READING

Bupati Kediri Janji Tak Gunakan Birokrasi Untuk Pi...

Bupati Kediri Janji Tak Gunakan Birokrasi Untuk Pilkada

KEDIRI – Masyarakat Kabupaten Kediri akan memilih pemimpin baru tahun ini. Sejumlah calon bupati dan wakil bupati mulai berburu rekom partai, seiring berakhirnya masa jabatan Haryanti Sutrisno.

Sejumlah nama tercatat sebagai peminat kursi Bupati Kediri di beberapa partai politik. Mereka adalah Mujahid, Masykuri, dan Supadi. Di luar itu masih ada nama lain yang disebut ingin menggantikan posisi Haryanti Sutrisno, yakni Subani Surya Atmojo, Insaf Budi Wibowo, Sukma Sahadewa, M Ridwan, Rahmat Mahmudi, Tjetjep Mohammad Yasien, Yekti Murih Wiyati, dan Dito Pramana.

Sementara kursi calon wakil bupati baru diminati oleh satu orang, yakni Eko Ediono. Ia maju  mendampingi Mujahid sebagai calon bupati dan wakil bupati Kediri periode 2020 – 2025.

Bupati Haryanti Sutrisno sendiri dipastikan tak akan mengikuti kontestasi ini. Ini lantaran dirinya telah menjabat sebagai Bupati Kediri selama dua periode, yakni 2010 – 2015 dan 2015 – 2020. Haryanti melanjutkan kepemimpinan suaminya Sutrisno, yang menjabat Bupati Kediri periode 2000 – 2005 dan 2005 – 2010

Tahun ini keluarga bupati memutuskan tidak mencalonkan satupun anggota keluarga mereka dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai gantinya, mereka menyatakan mendukung pasangan Mujahid – Eko Ediono sebagai bupati dan wakil bupati Kediri selanjutnya.

Sikap itu mengundang pertanyaan masyarakat tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Haryanti, di tengah tudingan dinasti politik yang telah berkuasa selama 20 tahun di Kediri.

Melalui Kepala Kominfo Kabupaten Kediri Krisna Setiawan, Jatimplus.ID menyampaikan tiga pertanyaan penting kepada Bupati Kediri Haryanti Sutrisno. Berikut pertanyaannya.  

Anda dituding melanggengkan kekuasaan hingga disebut sebagai dinasti di Kedri. Ada komentar?

Saya kira hal tersebut dikembalikan kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Karena masyarakat sekarang sudah teredukasi dengan baik terkait proses politik, sehingga mampu menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin yang paling baik.

Ada yang khawatir jabatan Anda akan mempengaruhi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Benarkah?

Terkait netralitas ASN, secara rinci sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Th 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu tentunya Bawaslu juga berperan untuk mengawasi semua komponen yang terkait pelaksanaan pentahapan pilkada. Jadi semua sudah ada ketentuan serta mekanismenya termasuk ketika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, bagaimana untuk melaporkan, dan tindakan yang harus diambil.

Apa jaminan tidak terjadi penyalahgunana kekuasaan?

Sekali lagi bahwa saat ini terkait pelaksanaan pentahapan pilkada sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan diawasi oleh Bawaslu. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang berkaitan dengan peserta kontestasi pilkada, tentunya pasti akan dilakukan ketika sudah ada penetapan pasangan calon dan mulai masa kampanye. Jadi menurut hemat saya semua pihak yang akan mengikuti kontestasi pilkada harus mentaati ketentuan dan saling menghormati. Tidak hanya dengan pasangan calon yang lain, tetapi juga menghormati institusi pelaksana dan pengawas pilkada dalam hal ini KPUD dan Bawaslu. (Hari Tri Wasono)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.