READING

Gus Solah Menyerukan Usut Tuntas Ujaran Rasisme Ma...

Gus Solah Menyerukan Usut Tuntas Ujaran Rasisme Mahasiswa Papua

JOMBANG- Kerusuhan di Papua pada 19 Agustus 2019 menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Salah satunya KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Secara khusus, ia menyerukan semua pihak untuk ikut merendam keributan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Semua pihak juga diminta tidak terpancing melakukan kekacauan yang sama di daerah lain.

“Kita serukan semua meredam (keributan) masalah Papua,” kata Gus Solah kepada JatimPlus.ID saat ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng, Selasa (20/8).

Baca juga: Tiga organisasi wartawan sepakat tak memproduksi berita provokatif soal Papua

Peristiwa yang dipicu ujaran rasis dan ancaman pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, menjadi topik hangat di berbagai media massa hingga hari ini. Ribuan orang di Papua turun ke jalan dan membakar ban untuk menumpahkan kemarahan mereka. Sejumlah fasilitas umum dikabarkan telah ludes terbakar akibat aksi masyarakat. Titik pusat berkumpulnya aksi ini berada di Manokwari dan Jayapura, kemudian melakukan long march. Kerusuhan pun tak terhindarkan dan pelayanan publik ikut terganggu.

Baca juga: Drama kekerasan mahasiswa Papua di Malang

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM tahun 2002-2007 ini, semua pihak bisa mencontoh sikap yang diambil oleh Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menangani kasus Papua kali ini.

Khofifah secara terbuka di depan umum meminta maaf atas ketidaknyamanan mahasiswa Papua yang ada di Malang dan Surabaya. Bahkan Khofifah yang juga Ketua Umum Muslimat ini langsung menelepon secara pribadi pejabat teras Provinsi Papua untuk meminta maaf.

Sementara itu Joko Widodo, meminta masyarakat Papua menahan diri dan memilih memaafkan sebagai saudara dekat. Ia menyebutkan emosi boleh, tapi memaafkan lebih diutamakan dalam kehidupan.

“Apa yang dilakukan oleh Gubenur Jawa Timur bagus sekali. Ia meminta maaf kepada rakyat Papua melalui Gubenur. Pidato Presiden RI juga bagus, saya pikir ini bisa menenangkan suasana,” tambah Gus Solah.

Gus Solah mengakui selama ini sering menyuarakan pernyataan yang mendukung dan membela rakyat Papua. Ia berpendapat bahwa tanah Papua harus tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun hal terpenting yang harus dilakukan untuk meredam situasi saat ini menurut Gus Solah adalah bagaimana menjaga perasaan masyarakat Papua agar tidak tersinggung lagi. Ini butuh keseriusan dan komitmen kuat dari masyarakat dan pemeritah.

Baca juga: Pemerintah perlu fasilitasi ruang dialog

Ia menambahkan, masalah di Papua terbilang unik karena sudah puluhan tahun berlangsung tidak juga menemui titik terang. Ia mengambil perbandingan Aceh yang memiliki masalah hampir sama dengan Papua. Lewat perjanjian damai yang dicetuskan Jusuf Kalla di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 masalah Aceh bisa diredam.

Di antara kesepakatan yang ditandatangani saat itu adalah pencabutan tuntutan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebagai balasan, Pemerintah Indonesia membuat otonomi khusus tentang kebebasan membentuk partai politik lokal di Aceh.

“Mungkin perlu ada tim atau tokoh siapa yang coba menjadi penengah. Dulu di zaman Aceh kan Jusuf Kalla ya. Apakah Jusuf Kalla ketika sudah tidak jadi wakil presiden bertugas untuk itu,” usul adik kandung Gus Dur ini.

Secara khusus Gus Solah memberikan syarat untuk tokoh yang akan menyelesaiakan masalah Papua ini. Sosok tersebut harus lah bisa diterima masyarakat Papua secara luas. Terlepas dari mana saja asal tokoh tersebut.

Ia mencontohkan, salah satu tokoh yang dekat dengan masyarakat Papua dulu adalah Gus Dur. Presiden RI ke-4 itu pula yang mengembalikan nama Provinsi Papua yang pernah diubah menjadi Irian Jaya. Hanya saja, untuk saat ini ia tidak tahu apakah ada tokoh seperti Gus Dur.

“Kalau masih ada Gus Dur, maka Gus Dur kita minta. Kalau ada tokoh yang diterima dengan baik oleh rakyat Papua, dari mana saja menurut saya atau dari PBNU, Muhammadiyah saya rasa bagus sekali. Sebagai penghubung, saya rasa diperlukan sekali tokoh seperti itu,” ceritanya.

Usut Tuntas Kasus Rasisme

Gus Solah dalam kasus Papua ini meminta pihak berwajib mengusut tuntas peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan ucapan rasis.

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya bermula dari informasi adanya pembuangan bendera Merah Putih ke got. Pihak mahasiswa Papua sudah berkali-kali membantah kabar tersebut.

“Kita menyesalkan terjadi peristiwa itu, saya membaca di berbagai media ada beberapa hal yang tidak terjadi diberitakan terjadi. Dan itu berarti kabar burung gitu ya, tidak terjadi penghinaan terhadap bendera, lah yang menyebarkan itu siapa. Ini harus diusut menurut saya,” tegas Gus Solah.

Sikap tegas ini menurutnya harus diambil pihak berwajib agar masalah serupa tak terulang kembali. Ia mewanti-wanti, meskipun yang berujar rasis itu adalah polisi atau perangkat negara lainnya maka harus ditindak tegas.

Setelah itu, tentang siapa yang menyerbu asrama mahasiswa Papua juga harus di sampaikan ke publik. Karena kasus ini cukup serius, sebab bisa membuat masalah yang berakibat panjang. Jadi mengusut siapa yang menyebarkan isu dan penyerbuan harus diproses secara hukum.

“Saya tidak tahu, apakah aparat atau siapa yang mengeluarkan ucapan tidak sopan atau apa lagi itu. Kalau aparat ya harus ditindak. Karena kalau tidak ditindak akan jadi seperti itu lagi dan ditiru oleh yang lain. Ini kan menyinggung perasaan mereka,” ungkap Gus Solah dengan nada serius.

Gus Solah juga tidak menutup kemungkinan dilibatkan Komnas HAM dalam kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Menurut Gus Sola, siapapun yang menyampaikan kata-kata kasar itu harus ditindak. Kalau negara bisa menindak Ahmad Dani yang tidak menimbulkan dampak besar atas ucapannya maka kasus mahasiswa Papua yang menimbulkan dampak besar ini harus ditindak. Dikhawatirkan, setiap orang akan terbiasa bicara semaunya saja.

“Jika dianggap perlu, tidak masalah Komnas HAM turun. Ini serius lho. Rakyat Papua banyak yang merasa tidak puas dengan apa yang terjadi. Walaupun kesalahan tidak semuanya berada pada pihak pemerintah atau rakyat Indonesia. Cukup banyak dana yang dikeluarkan untuk otonomi khusus Papua itu. Tetapi banyak juga dikorup oleh para pejabatnya,” tandas Gus Solah.

Reporter: Syarif Abdurrahman
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.