READING

DPRD Kota Kediri Sahkan Tiga Raperda Penting

DPRD Kota Kediri Sahkan Tiga Raperda Penting

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri mengesahkan tiga peraturan daerah penting. Mulai raperda pertanggungjawaban APBD 2018, raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta raperda PDAM.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon, Kamis, 11 Juli 2019, menyepakati tiga rancangan peraturan daerah sekaligus. Dengan penetapan ini, diharapkan layanan pemerintah kepada masyarakat bisa berjalan efektif.

Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki dalam forum itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang melampaui target. Menurut dia, target pendapatan daerah Kota Kediri mampu direalisasikan dari Rp 1.225.131.169.223 menjadi Rp 1.278.488.601.890 atau 104,30  persen. “Melebihi target Rp 53.367.432.667,” kata Rahmad Hari Basuki.

Di sisi pengeluaran, belanja daerah juga berhasil ditekan dari rencana Rp 1.425.225.617.136 menjadi Rp 1.237.745.256.862 atau 86,85 persen. Jumlah yang berhasil dihemat sebesar Rp 187.480.360.273.

Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, jumlah surplus yang dihimpun sebesar Rp 40.743.345.028. Angka ini cukup besar bagi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah Kota Kediri.

Namun demikian, angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) masih tergolong besar, yakni Rp 240.837.743.934.

Pembacaan laporan tersebut mendapat tanggapan beragam dari perwakilan fraksi di DPRD. Namun pada akhirnya seluruh fraksi menyetujui tiga raperda tersebut menjadi peraturan daerah. Yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta raperda tentang perubahan atas perda Kota Kediri No. 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daha.

Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu mewakili Walikota Abdullah Abu Bakar mengapresiasi sikap DPRD yang menyepakati raperda tersebut. “Raperda ini telah melalui tahapan dan pembahasan bersama panitia khusus DPRD Kota Kediri dan tim Pemerintah Kota Kediri,” ungkapnya.

Agenda lain yang dibahas dalam rapat paripurna DPRD  Kota Kediri yaitu raperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Peraturan Daerah  No. 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan, serta raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Kediri.

Beberapa rekomendasi raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018:

  • Dalam upaya meningkatkan pad khususnya, pajak reklame agar dilakukan perubahan tarif dan penilaian kembali NJOP
  • Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Pemkot Kediri supaya lebih dioptimalkan
  • Kinerja BUMD supaya lebih ditingkatkan sehingga dapat lebih berperan terhadap peningkatan PAD
  • Program dan kegiatan OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat agar pelaksanaannya lebih dioptimalkan
  • Kebijakan persyaratan pengajuan pinjaman menggunakan agunan dalam pengelolaan dana bergulir agar dievaluasi kembali
  • Kegiatan pelatihan ketrampilan terhadap masyarakat agar dilaksanakan secara berkelanjutan dan apabila memungkinkan dapat diberikan fasilitas agar dapat berwirausaha secara mandiri
  • Pemkot harus melakukan update data masyarakat pra sejahtera secara berkelanjutan dengan sinkronisasi antara PDB dan SKTM di Kota Kediri
  • Walikota harus menerapkan punishment dan reward bagi OPD yang telah melaksanakan penyerapan realiasasi anggaran pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2018

(Advertorial)

print

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.