READING

Jurnalis Malang Tolak Penetapan Dandhy Laksono seb...

Jurnalis Malang Tolak Penetapan Dandhy Laksono sebagai Tersangka

MALANG – Sedikitnya 30-an jurnalis Malang berasal dari berbagai media dan organisasi profesi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, 27/09/2019. Salah satu tuntutannya adalah mendesak kepolisian mencabut penetapan Dandhy Laksono sebagai tersangka. Dandhy dijadikan tersangka dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan SARA terkait peristiwa yang terjadi di Papua.

Aksi ini diikuti oleh jurnalis yang tergabung dalam AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Malang, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Malang, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Malang Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, dan sejumlah pegiat antikorupsi dari MCW (Malang Corruption Watch).

Dalam aksi tersebut, para jurnalis menutup mulutnya dengan lakban sebagai simbol adanya upaya pembungkaman dari negara atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, termasuk pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik. Mereka memprotes terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat demo aksi penolakan terhadap RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah.

Kekerasan itu tak hanya dialami oleh massa pendemo dari massa mahasiswa atau elemen lainnya, namun jurnalis  pun turut serta menjadi korban. Sejumlah jurnalis menerima tendangan dan pukulan. Alat kerjanya seperi kamera foto dan video dirampas dan dihapus file-nya. Bahkan dalam aksi yang berakhir ricuh di Kendari, dua mahasiswa meninggal. Seorang dadanya tertembus peluru tajam dan satunya meninggal akibat luka berat yang dideritanya. Atas kejadian ini, jurnalis Malang mendesak kepolisian memproses anggotanya yang melakukan kekerasan.

Terkait dengan penangkapan Dandhy yang kemudian dilepaskan setelah dimintai keterangan oleh aparat, Zainuddin korlap aksi menyampaikan agar kepolisian menghentikan penangkapan-penangkapan aktivis yang melakukan kritik dan menyuarakan kepentingan publik seperti yang dialami Dandhy dan Ananda Badudu.

Dandhy Laksono ditangkap pada Kamis (25/9) di rumahnya pada malam hari dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dan permusuhan di media sosial terkait dengan peristiwa yang terjadi di Papua. Dandhy dijerat  di antaranya dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU ITE Meski akhirnya dilepaskan, namun pendiri WatchdoC, rumah produksi yang memproduksi news documentary film dan juga pengurus AJI Nasional itu ditetapkan sebagai tersangka.     

Majelis Etik AJI Malang Purnawan D. Negara berpendapat, bahwa apa yang dilakukan oleh Dandhy tak lebih dari tindakan koreksi atas kebijakan pemerintah utamanya di Papua. Penangkapan dan penetapan Dandhy sebagai tersangka dinilai Purnawan yang akrab dipanggil Pupung ini, sebagai cara-cara  Orde Baru.  “Apa yang dilakukan Dandhy bukanlah hasutan namun koreksi,” kata Pupung. “Ketika ada koreksi  dilakukan dalam gedung resmi dewan tapi tak didengar, adalah risiko dalam negara demokrasi koreksi itu dilakukan di luar parlemen,” lanjut Pupung yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

Reporter: Prasto Wardoyo
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.