READING

Ini Skenario Pemkot Blitar Menjinakkan Karaoke Max...

Ini Skenario Pemkot Blitar Menjinakkan Karaoke Maxi Brilian

BLITAR- Sikap diam Pemerintah Kota Blitar atas tekanan warga dan Forum Ormas Islam menutup kembali karaoke Maxi Brilian akhirnya berakhir. Setelah massa mengulang aksi turun ke jalan, Pemkot menegaskan akan menutup kembali Maxi Brilian setelah izin beroperasinya habis.  

“Kita akan tutup setelah izinnya habis, “ujar Sekda Kota Blitar Rudi Wijanarko di depan perwakilan massa di Kantor Pemkot Blitar Jumat petang (22/11). Sebelumnya, di mata warga dan Forum Ormas Islam penolak Maxi Brilian, Pemkot Blitar terlihat tidak berkutik.

Pemkot tidak menyikapi dikabulkannya gugatan PTUN Maxi Brilian. Begitu juga saat usaha karaoke itu beroperasi kembali sebagai buah kemenangan gugatan PTUN, lagi lagi Pemkot tidak bersikap.

Sementara situasi di lapangan semakin panas. Warga terang terangan menentang pembukaan kembali Maxi Brilian. Sejumlah spanduk penolakan yang beratasnama warga terbentang dimana mana.

Rudi berdalih sikap diam Pemkot dikarenakan Maxi Brilian secara hukum berada diatas angin (menang PTUN). Namun hal itu telah dilawan Pemkot Blitar dengan melakukan upaya banding. “Kita melakukan banding, “paparnya.   

Di depan perwakilan massa Rudi juga menegaskan Pemkot Blitar masih memegang komitmen menjadikan Kota Blitar daerah bernuansa nasionalis religius. Untuk itu skenario yang akan diambil dengan  mengkaji ulang perizinan.

Meski berlaku mekanisme perizinan online Pemkot tidak akan menerbitkan izin selama persyaratan tidak terpenuhi. Kebijakan itu juga berlaku bagi delapan karaoke lain yang informasinya siap beroperasi kembali setelah melihat Maxi Brilian kembali buka.

“Seluruh perizinan soal hiburan malam akan kita kaji ulang, “jelasnya. Ketua Ansor NU Kota Blitar Hartono menegaskan penutupan Maxi Brilian sudah menjadi keputusan yang tidak bisa ditawar. Keberadaan Maxi Brilian di lingkungan perkampungan penduduk dianggap meresahkan.

“Tuntutan kita kepada Pemkot Blitar tidak berubah, tutup total selamanya, “tegas Hartono yang hadir dalam unjuk rasa. Dalam pertemuan itu perwakilan massa juga mensoal mess penginapan para karyawan, termasuk pemandu lagu yang disediakan Maxi Brilian.

Apakah penginapan itu berstatus kos kosan atau rumah kontrakan, selama ini tidak jelas. Disisi lain praktik tarian telanjang (striptis) dan seks bebas yang membuat Maxi Brilian pernah digerebek Polda Jatim (2018) tidak ada jaminan tidak terulang.

Mulyono, kuasa hukum Maxi Brilian mengatakan kliennya telah memenangkan gugatan PTUN. Karenanya secara hukum memiliki hak beroperasi kembali. Terkait munculnya pro kontra di masyarakat, menurut dia sudah menjadi tugas pemerintah menyelesaikannya.

Namun ia ragu Pemkot Blitar memiliki keberanian menegakkan aturan hukum yang ada. “Tugas pemerintah dalam managemen konflik. Tapi ujungnya kepastian dan kewibawaan hukum, bukan malah menciptakan opini liar tanpa dasar, “katanya. (Mas Garendi)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.