READING

Hadapi Corona, GETOL Jatim Menilai PP No. 21 Tahun...

Hadapi Corona, GETOL Jatim Menilai PP No. 21 Tahun 2020 Tidak Operasional dan Tepat Sasaran

SURABAYA –Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur menilai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak operasional dan tepat sasaran. PP ini disusul dengan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Terkait penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi, khususnya keuangan, Pemerintah menyampaikan tiga hal. Pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Sebab itu, penyebaran COVID-19 harus dikendalikan dan mengobati pasien yang terpapar. Kedua, menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga adalah  menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerja. Bantuan untuk masyarakat lapisan bawah juga sedang dipersiapkan.

Berdasarkan kajiannya sebagaimana disampaikan dalam pers rilisnya, GETOL menilai bahwa PP No. 21 Tahun 2020 tidak operasional dan tepat sasaran dan hanya menunjukan kesan seolah-olah negara hadir. Misalnya Pasal 4 dan 5 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam jabaran kalimatnya menyatakan jika PSBB dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, serta mempertimbangkan produktivitas ekonomi. Namun, tidak diatur secara teknis dan konkrit, seperti ketika peliburan di tempat kerja, bagaimana dengan jaminan hak-hak buruh.

Menghadapi wabah Covid-19 ini, GETOL mencatat sejumlah perusahaan telah mengambil kebijakan dengan meliburkan buruh, diantaranya PT. Fast Food Indonesia, Tbk. Mulai tanggal 1 April 2020, bagi pekerja dengan upah Rp 3 Juta ke bawah dipotong 30% sementara pekerja dengan upah di atas Rp 3 juta dipotong 50% . PT. Matahari Departemen Strore, Tbk  menutup gerainya sejak 30 Maret 2020 – 13 April 2020 dengan kebijakan cuti tak berbayar. Sementarta PT. Bintang Karya Inti mengambil kebijakan dengan pembayaran upah 50% mulai Maret hingga Juni 2020.  Dan PT. Fast Retailing Indonesia menutup store di Tunjungan Plasa sejak tanggal 27 Maret 2020 hingga 9 April 2020.

GETOL menilai kebijakan yang dilakukan perusahaan tak sejalan dengan Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Dan Pasal 86 menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menyikapi hal ini, dalam rilis yang ditandatangani oleh 22 organisasi seperti LBH Surabaya, Federasi Kontras, Walhi, serikat buruh dan sejumlah organisasi lainnya, di antara tuntutannya adalah mendesak agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah meliburkan seluruh tempat kerja dan memenuhi hak-hak pekerja/buruh dan memberikan jaminan tidak akan ada PHK masal. Selain itu menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin kehidupan pekerja sektor informal dengan membuat jaminan sosial inklusif.

Penulis: Prasto Wardoyo

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.