READING

(Bandara Kediri) April 2020, Ground Breaking Banda...

(Bandara Kediri) April 2020, Ground Breaking Bandara Kediri

Sebuah proyek pembangunan selalu akan ada yang dirugikan atau merasa dirugikan. Sebab, perpindahan dan jual beli lahan, berapapun harganya tetap akan memberikan kehidupan yang tak lagi sama. Ada yang menerima, ada yang tak rela, dan ada yang mencoba mencari celah untuk keuntungan pundi-pundi semata.

KEDIRI-Agus Utomo, Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sedang berada di kantornya ketika tim Jatimplus.id menemuinya. Sesekali ia harus mengangkat telepon genggamnya yang berdering terkait dengan 4 orang warganya yang belum menemukan kata sepakat dalam pembebasan lahan. Di desa ini sejumlah 150 KK terdampak bandara sejak ditetapkan desain revisi bandara pada tahun 2019.

“Lahan terdampak di Desa Bulusari seluas 80Ha. Yang 5Ha terdiri dari permukiman dari 150 KK, sisanya lahan kosong, tanpa bangunan. Ada yang lahan pertanian, lahan sekolah, dan lain-lain,” kata Agus yang mulai menjabat Kades sejak 17 Desember 2019. Agus juga masuk sebagai tim awal pembebasan lahan yang dilakukan PT. Gudang Garam Tbk.

Sebagaimana disampaikan dalam presentasi Baja Sirait, utusan dari Menko Maritim bidang Investasi di SKB Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri (24/01/2020), desa terdampak pembangunan bandara sejumlah 4 desa yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Desa Jatirejo-Kecamatan Banyakan, Desa Grogol dan Desa Bulusari-Kecamatan Grogol, dan Desa Tarokan-Kecamatan Tarokan.

Pembebasan lahan dilakukan bertahap sejak Agustus 2019 sejumlah 339,05Ha dengan kebutuhan lahan seluas 372,71Ha sehingga 33,66Ha belum dibebaskan (25,78Ha lahan kosong dan 7,88Ha bangunan).

Pada tanggal 16 Oktober 2019, kebutuhan lahan masih sama yaitu 372,71Ha dengan lahan yang sudah dibebaskan 360,43Ha (96,71%) dan lahan yang belum dibebaskan seluas 12,28Ha atau 3,29% terdiri dari 7,41Ha lahan kosong dan 4,87Ha lahan bangunan.

Kemudian terjadi perluasan lahan terdampak menjadi 376,57Ha dari 372,71Ha akibat adanya perubahan desain landasan. Pada 16 Januari 2019, lahan yang sudah dibebaskan (termasuk lahan perluasan) seluas 370,69Ha, sementara 5,88Ha (1,56%) masih belum menemukan kata sepakat yaitu 3,32Ha berupa lahan kosong dan sisanya 2,56Ha lahan bangunan.

“Jadi sampai saat ini yang sudah dibebaskan 99%, tinggal 1% saja yang belum. Saya tegaskan, tidak ada tawar menawar harga lagi di sini,” kata Baja di hadapan warga Desa Grogol dan warga Desa Bulusari yang masih belum sepakat untuk melepaskan lahannya. Di Grogol, dari sekitar 100-an KK tercata 48 KK yang masih belum mau melepaskan lahannya.

“Mereka ingin memanfaatkan moment ini dengan (mematok-red) harga setinggi-tingginya,” kata Agus perihal warganya yang masih belum sepakat. “Sebenarnya sangat menguntungkan. (Warga yang sudah menerima), mereka punya deposito, mobil, tanah, yang merasa dirugikan secara material tidak ada,” tambahnya.

Linimasa pembangunan bandara.
Grafis: Jatimplus.ID/Adhi Kusumo. Sumber data: Presentasi Baja Sirait, 24/01/2020.

Negosiasi hingga Relokasi

Kebanyakan warga Desa Bulusari bermatapencaharian petani dan buruh tani. Sebagai petani, lahan yang mereka punya rata-rata 0,25Ha, sedangkan beberapa orang ada yang punya lahan sangat luas. Awalnya, negosiasi berjalan lancar sebab menurut Agus, harga pembebasan lahan di atas harga pasaran di kawasan Bulusari. Perhitungan kasarnya, PT Gudang Garam Tbk membeli lahan dari warga 3-4 kali lipat dari harga normal.

Hanya beberapa warga yang masih menolak mengatakan bahwa seiring dengan kabar bandara, harga lahan di pasaran lahan menjadi tinggi. Sebagaimana dituturkan Purwito (50 tahun), warga Desa Bulusari yang masih menolak besaran angka yang ditawarkan. Dalam perhitungannya, ganti rugi yang diberikan tidak cukup untuk membeli tanah pengganti.

“Saya sudah tawarkan, kalau bilang tidak bisa beli lagi, sini saya yang membelikan. Saya katakan begitu, mereka juga tidak mau,” bantah Agus.

Secara sederhana, warga yang menolak ingin harga ganti rugi ini sama dengan harga yang diberikan pada pembelian lahan bulan Agustus 2019 yaitu sebesar Rp 15 juta/ru atau sekitar Rp 1 juta/m2. Sedangkan harga perluasan lahan setelah proyek bandara berstatus PSN (Proyek Strategis Nasional) pada bulan Maret 2019, harga menjadi Rp 10,5 juta/ru atau Rp 750.000/m2.

“Kalau dilihat dari harganya memang turun, tapi secara total akan sama bahkan lebih mahal karena ada nilai apraisal,” terang Agus. Ia menjelaskan, apraisal pada pembelian awal hanya menghitung luas bangunan saja. Per meter luas bangunan (rumah) dihargai Rp 4 juta.

Sedangkan pada apraisal yang kedua ini, setiap bangunan dipetakan mulai dari kamar tamu, kamar tidur, dapur, hingga kandang ternak pun dihitung. Masing-masing punya harga sendiri. Bahkan kandang yang baru selesai membangun pun tetap dihargai dengan layak.

“Tim kami dari perangkat desa juga ikut mendampingi untuk masyarakat yang mungkin butuh bantuan. Dengan sistem apraisal semacam ini, total nilainya jadi lebih besar,” kata Agus.

Setelah sepakat dengan nilai lahan dan nilai apraisal bangunan, uang diserahkan kepada warga melalui bank. Bahkan ada beberapa orang yang bersikukuh untuk menerima uang tunai, baru disetorkan ke bank.

“Mereka ada yang kemudian membeli lahan baru lalu membangun rumah. Ada yang meninggalkan desa karena ingin ikut anaknya, biasanya yang sudah tua,” tambah Agus.

Tak semua pemilik lahan terdampak tinggal di lahan bersangkutan. Ada beberapa yang memang tinggal sehingga mereka memerlukan hunian baru dan membangun rumah. Sedangkan yang memiliki lahan pertanian, ada yang membelikannya di luar desa.

Baca juga: Yang Mendapatkan Untung dari Proyek Bandara

Ada juga beberapa orang yang direlokasi. Menurut pengakuan Agus, ada 4 lokasi relokasi yang disediakan untuk warganya. Relokasi ini disediakan untuk warga yang rumahnya terdampak. Lahan hunian seluas 4-6 ru (56m2-84m2) diberikan ganti lahan relokasi seluas rata-rata 15ru (210m2) plus bisa membangun rumah yang lebih bagus dari rumah lama. Tak ada yang lahan gantinya di bawah 10ru (140m2).

“Kalau untuk warga yang punya ternak sapi dan kambing, relokasinya bersama tetangga lain yang punya ternak. Lahan mereka lebih luas agar bisa tetap beternak,” terang Agus.

Harapannya di tempat baru, tak akan mengurangi aktivitas yang dilakukan keseharian bahkan diharapkan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perihal warga yang masih menolak, Agus akan terus mendatangi untuk membujuk agar menerima sebab ia tak ingin warganya masuk dengan sistem konsinyasi.

“Saya tidak akan tega bila harus digusur seperti yang terjadi di Kulon Progo. Saya mohon, ayolah diserahkan sekarang sebelum jatuh tempo. Sebab kalau sudah jatuh tempo, saya sebagai kepala desa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wewenang ada di pihak pemerintah,” kata Agus mengimbau warganya.

Baca juga: Yang Merasa Rugi dari Ganti Rugi

Perihal sistem konsinyasi disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Putut Tri Sunarko pada saat sosialisasi bersama Baja Sirait. Uang ganti rugi akan dititipkan ke PN, dari PN-lah yang akan menyerahkan uang tersebut bila diminta oleh warga. Harga konsinyasi ini dipastikan lebih rendah dibandingkan dengan mekanisme pembelian lahan dan apraisal.

“Saya sebagai institusi pemerintah mampu melakukan tugas ini, karena memang ini tugas kami. Tapi dari sisi kemanusiaan, kami mohon Bapak/Ibu tak sampai pada proses konsinyasi,” pinta Putut di hadapan warga yang masih belum sepakat.

Sosialisasi final untuk warga yang masih belum sepakat ganti rugi di SKB Grogol, Kabupaten Kediri. Foto; Jatimplus.ID/Adhi Kusumo

Hingga berita ini ditulis, proses negosiasi masih terus berlangsung. Para kepala desa di lokasi terdampak bandara masih terus melakukan pendekatan ke warga hingga akhir Januari 2020. Awal Februari 2020, proses konsinyasi akan dilaksanakan.

“Kalau warga yang sudah nurut, lebih enak. Sekarang sudah bisa membangun rumah. Belum ada timeline kapan rumah harus dikosongkan, yang jelas awal Februari akan diterapkan konsinyasi,” ujar Agus.

Di sisi lain, Baja menyampaikan solusi untuk warga yang kurang mampu menurut data Dinas Sosial, pemerintah bersama dengan PT. Surya Dhaha Investama (SDI) akan menyediakan lahan untuk dibeli warga yang rumahnya belum ditransaksikan, sehingga mereka bisa membangun hunian baru. Harga maksimal yang diberikan sama dengan harga yang diberikan untuk warga terdampak dengan luas maksimal 150m2 yang berlokasi di Desa Grogol (Tanjung Baru). Di tempat baru tersebut, pemerintah dan PT. SDI akan menyediakan fasilitas umum mulai aliran listrik ke masing-masing rumah, sumur, drainase, dan pos kamling. 

Saat ini, warga masih sibuk membangun rumah. Untuk program selanjutnya, belum ada program khusus dari pemerintah khususnya Kabupaten Kediri terkait dengan pendampingan masyarakat terdampak.

“Ke depannya ya ada rencana program pemberdayaan. Tapi belum dibahas detail. Kalau dari saya, saya hanya berpesan pada warga saya untuk tetap menyisihkan uangnya, dideposito. Jangan dihabiskan semua untuk beli tanah dan membangun rumah,” kata Agus menutup sesi wawancara.

Reporter: Titik Kartitiani
Editor: Prasto Wardoyo

Print Friendly, PDF & Email

Titik Kartitiani

sunset lover, traveler, writer, and fulltime dreamer :)

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.