Driver Online, Mitra Atau Buruh

SURABAYA – Ratusan pengemudi transportasi online berunjuk rasa di kantor aplikator mereka di Surabaya. Kenaikan upah dan sistem kerja sesuai ketentuan perburuhan menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari.

Selasa, 19 Maret 2019, ratusan pengemudi transportasi online turun jalan. Mereka adalah pengemudi kendaraan yang berstatus mitra perusahaan transportasi online. Namanya Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal). Dalam unjuk rasa tersebut, para pengemudi menuntut kenaikan tarif jasa transportasi yang berujung kesejahteraan.

Ada tujuh tuntutan yang mereka sampaikan. Yakni kenaikan tarif dan insentif, penghentian perekrutan driver baru, pembukaan dan transparansi penangguhan (suspend), kebebasan memilih vendor atau individu, perbaikan sistem managemen aplikator, transparansi perjanjian kemitraan, dan penghapusan order prioritas.

Para driver berharap ketegasan sikap dan peran pemerintah untuk melindungi mereka dari ulah aplikator nakal. Sebab selama ini mereka dituntut membayar pajak kepada pemerintah.

baca juga: Akhir Jembatan Brantas Kediri Setelah 150 Tahun Beroperasi

Pengamat hukum dan perburuhan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Dr. H. Nurbaedah, S.Ag., SH., MH mengatakan posisi pengemudi transportasi online seperti simalakama. Penempatan mereka sebagai mitra dalam kerjasama bisnis transportasi aplikasi menghalangi penerapan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Mereka mitra, bukan buruh atau pekerja,” kata Nurbaedah kepada Jatimplus, Rabu 20 Maret 2019.

Dalam konstruksi UU Perburuhan hanya mengatur tentang majikan, buruh, dan pekerja. Sementara pengemudi online tidak termasuk salah satunya. Bahkan dalam klausul perjanjian kerjasama mereka dengan perusahaan aplikator tidak ditemukan istilah majikan.

Menurut Nurbaedah, konsekuensi hubungan tersebut adalah tidak berlakunya penyelesaian sengketa bipartit jika terjadi persoalan antara driver dan perusahaan aplikasi. “Karena majikan mereka (driver online) adalah konsumen, bukan perusahaan aplikator,” terang Nurbaedah.

baca juga: Dikenal Saleh, Terkubur 31 Tahun Mayat Tetap Utuh

Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk penyelesaian sengketa, menurut Nurbaedah, adalah musyawarah. Kedua pihak berdiri sama tinggi untuk mencari solusi terbaik persoalan mereka, termasuk kesejahteraan.

Ini sekaligus menjawab tuntutan para pengemudi online agar pemerintah turun tangan dalam penyelesaian perkara mereka dengan aplikator. “Penyelesaiannya pada mereka sendiri dan aplikator,” kata Nurbaedah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan tetap mempertahankan bisnis transportasi online di wilayahnya. Bahkan dia mendorong masyarakat lebih kreatif dan menjadi enterpreneur di era revolusi industri sekarang ini. “Perusahaan transportasi tak perlu membeli armada untuk membuka usaha,” katanya saat menjadi pemateri diskusi industri 4.0 di aula pondok pesantren Lirboyo Kediri

Pengamat transportasi yang juga pengajar Fakultas Teknik dan Lingkugan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof DR Sigit Priyanto menolak sepeda motor digunakan menjadi moda transportasi umum. Alasannya tegas, hal itu melanggar regulasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. “Tidak setuju kendaraan roda dua dipakai transportasi umum. Sebab telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, karena menyebabkan muncul permasalahan,” kata Sigit Priyanto kepada Wartahukum.id.

Sigit menjelaskan, alasan teknis adalah kendaraan roda dua tidak memenuhi unsur keamanan (safety). Selain tingginya pelanggaran lalu lintas oleh pemotor, hal ini akan memicu peningkatan resiko kecelakaan dan kesemrawutan di jalan.

Di lain pihak, banyaknya masyarakat yang merasa diuntungkan oleh keberadaan transportasi online juga tak bisa diabaikan. Dengan layanan yang cepat dan ongkos murah, transportasi online benar-benar menjadi solusi angkutan massal di tengah buruknya moda transporasi umum yang dikelola pemerintah. (*)


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.