READING

Gubernur Jawa Timur Sosialisasikan Kelonggaran Kre...

Gubernur Jawa Timur Sosialisasikan Kelonggaran Kredit Selama Corona

KEDIRI – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat penanggulangan virus Covid-19 bersama seluruh kepala daerah. Salah satunya adalah pemberian kelonggaran kredit UMKM dari perbankan.

Melalui saluran video conference (vidcon), Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menanyakan kesiapan seluruh kepala daerah dalam menanggulangi pandemi Corona. Termasuk pemahaman bupati dan walikota atas kelonggaran atau relaksasi kredit UMKM dari pemerintah.

“Bapak Ibu Bupati Walikota sempat mengikuti penjelasan dari pemerintah tentang relaksasi untuk membayar dari pelaku UMKM yang punya pinjaman di lembaga perbankan. Relaksasi UMKM untuk menunda pembayaran kreditnya misalnya, seperti apa kualifikasinya karena sesungguhnya kita bisa mensinergikan dalam proses pengambilan keputusan bersama,” kata Khofifah, Jumat 27 Maret 2020.

Gubernur juga menyampaikan berbagai stimulus kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk program yang akan menjadi bantalan sosial ekonomi, di luar upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Terkait penanggulangan Covid-19, pemerintah provinsi telah melakukan tindakan preventif dengan melakukan penyemprotan desinfektan, serta menyiapkan logistik untuk kepentingan kuratif dan promotifnya.

Seluruh bupati dan walikota diminta menyiapkan rumah sakit untuk isolasi khusus atau umum, mengingat saat ini jumlah rumah sakit rujukan di Jawa Timur baru 65 unit. Selain tindakan medis, Khofifah juga menyiapkan skema penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan dengan tim Universitas Airlangga didampingi BI, OJK dan ekonom untuk memantau dampak ekonomi pandemi ini. Terutama sejak diberikan saran untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

“Sektor yang terdampak langsung adalah manufaktur, transportasi, perdagangan, pariwisata, jasa akomodasi serta usaha mikro. Sementara dari data sektor ekonomi se-Jawa Timur paling dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian,” kata Emil.

Dalam konferensi tersebut, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak Sekretaris Daerah Budwi Sunu, Kepala Tim Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Nasrullah, Kepala KPPN Kota Kediri Putut Sad Heru dan Kepala OPD terkait mengikuti arahan gubernur.

Ada 6 regulasi yang menjadi dasar dari berbagai proses pengambilan keputusan pemerintah. Pertama adalah, keputusan dari BNPB tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketiga, Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan Alokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Kelima, Surat Edaran MenpanRB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Keenam adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan penyebaran corona virus di lingkungan pemerintah daerah. (Hari Tri Wasono)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.