READING

Di Blitar Premi BPJS Warga Ditanggung Pemerintah D...

Di Blitar Premi BPJS Warga Ditanggung Pemerintah Daerah. Bagaimana Dengan Kota Kediri?

BLITAR- Seluruh warga Kota Blitar ditargetkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak perduli warga miskin maupun kaya, Pemerintah Kota Blitar menanggung seluruh pembayaran premi.

Kebijakan baru itu akan berlaku mulai tahun 2019. Pemkot sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar di APBD 2019.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Henry Pradipta Anwar, begitu usulan disampaikan eksekutif, legislatif langsung menerimanya. Tanpa menunggu waktu lama langsung dibahas dan disepakati.

Bagi legislatif pemenuhan premi BPJS kesehatan warga oleh pemerintah daerah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Ini sesuai instruksi presiden, pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhan BPJS semua warganya, “kata Henry yang juga putra Walikota Blitar Muh Samanhudi Anwar.

Dengan dana  Rp 19,8 miliar, jumlah warga Kota Blitar yang ditanggung sebanyak 72.000 jiwa. Sebelumnya, atau tahun 2018 ini, Pemkot Blitar menganggarkan Rp 3,7 miliar. Biaya itu hanya mampu mengcover premi 13.466 warga. Karenanya saat ini pendataan ulang telah dilakukan.

Meski kebijakan baru itu tidak bersifat  pilih pilih, Henry berharap warga yang ekonominya berkecukupan memilih BPJS Mandiri. Sebab mereka memiliki kemampuan untuk membayar premi.

“Bagi warga yang mampu lebih baik ikut BPJS kesehatan mandiri, “saran Henry.

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Sunarko membenarkan, jumlah peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2019 meningkat lebih besar. Targetnya 95 persen dari jumlah warga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, proses validasi data telah dimulai dari sekarang. Validasi memprioritaskan warga berekonomi kurang mampu. Setelah semua tercover baru berlanjut ke warga yang secara ekonomi berkecukupan.

“Program ini akan dilakukan secara bertahap. Karena juga melihat kemampuan anggaran. Pemerintah daerah akan menanggung premi BPJS Kesehatan warga, “katanya.

Program APBD untuk BPJS Kesehatan seluruh warga di Kota Blitar tentu patut ditiru pemerintah daerah lain, yakni terutama Pemerintah Kotamadya yang memiliki kemampuan APBD tidak jauh beda.

Lalu, bagaimana dengan Pemerintah Kota Kediri?. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.