READING

Asal Istilah Pedagang Kaki Lima Ternyata Karena Sa...

Asal Istilah Pedagang Kaki Lima Ternyata Karena Salah Terjemahan

Tahukah Anda mengapa pedagang di pinggir jalan disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL)? Sebagian orang menganggap penyebutan ini karena mereka menggunakan gerobak dorong berkaki tiga ditambah kaki milik pedagang itu sendiri sehingga total ada lima kaki. Padahal jika dihitung benar-benar, sebuah gerobak dorong memiliki dua roda dan dua kaki dibagian depannya. Jadi penyebutan kaki lima berdasarkan jumlah kaki gerobak ini tidak sepenuhnya benar.

Ternyata penyebutan PKL ini berasal dari kata yang salah terjemahan. Merunut dari cerita yang ditulis di historia.id, PKL sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kehadiran mereka tercatat dalam sejarah saat Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menjadi gubernur Batavia atau Jakarta (1811-1816).

Saat itu, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (five foot way) untuk pejalan kaki. Namun pada kenyataannya, trotoar ini justru ditempati para pedagang untuk berjualan dengan menggelar lapak sederhana dan tidak permanen.

Dagangan mereka antara lain barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Pedagang makanan dengan gerobak atau pikulan tak termasuk kategori ini. Mereka masuk kategori dagang rakyat.

Menurut William Liddle dalam “Pedagang yang Berkaki Lima”, Raffles yang bertugas di Singapura pada tahun 1819 kembali menerapkan kebijakan ini di Chinatown. Saat itulah istilah five foot mengalami kesalahan penerjemahan ke Bahasa Melayu.

Five foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk. Dalam menerjemahkan ke dalam Bahasa Melayu, orang membalikkan hukum MD (menerangkan-diterangkan) Inggris menjadi hukum DM (diterangkan-menerangkan) Melayu, sehingga terjemahannya bukan lima kaki, melainkan kaki lima,” tulis Mayapada, 15 Desember 1967, dikutip dari historia.id.

Di Singapura pun terjadi fenomena yang sama. Trotoar mereka juga dipenuhi oleh para pedagang dan oleh masyarakat setempat disebut sebagai pedagang kaki lima. Istilah ini kemudian terdengar sampai ke Indonesia. “Istilah ini menjalar ke Medan. Dari Medan sampai di Jakarta dan menyebar ke kota-kota di Indonesia,” tulis Mayapada.

PKL pada akhir abad ke-19, digambarkan oleh Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, biasa berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah kota tak menyukai kehadiran mereka karena dianggap merusak keindahan kota. Mereka diusir dari jalan. Tindakan ini menuai protes dari sejumlah bumiputera yang duduk di Dewan Kota (gemeente raad). Salah satunya Abdoel Moeis.

“Para pedagang diusir dari pinggir jalan karena di tempat tersebut tinggal banyak orang Belanda yang tidak mau melihat para pedagang kaki lima kotor itu,” protes Moeis dalam sidang Dewan Kota pada 1918, dikutip Susan Blackburn.

Meski tak diketahui pasti, Susan memperkirakan jumlah PKL meningkat pada 1934 sebagai buntut dari masa depresi yang melanda dunia pada 1930-an. Jumlah mereka terus meningkat setelah kemerdekaan. Bahkan Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyebut mereka sebagai salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta pada dekade 1950-an.

Selain itu, DPKS menilai bahwa PKL menganggu keteraturan kota. Maka DPKS berusaha mencarikan mereka tempat berdagang yang memadai. Langkah ini gagal diterapkan karena kota kekurangan lahan untuk pasar.

Memasuki 1960-an, cap PKL kian buruk. Beberapa alasannya, menurut Mayapada 15 Januari 1968, PKL dianggap merusak keindahan kota, cara dagangnya primitif, dan bikin malu negara jika tamu asing datang. Tapi sebagian kalangan membela mereka. “Sebagian dari pedagang-pedagang kita baru mampu berkaki lima,” tulis Mayapada.

Sumber : historia.id

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.