READING

Dari Balik Penjara Suara Aktivis Anti Korupsi Ini ...

Dari Balik Penjara Suara Aktivis Anti Korupsi Ini Semakin Bergema

WAKTUNYA berbicara dengan para pewarta habis. Petugas kepolisian mengisyaratkan dirinya harus segera naik keatas mobil tahanan yang segera melayarnya ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar. “Lima orang tersangka itu  juga harus ditahan, “teriaknya dengan kepalan tangan kiri teracung di udara.

Di atas mobil tahanan kejaksaan, teriakan lantang itu diulanginya lagi. Itulah Moh Triyanto, aktivis anti korupsi Blitar yang ditahan gara gara dianggap melanggar UU ITE lantaran menyebarkan informasi tidak benar di akun facebooknya.

Sejak ditahan siang itu pertama kalinya Triyanto muncul di depan umum. Polres Blitar telah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan negeri setempat. Bersama dengan pelimpahan berkas perkara, tersangka Triyanto dibawa ke kejaksaan dan selanjutnya dipindah ke Lapas. Kewenangan penahanan Triyanto beralih dari polisi ke jaksa.

Berada di tahanan membuat tubuh aktivis yang mengenakan kemeja motif bergaris terlihat sedikit kurus. Triyanto tetap kukuh dirinya telah dikriminalisasi. Jika polisi berlaku adil, dua orang yang memberinya informasi surat panggilan KPK yang belakangan diketahui palsu harusnya juga ditangkap.

Dua orang itu adalah Yosi kontraktor Blitar dan Tiyon staf Dinas PUPR Pemkab Blitar. “Yang memberi informasi saya pertama kali (Yosi dan Tiyon), harusnya juga ditangkap, “paparnya ketika berkesempatan berbicara kepada pewarta.  

Polisi juga diminta serius menangkap pembuat surat palsu KPK. Surat panggilan palsu yang membuatnya dilaporkan Bupati Blitar melalui Kabag Hukum dan akhirnya ditahan.  Lalu siapa lima orang yang disebutnya harus juga ditahan?.

Menurut Triyanto lima orang itu adalah aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Blitar. Beberapa diantaranya menjabat sebagai kepala dinas. Kelimanya telah ditetapkan tersangka atas kasus penyelewengan keuangan. Namun hingga kini tidak juga ditahan.

Bahkan berkas perkara yang berada di kejaksaan negeri Blitar juga belum P21. Kuasa hukum Moh Triyanto, yakni Hendi Priyono kepada jatimplus mengatakan saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu persidangan.

Sesuai pengalaman yang sudah sudah, keberadaan berkas perkara di kejaksaan biasanya sekitar dua minggu. “Di kejaksaan biasanya tidak lama. Setelah itu langsung sidang, “ujarnya kepada jatimplus Rabu (16/1/2019).

Hendi juga mengatakan tidak lagi berharap dengan surat pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikannya ke kepolisian. Dengan dilimpahkannya berkas dari kepolisian ke kejaksaan, kewenangan penahanan telah beralih ke kejaksaan.

Sementara Kasatreskrim Polres Blitar AKP Joko Tresno mengatakan tidak akan gegabah menanggapi ocehan tersangka (Moh Triyanto). Terkait desakan menangkap pembuat surat palsu KPK pihaknya masih akan mengembangkan penyelidikan.

“Kita tidak terburu buru menanggapi ocehan. Semua perlu pembuktian, “katanya. Dalam kesempatan itu Joko juga mengatakan berkas perkara Triyanto telah dilimpahkan ke kejaksaan. Bersama dengan pelimpahan berkas, penahanan Triyanto dipindah ke Lapas Klas II B Blitar.

Seperti diketahui aktivis anti korupsi Blitar Moh Triyanto dianggap melanggar UU ITE setelah unggahan informasi surat panggilan KPK untuk Bupati Blitar di facebooknya dipastikan palsu.

Triyanto dilaporkan Bupati Blitar melalui Kabag Hukum Pemkab Blitar ke kepolisian setempat. Meski informasi itu berasal dari orang lain dan saat mengunggah mengaku tidak tahu jika palsu, polisi tetap menetapkannya sebagai tersangka dan menjebloskan ke penjara. (*)

print

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.