READING

Dinas Kesehatan Kota Kediri Usulkan Perda Kawasan ...

Dinas Kesehatan Kota Kediri Usulkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

KEDIRI- Bermula dari 31 Mei 2018 ketika memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Pemkot Kediri mendapatkan penghargaan Paramesti dari Kementerian Kesehatan. Sebab Pemkot Kediri memiliki Peraturan Walikota (Perwali) No. 18 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).

“Hanya pelaksanaannya belum optimal,” kata Alfan Sugiyanto, Kepala Bidang Pencegahahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Kediri, 25/06/2019. Dalam acara jumpa pers Regulasi Penyusunan Perda KTR di Kota Kediri, Alfan menyampaikan beberapa kendala pelaksanaan Perwali tersebut. Mulai dari kegiatan lintas program belum optimal, belum punya tim pemantau, dan 90-an sekolah di Pemkot Kediri belum sah dinyatakan sebagai KTR.

“Kalau ditemukan satu saja puntung rokok, maka sekolah itu sudah gugur mendapatkan predikat KTR. Padahal belum tentu puntung rokok itu berasal dari siswa, bisa jadi tukang bangunan yang sedang membangun. Namun aturannya demikian,” tambah Alfan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Perwali, sekolah termasuk KTR. Tempat yang tak boleh ada ruang untuk merokok. Berbeda dengan KTM, sebuah tempat yang diperbolehkan merokok namun harus di ruang merokok. Ruang merokok ini tidak harus ber-AC. Syaratnya hanya terhubung langsung dengan udara bebas.

Pada kesempatan yang sama, Alfan menyampaikan data peningkatan angka perokok usia 10-18 tahun. Grafik Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2013 menunjukkan angka 7,2%, menjadi 8,8% (Riskesdas 2016), hingga 9,1% (Riskesdas 2018). Hal ini mendorong Dinkes untuk membuat Raperda tentang KTR sebagai salah satu pencegahan peningkatan perokok usia muda.

Sosialisasri Raperda KTR di Dinas Kesehatan Kota Kediri, 25/06/2019. Dari kiri ke kanan:
Alfan Sugiyanto (Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Kediri), Hario Megatsari (FKM UNAIR), dr. M. Rizal Amin (Sekretaris Dinkes Kota Kediri), dan dr. Sri Widati (FKM UNAIR).
FOTO: JATIMPLUS.ID/Titik Kartitiani

Usulan Rancangan Peraturan Daerah

“Perlu diketahui, Perda ini tidak bertujuan untuk melarang orang merokok. Tapi hanya mengatur. Dan Perda ini sifatnya edukatif,” kata dr. Sri Widati (Wiwid), dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNAIR, yang juga turut hadir dalam sosialisasi ini. Wiwid mencontohkan peraturan yang sifatnya edukatif sebagaimana peraturan mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor. Butuh waktu 30 tahun untuk menyadarkan masyarakat Indonesia tentang perlunya helm. Kini, kesadaran itu sudah memasyarakat sehingga orang tua akan mengingatkan anaknya jika tak mengenakan helm demi keselamatan. Harapannya, demikian juga dengan Perda KTM ini.

Bukan perkara denda dan sanksi hukuman yang diharapkan memberikan efek jera. Namun kesadaran masyarakat dan sanksi sosial sehingga orang akan dengan sendirinya malu bila merokok di tempat umum, bahkan yang bukan KTM.

Menurut Alfan, semangat diusulkannya Perda ini tak lain untuk melindungi kesehatan masyarakat dari efek negatif yang ditimbukan dari merokok. Utamanya mencegah terjadinya peningkatan perokok pemula pada anak sekolah. Juga melindungi para perokok pasif yang sangat mungkin terpapar asap rokok.

KTR ini terdiri dari 8 lokasi yaitu tempat kerja, sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak (tempat bermain anak), tempat ibadah, angkutan umum, sarana olah raga, dan tempat umum. Kawasan ini tidak boleh ditemukan ada orang yang merokok dan tersedianya fasilitas merokok (mulai dari ruang merokok, asbak, puntung rokok).

Sedangkan KTM cakupannya lebih luas. Mulai dari hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, minimarket, supermarket, departement store (dan sejenisnya), kolam renang, dan stasiun. Di tempat-tempat ini boleh merokok di tempat yang disediakan. Aturan KTR dan KTM ini sebetulnya sudah tercantum dalam Perwali yang juga akan tertuang dalam Raperda.

Ada beberapa implementasi dari Perda KTR bila terwujud. Mulai dari pembinaan dan pendampingan penerapan KTR di 8 kawasan sekaligus pemasangan tanda-tanda KTR, sidak secara rutin, tindak pidana ringan bagi yang melanggar, iklan layanan masyarakat yang berkesinambungan, pemantauan kualitas udara, dan pelayanan layananan konseling di 9 Puskesmas. Semua proses itu harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Sejauh ini, beberapa progres penyusunan Raperda sudah dilakukan. Termasuk studi banding ke Bogor dan DKI Jakarta dan penyusunan naskah akedemik. Masih terus akan disosialisasikan beserta masukan dari berbagai pihak agar Perda nanti bisa diimplemetasikan dan mencapai tujuan.

“Targetnya Raperda ini selesai 2019,”kata Alfan.

Sebuah kegelisahan muncul soal Perda KTR ketika Kota Kediri banyak pondok pesantren dan juga berdiri pabrik rokok yang menjadi salah satu penyumbang roda perekonomian.

Alfan menegaskan bahwa keberadaan Perda ini tidak akan mengganggu atau mengurangi produksi rokok. Selain itu, ia berharap kerjasama para kyai di pondok pesantren untuk bisa sama-sama mendukung Perda ini demi kebaikan bersama.

Tim dari FKM UNAIR mencontohkan bahwa Ponpes Tebuireng di Jombang sudah menerapkan KTR ini. Santri dilarang merokok di kawasan pesantren. Artinya, tak mustahil bahwa pondok pesantren pun menjadi salah satu garda depan dalam pelaksanaan Perda (Titik Kartitiani).

Print Friendly, PDF & Email

Titik Kartitiani

sunset lover, traveler, writer, and fulltime dreamer :)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.