READING

Dari Jawa Timur, Akademisi dan Jurnalis Menolak Pe...

Dari Jawa Timur, Akademisi dan Jurnalis Menolak Penggembosan KPK

SURABAYA- ”Koruptor Tangguh, KPK Lumpuh #SAVE KPK INDONESIA.” Tulisan tersebut menghiasi kain hitam berukuran besar yang dibentangkan masyarakat dan akademisi di depan gedung Kampus C Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (12/9/2019).

Pembentangan spanduk hitam tersebut merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh akademisi dan masyarakat Surabaya dalam menolak upaya pelemahan KPK dengan disahkannya RUU Perubahan Kedua UU KPK oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Penolakan dilakukan karena dalam draft RUU Perubahan Kedua UU KPK terdapat beberapa pasal yang dinilai kontraproduktif dan cenderung melemahkan KPK. Bahkan bisa menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pasal-pasal yang dimaksud di antaranya adalah perubahan status pegawai KPK, yang tidak lagi independen.Termasuk tidak dimungkinkan adanya penyidik independen yang berpotensi mempengaruhi independensi dan integritas dalam penegakan hukum.

Dalam hal melakukan tindakan penyadapan maupun, upaya paksa berupa penyitaan dan penggeledahan KPK diwajibkan meminta izin kepada Badan Pengawas. Saat penuntutan perkara pun, KPK juga diharuskan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Selain beberapa pasal di atas, tentu ada banyak lagi yang menjadi sorotan, sehingga para akademisi sepakat menolaknya dan mendorong pemerintah dalam hal ini presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk tidak meloloskannya menjadi undang-undang.

Jika pasal-pasal tersebut diloloskan sebagai undang-undang, ada kekhawatiran akan menjadi ketentuan yang melemahkan KPK dan bersifat kontraproduktif dalam konteks pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi ke depannya.

”Apabila RUU KPK yang di dalamnya masih termuat beberapa ketentuan yang menjadi persoalan mendasar disahkan sebagai undang-undang, ditakutkan hal tersebut menjadi pintu masuk dalam melumpuhkan komisi pemberantasan korupsi,” kata Iqbal, pengurus Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum Universitas Airlangga, Iqbal Felisiano kepada Jatimplus.id .

Kondisi itu berpotensi dapat mengancam independensi KPK dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi. Dan secara tidak langsung juga menjadi ancaman terhadap tujuan negara dalam konteks mensejahterakan rakyat. Karena akan sulit tercapai jika kasus korupsi masih merajalela.

Kecam DPR

Penolakan terhadap upaya pelemahan KPK melalui RUU Perubahan Kedua UU KPK juga disuarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994 ini mengecam upaya melemahkan dan melumpuhkan KPK melalui pasal-pasal yang cenderung mengebiri.

Dalam rilis yang diterima Jatimplus.id, AJI mencatat kurang lebih 21 pasal dalam draft RUU Perubahan Kedua UU KPK yang cenderung melemahkan dan melumpuhkan lembaga anti rasuah tersebut. 

”Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi,” jelas ketua AJI Indonesia, Abdul Manan.

Menurut Manan, seharusnya DPR saat ini fokus untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon pimpinan KPK. Dia meminta agar para legislatif menjadikan rekam jejak dan semangat antikorupsi para calon sebagai tolak ukur.

”DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan korupsi,” lanjut Manan.

Di samping itu, Manan mendesak Presiden, Joko Widodo untuk tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. Caranya menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK.

”Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK,” pungkasnya.

Pimpinan Baru KPK yang Diragukan

Selain RUU KPK, pimpinan KPK yang terpilih juga diragukan integritasnya. Demikian disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Akhmad Solikin Rusli. Ia secara lugas mengatakan tidak terlalu berharap banyak terhadap pimpinan KPK yang barusan terpilih. KPK adalah kerja tim, tapi performa dan integritas serta kemampuan personal juga tetap sangat diperlukan serta berpengaruh dalam proses pengungkapan kasus.

Komisi III DPR RI telah memilih lima orang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pemilihan dilaksanakan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari. Sebelum pemilihan, calon terpilih terlebih dahulu merampungkan fit and proper test. Kegiatan ini dihadiri 56 anggota Komisi III DPR. Kelima komisioner KPK yakni Nawawi Pomolango dengan jumlah suara 50, Lili Pintauli Siregar berhasil mendapat 44 suara, selanjutnya ada Nurul Ghufron dengan 51 suara. Alexander Marwata, komisioner KPK petahana mendapat suara 53 dan terakhir Irjen Firli Bahuri mendapat suara terbanyak yaitu 56. Firli juga terpilih menjadi Ketua KPK selanjutnya.

“Tidak terlalu berharap lebih, melihat personilnya saja bukan personil yang berprestasi di bidangnya masing-masing,” katanya kepada Jatimplus.id, Sabtu (14/9).

Keraguan ini menurut Solikin sudah muncul saat melihat tim seleksi (timsel) yang diragukan sikap independensinya setelah melihat personil-personilnya. Masalah selanjutnya tentang proses seleksinya yang dianggap oleh publik ada sedikit masalah. Terutama kaitanya dengan lolosnya orang-orang yang dianggap bermasalah.

“Mirisnya, justru sekarang yang terpilih jadi ketua adalah bagian dari orang yang dipermasalahkan oleh publik tersebut,” tambahnya.

Solikin memberikan logika dasar dalam memperkuat argumentasinya. Baginya bila timselnya diragukan mana mungkin dapat hasil yang sesuai harapan publik. Masalah yang paling mencolok adalah transparansi dalam rekrutmen, banyaknya pendaftar yang tidak lolos dan tidak tahu penyebabnya. Dikarenakan timsel juga tidak memberitahukan, tentu hal ini sangat lucu. Sebab timsel tidak punya kesusahan untuk memberitahukan ke publik dan pihak terkait alasan tidak lolos.

Jika hasilnya seperti ini publik akan kehilangan alasan untuk percaya kepada KPK. KPK dihadirkan untuk menjawab keadaan penegakan hukum yang lemah, karena dikomandani oleh kejaksaan dan kepolisian.

Nah, logikanya bagaimana kalau KPK keberadaannya untuk menjawab lemahnya kinerja kepolisian dan kejaksaan tapi justru personilnya berasal dari institusi tersebut,” ungkapnya.

Rusli menduga, dengan terpilihnya pimpinan KPK saat ini diharapkan ke depan tidak adanya gesekan atau bahkan ada hanya gesekan kecil dengan lembaga hukum lain, khususnya kepolisian. Ini sangat mungkin akan menjadi kenyataan, sebab ketua KPK saat ini berasal dari unsur polisi, mantan Kapolda Sumatera Selatan.

Kinerja KPK dengan personil seperti ini diyakini oleh Solikin akan membuat kinerja KPK tidak garang lagi. Karena ke depan KPK akan lebih fokus ke pencegahan, kalau toh harus lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) mungkin saja harus lihat kanan kiri atau bahkan pamit sana pamit sini. Hal ini tidak kaget, karena Ketua KPK terpilih Firli sudah mengatakan bahwa ada yang salah dengan OTT KPK selama ini.

“OTT masih sangat diperlukan, buktinya kasus yang berhasil ditangani mayoritas hasil dari OTT,” tegas Solikin.

Namun demikian, sekecil apapun espekstasi publik terhadap KPK saat ini. KPK tetap diperlukan bangsa ini, masyarakat harus tetap mendukung KPK karena korupsi masih menjadi musuh bangsa ini, korupsi pula yang jadi penghalang bangsa ini untuk maju.

“Untuk itu saya tetap berharap publik yang sudah kecele dengan personil pimpinan dan diragukan, tetap mendukung adanya KPK. Bagi KPK silakan dijawab keraguan publik dan bekerja lebih baik dari periode yang sekarang,” tandas Solikin.

Reporter: Sahrul Mustofa, Syarief Abdurrahman
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.