READING

Aktivis Triyanto Disel Bersama Penjahat Kriminal

Aktivis Triyanto Disel Bersama Penjahat Kriminal

BLITAR- Jeruji besi tidak bisa serta merta mengendorkan semangat aktivis anti korupsi Moh Triyanto. Meski ditahan karena dianggap melanggar UU ITE, aktivis yang banyak membongkar kasus korupsi di Blitar Raya itu tidak kehilangan semangat perlawanan.

Triyanto tetap bersikukuh telah dikriminalisasi. Kasus yang menjeratnya lebih kental nuansa politis daripada penegakan hukum. Apa yang disangkakan kepadanya (pelanggaran UU ITE) tidak sepenuhnya benar.

“Tetap tegar dan keadaanya sangat baik (Moh Triyanto), “tutur Hendi Priyono kuasa hukum Moh Triyanto kepada jatimplus Jumat (11/1/2019). Polres Blitar tiba tiba memutuskan menahan Triyanto Kamis (10/1). Penahanan dilakukan saat menunaikan wajib lapor.

Hendi baru saja membesuk Triyanto di tahanan Polres Blitar. Triyanto tidak ditempatkan di sel khusus. Dia bercampur dengan para pelaku kejahatan kriminal. Kendati demikian menurut Hendi kliennya diperlakukan dengan baik. “Bercampur dengan tahanan lain. Namun diperlakukan baik, “terangnya.

Istri Triyano yang juga pegawai negeri sipil di Kabupaten Blitar juga sudah membesuk. Karena alasan belum dewasa, dan tidak bagus untuk perkembangan jiwa, kedua anak Triyanto tidak diajak. “Istrinya (Moh Triyanto) juga sudah membesuk. Namun anaknya karena masih kecil tidak diajak, “kata Hendi.

Jauh hari sebelum ditahan, Triyanto sudah menyatakan siap menghadapi kemungkinan paling buruk. Sejak pertama kali ditetapkan tersangka, dia merasa suatu hari akan ditahan. Sebab dirinya melihat banyak keganjilan.

Hingga saat ini polisi tidak pernah berupaya menangkap pembuat surat palsu KPK. Polisi juga tidak berusaha mendalami peran dua orang yang memberinya informasi surat KPK  (yang belakangan diketahui surat palsu), yakni Yosi seorang kontraktor Blitar dan Tiyon staff di Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

Justru dirinya yang mengunggah informasi surat KPK (yang saat itu belum diketahui palsu)  di akun facebook, dijadikan tersangka tunggal. Sebab pelapor dalam kasus ini adalah Bupati Blitar melalui Kabag Hukum Pemkab Blitar.

“Saya sudah merasa akan menjadi tersangka dan nantinya ditahan. Karena kasus ini lebih bernuansa politik daripada penegakan hukum. Karenanya jauh hari saya juga terus menguatkan mental keluarga, “ujar Triyanto saat itu.

200 Orang Menjadi Penjamin

Sementara berbagai upaya untuk membebaskan Moh Triyanto terus dilakukan. Jumat (11/1), ratusan orang  mendatangi Polres Blitar. Selain menyatakan simpati kepada tersangka Triyanto, mereka juga menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Triyanto.

“Ada sebanyak 200 surat pernyataan penangguhan penahanan, “ujar Hendi Priyono. Sebagian besar dari ke 200 orang itu adalah Liaison Officer (LO), tim sukses serta para simpatisan pendukung Triyanto. Sebab pada pemilu 2019 ini, Triyanto juga tercatat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jawa Timur.   

Menurut Hendi, istri Triyanto yang merupakan PNS Pemkab Blitar juga menjadi salah satu penjamin. Mereka meminta penahanan Triyanto diubah menjadi penahanan kota. “Surat penangguhan penahanan termasuk 200 surat pernyataan penjamin itu sudah kami sampaikan ke Polres Blitar, “kata Hendi.

Hingga saat ini Hendi belum tahu alasan kepolisian yang secara tiba tiba menahan kliennya.  Triyanto yang juga anggota kelompok kerja (pokja) program Kehutanan Sosial di Jawa Timur itu, tidak pernah mangkir dari kewajibannya, yakni absen dua kali dalam seminggu (Senin dan Kamis).

Triyanto juga tidak memperlihatkan gejala melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Triyanto juga selalu hadir setiap dipanggil untuk keperluan pemeriksaan lanjutan. Saat pertama kali ditetapkan tersangka, Polres Blitar sendiri yang mengatakan tidak akan melakukan penahanan.

Sebagai gantinya Triyanto dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu. “Penahanan ini cukup mengagetkan. Karena selama ini klien saya koopertif, “paparnya.

Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan kewenangan penahanan sepenuhnya berada di tangan penyidik. Apakah perlu penahanan atau tidak, menurutnya penyidik memiliki pertimbangan sendiri.

Dan polisi secepatnya akan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. “Terkait alasan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, “ujarnya singkat. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.