READING

Cegah PHK, Pemkot Kediri Bebaskan Pajak Pengusaha

Cegah PHK, Pemkot Kediri Bebaskan Pajak Pengusaha

KEDIRI – Di tengah upaya melawan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Kediri berusaha menekan pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satunya dengan membebaskan pajak bagi pengusaha hotel, restoran, dan hiburan yang terimbas wabah Corona.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan pandemi Covid-19 telah memukul sektor perekonomian di Kota Kediri. “Saat ini pertumbuhan ekonomi kita turun drastis dari 100 persen pada dua bulan lalu menjadi 10 – 15 persen saja,” kata Abu Bakar, Kamis 9 April 2020.

Beberapa sektor usaha yang terpuruk di tengah pandemi adalah hotel, restoran, dan hiburan. Saat ini nyaris tak ada satupun tempat usaha tersebut yang ramai mendapat kunjungan. Hal ini seiring diberlakukannya ketentuan social distancing untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan akan berdampak pada menurunnya kemampuan pengusaha untuk mempertahankan usaha. Buntutnya, PHK massal tak akan bisa dihindari.

Untuk mengurangi beban pengusaha tersebut, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memutuskan membebaskan pajak pengusaha hotel, restoran, hiburan, serta jasa parkir selama pandemi berlangsung. “Kami akan cek satu per satu, bagi yang tidak ada PHK karyawan, akan kami gratiskan pajak bulan Maret dan April,” kata Mas Abu.

Tak hanya di Kediri, situasi sulit ini juga melanda kota-kota lain yang terjangkit Covid-19, terutama kota besar. Sejumlah pemilik usaha bahkan telah melakukan PHK massal demi mempertahankan usaha mereka.

“Pandemi Covid-19 telah memukul omset pengusaha di bidang hiburan, resto dan hotel. Langkah ini kami harapkan bisa meringankan beban mereka,” terang Nur Muhyar, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Nur Muhyar menjelaskan tidak ada mekanisme khusus untuk pembebasan  pajak ini. Belum diketahui sampai kapan pembebasan ini akan diberlakukan. Untuk saat ini pemerintah masih menetapkan dua bulan, untuk dievaluasi kembali. Jika kondisi telah membaik dan perekonomian bergeliat, kebijakan ini tidak akan diperpanjang.

Penulis: Dina Rosyidha
Editor: Hari Tri Wasono

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.