READING

(Bandara Kediri) Kaya Mendadak dan Kegalauan Masya...

(Bandara Kediri) Kaya Mendadak dan Kegalauan Masyarakat (yang Masih) Agraris

Desa itu tidak se-innocent yang saya duga. Ada pemikiran yang rumpil yang terkadang tak rela jika ternyata terjadi di masyarakat desa. Pun menjadi kaya mendadak terkadang bikin tersedak. Tidak siap.

Aroma semen basah dan cat tembok melingkupi udara ketika saya datang ke rumah Sugeng Pranoto. Di antara debu yang beterbangan akibat pembangunan komplek permukiman baru di belakang SD YBPK Grogol, Kabupaten Kediri, Joko bercerita tentang rumahnya. Rumah yang lebih besar dan lebih kokoh dibandingkan dengan rumah lama dengan luas pekarangan lebih luas dari rumah sebelumnya. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya bila memandang rumah barunya. Hanya, di sisi lain, ada yang tercecer dari kisah bahagia itu.

“Ke depannya saya tidak tahu, kerjaannya bagaimana. Kalau kemarin saya dapat kerjaan dari tetangga. Sekarang tetangganya ganti, belum begitu kenal,” kata Sugeng datar.

Sugeng dan sebagian besar warga terdampak bandara Kediri berprofesi sebagai petani (farmer) dan buruh tani (peasant). Sugeng salah satu dari buruh tani yang menghuni strata paling bawah dan paling besar dari piramida masyarakat agraris di Indonesia. Ia mendapatkan upah dari pekerjaan bertani sebab mereka tak punya tanah. Piramida teratas dan jumlah sedikit adalah para pemilik tanah luas yang disebut petani. Di bawahnya adalah rata-rata petani gurem di Indonesia dengan lahan di bawah seperempat hektare. Luasan lahan di bawah seperempat hektare ini terkonfirmasi ketika kami wawancara dengan Kepala Desa Bulusari, Agus Utomo pada Selasa siang (21/01/2020) terkait luasan lahan yang dimiliki sebagian besar warganya.

Para buruh tani inilah yang paling rentan dan cenderung tak siap dalam menghadapi perubahan, termasuk perubahan karena proyek atas nama pembangunan. Bukankah mereka sudah mendapatkan ganti rugi di atas harga tanah sebelum ada bandara dan mendapatkan uang bahkan sebanyak yang belum pernah mereka pegang seumur hidupnya?

“Ke depannya saya tidak tahu, kerjaannya bagaimana. Kalau kemarin saya dapat kerjaan dari tetangga. Sekarang tetangganya ganti, belum begitu kenal,” kata Sugeng datar. Foto : Jatimplus.ID / Adhi Kusumo.

Orang-Orang yang Mendadak Kaya

Kisah-kisah unik terdengar tentang warga yang mendadak “kaya” karena memegang tunai sejumlah uang yang belum pernah dimiliki seumur hidupnya. Misalnya, dituturkan oleh salah seorang staf bank yang menangani pencairan uang ratusan juga hingga milyaran per orang. Ada warga yang bersikukuh untuk melihat langsung tumpukan uang yang ia dapatkan dari penjualan tanahnya alih-alih menerima sebuah buku tabungan dengan angka sama tertera di sana. Meski kemudian, uang itu pun ditabung dan berubah menjadi selembar angka di nomor rekening.

Ada kisah lain, konon seseorang meninggal karena mendadak kaya. Terkejut dan tak siap melihat kepemilikian uang yang demikian banyak. Salah satunya terkonfirmasi oleh Agus, bahwa kondisi warga tersebut sudah tua dan menderita penyakit komplikasi. Apakah keterkejutan mendapatkan uang ikut memperparah sakitnya, tak ada yang tahu.

Yang jelas, masyarakat yang mendapatkan ganti rugi dari lahan dan rumahnya segera membeli tanah dan membangun rumah yang lebih bagus dari rumah lama hingga menghabiskan uang yang ia dapatkan. Padahal ada komponen lain yang seharusnya dipikirkan dari glondongan ganti rugi itu yaitu tentang pekerjaan dan akses ekonomi selanjutnya.

Membuka Kediri dalam Angka, Data Statistik Kabupaten Kediri 2019 menunjukkan bahwa sekitar 72,64% dari total luas wilayah Kabupaten Kediri merupakan lahan pertanian. Sementara itu, 45,10% dari lahan pertanian merupakan lahan sawah. Peranan sektor pertanian menyumbang 23,94% terhadap PDRB Kabupaten Kediri. Tanaman pangan masih menjadi unggulan dengan share terhadap PDRB sektor pertanian mencapai 24,23 persen.Warga yang bekerja di Sektor A (Agriculture) sejumlah 33,68%, Sektor M (Manufacture) 22,63, dan sektor S (Service) 43,69%.

Dari data di atas menjelaskan bahwa profil masyarakat Kabupaten Kediri sebagai masyarakat agraris yang sangat tergantung pada tanah dan bidang pertanian. Pertanyaan kemudian, bagaimana jika lahan pertanian mereka terkonversi menjadi bandara sementara keahlian mereka adalah bertani?

Baca juga: Ground Breaking Bandara Kediri April 2020

“Saya masih nyewa lahan buat dikerjakan. Kalau beli, uangnya tidak cukup, habis untuk membangun rumah dan membeli sapi,” kata Joko. Foto : Jatimplus.ID / Adhi Kusumo.

Tanah yang (Sempat) Menjadi Tempat Bergantung

Joko Waluyo (47 tahun) mengajak kami masuk ke halaman rumahnya di Tanjung Baru, Desa Grogol, Kabupaten Kediri. Tanjung Baru merupakan blok hunian yang dibangun dari ganti rugi warga terdampak bandara. Rumah Joko seperti rumah yang lain, menggunakan struktur cor berukuran 30cmx30cm hingga ke pagar rumahnya. Lantainya beralas keramik mengilap dengan teras bertiang beton ala Romawi.

Di samping mengilapnya rumah itu, ada dua ekor sapi brahman yang dikandangkan dengan nyaman. Dengan mengenakan sandal jepit yang menampakkan jemari dengan sisa lumpur sawah, ia menceritakan tentang sapi-sapinya.

“Saya masih nyewa lahan buat dikerjakan. Kalau beli, uangnya tidak cukup, habis untuk membangun rumah,” kata Joko. Rumah ditukar rumah, rumah yang lebih bagus tentunya. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa tidak terbersit ide untuk membangun rumah yang lebih sederhana sehingga tersisa uang untuk membeli tanah garapan?

Mungkin itu pemikiran saya yang ada di luar lingkaran desa yang terdampak. Kenyataannya, punya rumah bagus bahkan ada yang motor baru adalah cara singkat dalam membelanjakan ganti rugi yang mereka terima. Di sisi lain, mereka adalah masyarakat agraris yang memiliki keterikatan, atau lebih tepatnya ketergantungan dengan tanah. Sejumlah 376 hektar lahan, sebagian besar berupa lahan pertanian beralih fungsi menjadi bandara, bagaimana mata pencaharian mereka selanjutnya? Bagaimana mereka bisa melepaskan begitu saja tanahnya?

Desa yang Saya Baca

Sadikin Gani dan Sofwan Samandawai, dua peneliti dari AKATIGA-sebuah lembaga riset sosial di Bandung merilis hasil penelitiannya dalam buku Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa (2007). Studi kasusnya dilaksanakan di dua desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada bulan Mei-Agustus 2005.

Ketika saya masih tinggal di Jakarta, Mas Sadikin-antropolog lulusan Universitas Pajajaran, Bandung adalah kawan diskusi yang memberi saya banyak pandangan baru, termasuk tentang hasil penelitiannya. Ia adalah peneliti dan pembaca yang sungguh tekun, apapun bidang yang ia dalami, dari soal reforma agraria, fashion, hingga kini jadi barista dan membangun kedai kopi.

Ada masa saya tertarik dengan reforma agraria. Dulu ia pernah merekomendasikan untuk bertanya lebih lanjut pada ahli reforma agraria yaitu Pak Gunawan Wiradi dan Mas Dianto Bachriadi atau saya menyebutnya Mas Penk. Dengan Mas Penk saya sempat kontak dan diskusi hingga akhirnya saya diundang untuk jadi pembicara di acara alumni antropologi Unpad. Sayang pertemuan yang saya sungguh ingin itu tidak jadi karena bersamaan ketika saya ada tugas ke Milan Italia, 2 tahun silam.

Penelitian di Kebumen dan diskusi-diskusi dengan Mas Penk itu bisa menjelaskan tentang fenomena ikatan dengan tanah di warga desa yang terdampak bandara Kediri. Pengetahuan tentang pedesaan hampir sepenuhnya didasari citra kehidupan yang bersahaja dan tak mengenal pamrih. Masyarakat desa digambarkan sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kebersamaan, memiliki ikatan sosial yang kuat dan senantiasa menjaga harmoni. Gambaran seperti itu tampaknya lebih mencerminkan harapan daripada kenyataan yang benar-benar ada.

Baca juga: Ganti Rugi Bandara Kediri

Warga berlomba-lomba membangun rumah sebagus mungkin, hasil dari ganti untung akibat pembangunan bandara. Foto : Jatimplus.ID / Adhi Kusumo.

Gambaran kebersahajaan masyarakat lebih merupakan citra atau kenyataan yang dibayangkan tentang tata kehidupan yang ideal. Di satu sisi, penggambaran seperti itu untuk menciptakan harmoni dan meredam potensi konflik dan perlawanan rakyat terhadap penguasa seperti pada praktik pemerintahan Orba. Di sisi lain, penggambaran tersebut bisa juga digunakan untuk menolak sistem sosial baru yang akan menghancurkan tata sosial lama.

Maka memandang masyarakat desa sebagai masyarakat yang lugu tentu tidak tepat. Hasil penelitian di Kebumen itu menggambarkan bahwa seseorang membeli tanah absentee (tanah pertanian yang kedudukannya di luar wilayah domisili dan pemilik tanah) pada kenyataannya tidak ditujukan untuk memberi sumbangan jaminan sosial kepada desa lainnya, tetapi didasari oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan, bahkan dalam batas tertentu mengarah pada usaha spekulasi. Di lahan yang terdampak bandara Kediri, tanah absentee tersebut ada meski saya belum mendapatkan data berapa luasnya.

Yang jelas, pengetahuan dan struktur orang desa dewasa itu sangat rumpil, tak sesederhana yang digambarkan masyarakat pedesaan dalam perspektif ekonomi moral dan pemikiran prakapitalistik. Pada kenyataannya, pilihan perilaku moral lebih sering dijadikan sebagai alat manipulasi dan rasionalisasi tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau melindungi kepentingannya.

Kenyatan ini menjawab tentang re-claim tanah yang terkena dampak penggusuran, bandara misalnya. Betul bahwa tanah adalah sumber kehidupan masyarakat pedesaan, namun menganggap tanah seperti yang digambarkan oleh pengamat ekonomi moral adalah keliru. Tanah bagi seorang desa tak semata-mata dipandang sebagai sumber kekayaan yang dapat menopang kehidupannya. Tanah bagi orang desa adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan. Masyarakat desa sama halnya dengan masyarakat kota yang sering dianggap modern, bukan kelompok masyarakat yang steril dari cara pandang kapitalistik dan eksploitatif.

Saya melihat “aji mumpung” pada pembebasan lahan bandara Kediri terkait dengan relasi warga dengan pemerintah dan swasta. Warga menawarkan tanah setinggi-tingginya. Tak masalah ketika memang pihak pembeli menyetujui sebagaimana pada pembebasan lahan tahap pertama. Menjadi negosiasi panjang ketika harga itu belum menemukan kata sepakat sebagaimana negosiasi dengan 1% lahan terdampak pada pembelian tahap kedua.

Selanjutnya, permasalahan tak berhenti sampai di sini.  “Aji mumpung” ketika warga sudah mendapatkan uang yaitu membelanjakan semuanya tanpa menyisihkan untuk pembelanjaan yang produktif selain hal penting yaitu rumah. Rumah adalah kebutuhan pokok, tapi rumah mewah kategori kebutuhan sekunder atau malah tersier.

Memang tak semua dilahirkan sebagai pengusaha. Agaknya ada PR yang harus segera dipikirkan oleh pemerintah terkait masyarakat terdampak. Pengadaan program-program pemberdayaan yang realistis ketika uang mereka sudah habis sementara lahan pertanian tak ada lagi.

Sejauh ini dari wawancara yang kami lakukan, pendampingan keuangan tidak didapatkan oleh masyarakat terdampak. Realitanya, mereka belum tentu semua bisa bekerja di bandara. Sebuah proyek yang mengalihfungsikan lahan dan pekerjaan sebelumnya.

(Titik Kartitianialumni Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dan pengajar Visual Art and Culture Study Dep. Komunikasi, Fisip UNAIR)

Print Friendly, PDF & Email

Titik Kartitiani

sunset lover, traveler, writer, and fulltime dreamer :)

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.