READING

Begini Aturan Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun 2021

Begini Aturan Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun 2021

KEDIRI – Setelah setahun tertunda akibat wabah korona, program pemberdayaan masyarakat (prodamas) akhirnya dijalankan kembali. Berbeda dengan periode sebelumnya, empat tahun ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri akan merealisasikan Prodamas Plus. Ada beberapa terobosan baru dalam program unggulan Kota Tahu ini.

Abdullah Abu Bakar, Walikota Kediri menjelaskan bahwa terobosan baru tersebut terbagi menjadi lima komponen. Pertama pengadaan barang atau jasa dilakukan sepenuhnya oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS); usulan wajib BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Posyandu, PKK, pelatihan keterampilan kerja dan usaha, serta pengadaan infrastruktur.

Prodamas Plus juga bisa mengakomodasi usulan modal koperasi RW dengan nilai maksimal Rp 100 juta per koperasi; mengakomodasi dana darurat bencana; dan pendampingan oleh perguruan tinggi. “Untuk program wirausaha kita dorong ke arah market place. Sedangkan keberadaan koperasi RW ditujukan agar warga pinjamnya ke sana, tidak ke bank titil,” jelasnya.

Mas Abu juga menegaskan bahwa POKMAS harus dibentuk melalui musyawarah kelurahan dan dipilih langsung oleh warga. Mereka yang terpilih harus memiliki kemampuan dan komitmen tinggi untuk melaksanakan pekerjaan swakelola secara profesional karena kelompok inilah yang nantinya melakukan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di RT/RW-nya.

Untuk itu sebaiknya anggota POKMAS sangat disarankan memiliki kemampuan menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar teknis, kemampuan administrasi dan penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ), menguasai komputer, dan tokoh pemuda yang potensial. “Saya tekankan lagi. Pilih anggota yang berkomitmen dan memiliki kemampuan, bukan yang memiliki kedekatan ,” tegasnya dalam zoom meeting di ruang Command Center, Balai Kota Kediri (12/08).

Jika di periode sebelumnya dana Prodamas sebesar Rp 50 juta per RT per tahun, di Prodamas Plus dana yang diterima lebih besar yakni Rp 100 juta per RT per tahun. Makanya pengelolaan Prodamas Plus harus dijalankan dengan transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Usulan yang diajukan sebaiknya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 10 Program Unggulan Kota Kediri, serta mendukung penanganan Covid-19 berikut dampaknya.

“Harus ada komunikasi dan sinergitas yang baik antar RT dan RW, lurah, dan seluruh pihak yang terkait dalam program ini. Jadi jangan asal membuat usulan bahkan sampai bertabrakan,” bebernya.

Demi realisasi Prodamas Plus yang transparan dan partisipatif, seluruh pihak yang terlibat wajib menghindari celah mendatangkan keuntungan pribadi. POKMAS juga dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

“Tolong setelah ini pihak Kelurahan segera menindaklanjuti dengan menjadwal pelaksanaan rembug warga usulan Prodamas Plus 2021, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tandasnya.

Untuk diketahui, dasar hukum program ini adalah Perwali nomor 23/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prodamas Plus. Tujuan program ini untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di tingkat RT, dan membantu masyarakat mengidentifikasi masalahnya secara mandiri. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

“Jadi ayo kita berdaya bersama-sama, kita atasi permasalahan di masyarakat sejak di tingkat RT. Saya ingatkan juga nanti beli yang penting-penting saja dan dengan kualitas yang terbaik, jangan asal beli,” pungkasnya. (pro/Dina Rosyidha)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.