READING

Cegah Kekerasan, Pegiat Pers Deklarasikan Komite K...

Cegah Kekerasan, Pegiat Pers Deklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis

JAKARTA – Sejumlah organisasi wartawan bersama Internasional Media Support mendeklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis di gedung dewan pers Jakarta. Komite ini bertujuan menangani kasus kekerasan jurnalis yang mungkin terjadi selama perhelatan politik berlangsung.

Deklarasi yang berlangsung pada hari Jumat 5 April 2019 ini diikuti oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia,  Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

“Kami berkolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan pers dan jurnalis. Upaya ini harus dilakukan bersama oleh masyarakat pers dan stakeholder,” kata Wahyu Dhyatmika yang mewakili AMSI saat dihubungi Jatimplus.id, Sabtu 6 April 2019.

Wahyu menjelaskan secara khusus Komite ini akan menangani kasus kekerasan jurnalis dengan menyediakan skema pendanaan atau  safety fund journalists. Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dan pekerja media agar tidak terulang kembali.

Perhelatan politik nasional di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, seperti pilkada serentak hingga pemilihan presiden dan pemilu legislatif, menurut Wahyu, turut mempengaruhi iklim kebebasan pers tanah air.

Deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis di gedung dewan pers Jakarta. Foto dokumentasi AJI Indonesia

Mengacu pada Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Dengan peringkat yang sama pada tahun lalu, posisi Indonesia berada di papan bawah, meski masih lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat (13), Myanmar (137), Kamboja (142), Malaysia (145), Singapura (151), Brunei (153), Laos (170), dan Vietnam (175).

Namun yang mengejutkan, indeks kebebasan pers Indonesia masih berada di belakang Timor Leste yang ada di peringkat 93.

Pemeringkatan yang dilakukan Reporter Without Borders ini memasukkan tiga aspek yang menjadi tolak ukur. Yakni iklim hukum, iklim politik, dan iklim ekonomi. Iklim hukum menyoroti aspek regulasi sebuah negara terhadap kebebasan pers. Sedangkan aspek politik menyoroti kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan pers. Termasuk dalam bagian ini adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Iklim ekonomi menyorot lingkungan ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers.

Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Sebagian kasus kekerasan maupun pemidanaan jurnalis terkait langsung dengan kontestasi politik, baik di level nasional maupun di daerah. Selain itu, kondisi kekerasan yang terus meningkat diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri Mohamad Aguk Fauzul mengingatkan kepada seluruh pekerja pers untuk menjaga netralitas dan independensi ruang redaksi, terutama dari kepentingan politik. “Prinsip keberimbangan dan independensi ini turut mempengaruhi potensi ancaman kekerasan yang menimpa jurnalis,” kata Aguk.

Aguk merespon positif pendirian Komite Keselamatan Jurnalis ini sebagai upaya memberi perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistik. Sebab seringkali kasus kekerasan ini terjadi di daerah yang belum cukup memiliki pengetahuan politik dan prinsip kebebasan pers.

Di lain pihak, jurnalis juga terus dituntut meningkatkan profesionalitas dan menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam bekerja. (Hari Tri Wasono)

print

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.