READING

Di Kasus Prabangsa, Kaki Pers Kita Berdiri dimana?

Di Kasus Prabangsa, Kaki Pers Kita Berdiri dimana?

KETIKA Tempo, Detik dan Editor dibredel (Tahun 1994), reaksi di kalangan pers sendiri tidak jelas. Semua sepertinya bisa “mengerti” dengan tindakan pemerintah. Dalam artikel berjudul “Ketakutan Pers, Ketakutan Kita”, Doktor Arief Budiman sampai sampai mempertanyakan itu.

“Apa yang sebenarnya terjadi?Apakah kalangan pers sendiri sudah tidak berminat terhadap kemerdekaan dirinya?”.

Arief pun lantas menggolongkan empat macam pers berdasarkan reaksinya. Pertama, tipe pers yang bersimpati pada media yang diberangus. Indikatornya terlihat dari pernyatan pernyataan yang menyesalkan pemberangusan. Namun meski berani mereka memilih bahasa sehalus mungkin. Bukan diksi dan frasa yang berani meninju, menonjok, menghajar kekuasaan.

Kedua, tipe pers yang juga bersimpati pada media yang diberangus, namun tidak berani berselisih dengan pemerintah. Biasanya mereka memilih diam. Kalaupun melontarkan sesuatu, nadanya bukan protes, hanya sekedar menyesalkan.  

Ketiga, tipe pers yang mendukung pemberangusan, baik itu untuk alasan politis maupun bisnis. Mereka bisa mengerti tindakan pemerintah untuk menjaga “stabilitas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa”. Namun mereka juga berhati hati dalam menyatakan sikapnya. Tentu saja bukan takut kepada pemerintah yang mereka dukung, melainkan khawatir tidak populer di mata masyarakat.

Keempat, tipe pers yang mendukung pemberangusan, namun tidak berani menyatakan sikap. Mereka takut berselisih secara terbuka dengan opini publik. Bedanya dengan kelompok ketiga, tipe keempat lebih samar dalam membuat pernyataan.

Dalam buku mungil bernyali singa (Bredel 1994) terbitan Aliansi Jurnalis Independen itu, Arief Budiman mengatakan, pers kita memang hidup dalam ketakutan. Ketakutan terhadap pemerintah dan ketakutan terhadap pandangan masyarakat. Ketakutan pertama menghambat perkembangan demokrasi dan ketakutan kedua sebaliknya.

Ketakutan terhadap pemerintah karena spirit pers sudah bergeser dari pers perjuangan menjadi pers industri atau bisnis. Pers lebih mengutamakan informasi yang laku di pasar, ketimbang memberi informasi yang benar (dan berpihak pada rakyat lemah) serta beresiko bertentangan dengan kekuasaan.  

Pada kasus pemberian remisi kepada tersangka pembunuh jurnalis Radar Bali Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa, situasi yang sempat terkubur 25 tahun lalu, kembali menemukan bentuknya. “Ketakutan” pers kembali menemukan momentumnya. Tidak semua pers atau organisasi pers mengambil sikap dan berani bersuara. Meskipun wajah ketakutan era sekarang tentu berbeda dengan era orde baru.

Awalnya hanya ada suasana lengang. Ketika Presiden Joko Widodo memberikan remisi kepada terpidana I Nyoman Susrama, semua diam. Hukuman seumur hidup (dan sudah dijalani 9 tahun) oleh otak kasus pembunuhan berencana Prabangsa diringankan Jokowi menjadi 20 tahun.

Susrama mantan caleg terpilih PDI Perjuangan DPRD Bangli yang juga adik mantan Bupati Bangli I Nengah Arnawa, nekat menghabisi Prabangsa karena terganggu oleh pemberitaan korupsi. Bisa jadi diamnya pers karena belum tahu. Atau memang sengaja menutup telinga dan memejamkan mata karena enggan berselisih dengan penguasa.

Untungnya, ditengah pers yang mengutamakan industri daripada perjuangan, masih ada yang tertarik memberi perhatian pada soal soal kemanusiaan. Organisasi pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan tegas menolak remisi yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Tidak hanya turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Seluruh organisasi AJI baik di nasional maupun di daerah, juga mengobarkan perlawanan di media sosial. Tagar #cabutremisipembunuhjurnalis dan plesetan Hari Pers Nasional (HPN) menjadi #hariprabangsanasional secara massif membombardir media sosial.   

AJI secara lantang mendesak Jokowi mencabut remisi. Bersama aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS),  unjuk rasa menyambut Jokowi yang hadir dalam puncak peringatan HPN 2019 di Surabaya dikobarkan.  

“Remisi yang diberikan pada pembunuh jurnalis telah melukai. Satu terluka dan seluruh masyarakat juga terluka, “teriak  Ketua Bidang Pendidikan, Etik, dan Profesi AJI Indonesia Iman D Nugroho dalam orasinya Sabtu (9/2/2019).

Di sela peringatan HPN 2019,  Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara. Jokowi mengatakan sudah mencabut remisi I Nyoman Susrama. Dengan demikian, otak pembunuh jurnalis Prabangsa tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. “Sudah, sudah saya tandatangani, “kata Jokowi.

Untuk sementara, perjuangan mencabut remisi otak pembunuh jurnalis Prabangsa bisa dikatakan telah berhasil. Lalu bagaimana dengan pengungkapan kasus pembunuhan  8 jurnalis yang lain?.

Kapan kasus pembunuhan Fuad M Syarifuddin (Udin), wartawan Harian Bernas Yogya (1996), pembunuhan Herliyanto, wartawan lepas harian Radar Surabaya (2006), kematian Ardiansyah Matrais, wartawan Tabloid Jubi dan Merauke TV (2010), dan kasus pembunuhan Alfrets Mirulewan, wartawan Tabloid Mingguan Pelangi di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya (2010) bisa terungkap?. Sekali lagi, kapan??? (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.