READING

Corona Meluas, PWI Desak Pemberlakuan Lockdown

Corona Meluas, PWI Desak Pemberlakuan Lockdown

KEDIRI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendesak Presiden Joko Widodo memberlakukan penguncian wilayah (lockdown) untuk menghambat penyebaran virus Covid-19. Skema pembatasan sosial dinilai kurang efektif dalam menekan jumlah korban.

Pernyataan ini disampaikan Ketua PWI Perwakilan Kediri Mega Wulandari melalui siaran persnya hari ini. PWI menganggap situasi saat ini sudah cukup menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan lockdown di daerah yang berstatus merah.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo untuk memberlakukan lockdown terutama di zona merah penyebaran Covid-19,” kata Ketua PWI Perwakilan Kediri Mega Wulandari didampingi Sekretaris Yusuf Abidin di kantor PWI Kediri, Jumat 27 Maret 2020.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo itu, PWI Kediri menilai penyebaran virus Covid-19 atau Corona sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah korban meninggal lebih cepat dan banyak dibandingkan jumlah pasien yang sembuh.

Mengutip website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah warga Indonesia yang telah terjangkit virus ini telah mencapai 790 orang. Wilayah yang telah dinyatakan positif terjangkit juga semakin luas, yakni 24 provinsi dengan populasi warga bertambah setiap harinya. “Ini membuktikan skema pembatasan sosial (social distancing) oleh pemerintah tidak efektif untuk penanganan pandemi ini,” kata Mega Wulandari.

Jika kondisi penyebaran virus ini semakin tidak terkendali, dikhawatirkan akan membuat masyarakat panik. Terlebih jika sampai terjadi ledakan jumlah penderita di tingkat Kabupaten/Kota, fasilitas maupun tenaga medis yang ada tidak akan mencukupi.

Hingga Kamis, 26 Maret 2020, di Jawa Timur tercatat 2.783 kasus corona dengan rincian 59 pasien positif, 221 PDP, dan 3.055 ODP. Dalam perkembanganya, wilayah di Jawa Timur yang masuk zona merah terus bertambah. Dua daerah yang baru ditetapkan menjadi zona merah adalah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Gresik.

Di lain pihak, pemahaman masyarakat terhadap perkembangan virus ini sangat kurang. Mega menilai kepanikan warga semakin tinggi seiring pemberlakuan social distancing. Ujungnya, harga kebutuhan dasar masyarakat naik tak terkendali. “Sementara pendapatan masyarakat semakin menurun akibat pembatasan aktivitas oleh pemerintah,” tambah Mega.

Sementara itu Yusuf Abidin mengkritisi pengunaan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pemerintah sebagai dasar menjalankan social distancing. Hal ini dianggap tindakan yang tidak manusiawi dalam mengatasi persoalan pandemi.

“Kami menangkap pemerintah lepas tanggungjawab terhadap dampak pandemi, dan menghindar dari kompensasi yang harus diberikan akibat dampak penyebaran virus ini,” kata Yusuf.

Ia berharap pemerintah menerapkan Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar melakukan tindakan atas merebaknya pandemi covid-19. (Hari Tri Wasono)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.