.

Sementara Moh Triyanto mengaku tidak kaget penetapan dirinya sebagai tersangka. Sejak pemeriksaan awal, yakni dengan panggilan surat penyidikan (bukan penyelidikan), dirinya sudah dijadikan tersangka.

“Saya tidak kaget karena sudah menduga hal itu (tersangka) akan terjadi, “ujarnya. Menurut Triyanto, kasus yang dihadapinya semakin membuktikan besarnya muatan politik daripada persoalan hukum.

Dirinya merasa telah dikriminalisasi. Karenanya dirinya juga mendesak polisi juga segera menetapkan tersangka pembuat surat palsu KPK.

Sebagai warga negara yang baik Triyanto menyatakan  siap memenuhi panggilan pemeriksaan  kepolisian.  (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.