READING

DPRD Kota Kediri Kaji Raperda APBD 2020

DPRD Kota Kediri Kaji Raperda APBD 2020

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri mendengarkan penjelasan Walikota Kediri tentang nota keuangan Raperda APBD tahun 2020. Raperda tersebut akan diteliti terlebih dulu oleh anggota dewan sebelum disahkan.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang gedung DPRD Kota Kediri, Senin 28 Oktober 2019, dihadiri oleh Ketua Dewan Agus Sunoto serta dua wakil ketua Firdaus dan Katino. Bersama wakil rakyat yang lain, mereka mendengarkan dan mengkritisi laporan nota keuangan yang disampaikan Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah.

Di depan anggota dewan, Ning Lik mengawali penjelasan Raperda APBD 2020 dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Permendagri itu mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 21 Tahun 2011.

“Kepala Daerah dalam menyampaikan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD harus disertai nota keuangan. Untuk itu, tahapan awal dari proses penetapan ini adalah penyampaian nota keuangan yang merupakan satu kesatuan dari rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2020,” terang Ning Lik.

RAPBD 2020, menurut Ning Lik, telah menetapkan tema pembangunan Pemerintah Kota Kediri tahun 2020. Tema yang dirumuskan bersama DPRD itu adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan yang berkualitas.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri mengkaji raperda APBD 2020. Foto Ist

Prioritas pembangunan Kota Kediri ke depan juga akan diselaraskan dan disinergikan dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Diantaranya adalah (1) peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan; (2) pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur dan peningkatan manajemen kebencanaan; (3) pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah ekonomi, kualitas, ketenagakerjaan serta perluasan pengembangan kerja; (4) peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan Sumber Daya Air dan pelestarian lingkungan hidup; serta (5) peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Ning Lik menambahkan, untuk optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Kediri akan mengarahkan kebijakan perencanaan pendapatan pada beberapa poin. Antara lain, meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan sarana prasarana dan tata kelola pendapatan, mengoptimalkan pendapatan dari dana pembangunan untuk mendanai program prioritas, mengoptimalkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun catatan dalam nota penjelasan itu adalah terjadinya defisit anggaran pendapatan dibandingkan belanja daerah. “Pada sisi pendapatan  daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 1.226.061.278.869,17 sen. Apabila dibandingkan dengan sisi belanja daerah Rp 1.411.909.798.381 maka rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami Defisit anggaran sebesar Rp 185.848.519.511,83 sen. Dari kerangka tersebut, pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 185.848.519.511,83 sen yang merupakan perkiraan sisa lebih dari perhitungan tahun anggaran sebelumnya,” urai Ning Lik.

Ketua DPRD Kota Kediri Agus Sunoto ketika ditemui mengatakan sampai saat ini rancangan anggaran pendapatan masih dalam batas sehat. Mengenai defisit, Agus Sunoto menjelaskan hal itu masih dalam batas yang wajar. “Kami bagaimanapun akan tetap bersama dengan anggota DPRD yang lain untuk merinci sebaik-baiknya agar kita menemukan yang terbaik,” jelasnya. (Adv)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.