READING

Imbangi Jaksa KPK, Wali Kota Blitar Non Aktif Naik...

Imbangi Jaksa KPK, Wali Kota Blitar Non Aktif Naik Banding

BLITAR- Wali Kota Blitar non aktif Muh Samanhudi Anwar akhirnya memilih naik banding daripada menerima vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan hakim pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya.  

Samanhudi memutuskan banding setelah mengetahui jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntutnya 8 tahun mengajukan banding. Samanhudi diduga tengah mengimbangi upaya hukum KPK.

“Saat ini beliau (Muh Samanhudi Anwar) telah banding,“ujar Wakil Walikota Blitar Santoso Selasa (5/2/2019). Selain dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, Samanhudi juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta serta tambahan 5 bulan kuruangan jika tidak membayar.

Hak politik mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu juga dicabut selama 5 tahun. Samanhudi terbukti menerima suap Rp 1,5 miliar atas proyek infrastruktur pendidikan yang terungkap dalam operasi tangkap tangan KPK.  

Dengan naik banding, proses status hukum Samanhudi menuju inkrah atau berkekuatan hukum tetap akan semakin panjang. Menurut Santoso tanpa adanya status hukum tetap Pemkot Blitar tidak akan bisa menetapkan wali kota definitif.

“Kita tidak bisa melangkah sebelum ada inkrah, “kata Santoso. Sesuai ketentuan yang berlaku, Santoso yang saat ini sebagai plt wali kota Blitar dipastikan akan menggantikan posisi Samanhudi sebagai wali kota Blitar. Namun proses itu tidak akan berjalan sebelum ada inkrah.

Begitu juga dengan jabatan wakil wali kota Blitar. Posisi wakil wali kota tidak akan terisi sebelum ada inkrah Samanhudi Anwar.

Santoso mengaku tidak mengetahui siapa yang akan mendampinginya. Sebab proses penetapan berada di wilayah egislatif. Menurut dia, siapapun kandidatnya yang terpenting bisa berjalan bersama untuk memajukan Kota Blitar.

“Siapapun yang terpenting bisa diajak bekerja sama memajukan Kota Blitar, “terang Santoso. Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiharto mengatakan legislatif telah menyiapkan pembentukan panitia khusus untuk wali kota dan wakil wali kota definitif.

Namun hingga kini suara fraksi belum bulat, sehingga rapat paripurna pembentukan panitia khusus belum bisa digelar. Disisi lain legislatif juga masih menunggu Samanhudi Anwar telah inkrah.

“Antar fraksi belum ada kesepakatan. Sehingga paripurna pembentukan pansus masih ditunda, “kata Totok. Seperti diketahui, selain Samanhudi Anwar, dalam operasi tangkap tangan ( 27 Juni 2018) KPK juga menangkap kontraktor Susilo Prabowo alias Embun.

Embun ditetapkan sebagai tersangka penyuap. Untuk kelancaran proyek pembangunan gedung sekolah senilai Rp 23 miliar, Embun memberi fee  Samanhudi sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu KPK juga menangkap Bambang Sutomo alias Totok selaku kurir. Totok divonis 4 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider 3 bulan. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.