READING

Festival Ekonomi Syariah BI Kediri, Kejar Ketingga...

Festival Ekonomi Syariah BI Kediri, Kejar Ketinggalan Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia

KEDIRI- Jumlah muslim di seluruh dunia mencapai 1,6 miliar jiwa. Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar dengan populasi penduduknya 87 persen beragama Islam. “Inilah mengapa pasar halal dinilai sangat penting untuk terus dikembangkan,” terang Ainul Yaqin, Sekretaris Umum Majelis Umum Indonesia (MUI), Jawa Timur dalam acara Road to Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), Sabtu siang (26/10).

Hanya saja, Ainul menyayangkan implementasi ekonomi syariah di Indonesia berjalan lambat. Belum banyak masyarakat yang tertarik menjadi pelaku industri halal. Padahal prospeknya sangat bagus. Tidak hanya pasar lokal saja, tetapi bisa juga merambah pasar internasional.

Diketahui saat ini banyak negara mayoritas bukan Muslim malah menjadi pelaku aktif industri halal, seperti di Korea Selatan. Meski mayoritas atheis, mereka justru menyediakan satu distrik khusus untuk memproduksi barang-barang halal untuk diekspor ke negara-negara mayoritas Muslim.

“Ini karena mereka melihat peluang pasar. Termasuk Tiongkok juga mulai mengembangkannya. Ekonomi syariah kita sendiri melambat. Kita terlena karena mayoritas Muslim jadi tidak terlalu mengambil perhatian pada produk-produk halal,” bebernya.

Definisi industri halal sendiri sangat luas karena bisa ditilik dari barang yang diperdagangkan dan mekanisme pelaksanaannya. Ainul menjelaskan bahwa sebuah barang dinyatakan halal jika memenuhi dua kriteria. Yakni secara fisik barang tersebut memang halal, dan cara pengelolaannya juga sesuai dengan aturan dalam Islam.

Barang-barang yang jelas tidak bisa masuk dalam industri halal adalah bangkai, darah, babi, minuman keras, dan narkoba. Yang dimaksud bangkai sendiri adalah semua hewan yang mati secara tidak disengaja atau dimatikan dengan cara yang tidak sesuai syariat.

“Jadi produk-produk yang tidak mengandung babi pun tidak serta merta halal karena harus ditelaah dulu prosesnya sudah benar belum. Apakah sapi atau ayamnya dimatikan dengan cara yang benar,” tandas pria berkacamata ini.

Sedangkan narkoba merupakan zat adiktif yang dibutuhkan di dunia medis. Melihat zatnya tidak haram. Hukumnya menjadi haram ketika penggunaannya disalahgunakan. Begitu pula dengan semua produk yang mengandung plasenta manusia.

Berdasarkan pasal 67 UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua barang yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus berlabel halal. Tidak lagi oleh MUI, kini proses sertifikasi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kecuali makanan atau minuman yang memang mengandung babi dan alkohol harus mencantumkan pemberitahuan. “Ini demi mengejar ketertinggalan kita di pasar halal internasional,” jelasnya.

Mengingat semakin bertumbuhnya perekonomian berbasis syariah, di sinilah Bank Indonesia (BI) berperan penting sebagai akselerator, inisiator, dan legislator di pasar halal. Salah satunya BI bisa melakukan pemberdayaan dan mengakomodir para pelaku industri halal.

“BI bukan menggantikan Kementerian Perdagang. Tetapi sifatnya membantu,” terang Cecep M Hakim, Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.

BI juga bisa mengambil peran sebagai inisiator dan akselerator dengan menggandeng akademisi dari institusi pendidikan umum hingga pesantren untuk melaksanakan berbagai riset dan edukasi. Diharapkan perekonomian syariah di Indonesia bisa berkembang lebih cepat mengejar ketertinggalan.

“Perekonomian syariah bisa direalisasikan jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah, pelakunya, pasar, dan sejalan dengan perkembangan teknologi. Makanya BI mendorong ada sinergitas antara semua lini sehingga pengembangannya bisa dipercepat,” tandasnya.

Sementara itu, Rizal Moelyana, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menjelaskan bahwa BI bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter. Efektivitas moneter ini bisa tercapai jika perekonomian stabil dan mapan termasuk di dalamnya ekonomi syariah.

Makanya BI melaksanakan Road to Fesyar di kantor BI Kediri Sabtu siang (26/10) sebagai bagian dari acara puncak Fesyar di Surabaya yang akan dilaksanakan tanggal 6-9 November mendatang.

“Ke depannya kita akan terus melaksanakan program pengembangan ekonomi syariah baik melalui program kemandirian ekonomi pesantren maupun industri kreatif syariah di tingkat lokal,” pungkasnya.

Repoter : Dina Rosyidha
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.