READING

KAMMI Jombang Menilai RUU P-KS Berpotensi Menyubur...

KAMMI Jombang Menilai RUU P-KS Berpotensi Menyuburkan Perzinaan dan LGBT

JOMBANG-PD (Pengurus Daerah) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jombang melakukan unjuk rasa terkait penolakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Menurut KAMMI, RUU P-KS sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama, dan moralitas bangsa Indonesia.

Aksi dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Jalan KH. A Wachid Hasyim Jombang. Aktivis KAMMI ini datang dengan membawa berbagai tulisan berisi penolakan pengesahan RUU P-KS.

Menurut Kordinator Lapangan Syafirur, ada dua tuntutan mereka yaitu menolak pengesahaan RUU P-KS dan meniadakan kelanjutan pembahasan RUU P-KS oleh DPR RI.

“Kami dengan sungguh hati telah menyadari bahaya laten yang dapat ditimbulkan oleh RUU P-KS bagi keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan,” katanya, Selasa (17/9/2019).

Salah satu penyebab KAMMI menolak RUU P-KS menurut Syafirur karena RUU ini berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan.

Konsep sistem hukum yang dimuat dalam RUU P-KS meniadakan konsep kausa halal karena unsur paksaan menjadi variabel utama dalam mendefinisikan telah terjadinya perbuatan kriminal pada kesusilaan.

RUU P-KS memuat aspek pendidikan yang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa. Kurikulum pendidikan dalam konteks kekerasan seksual ini sangat berbahaya karena tidak mempersoalkan mana perbuatan seksualitas yang dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan karena hanya bertumpu pada keberadaan persetujuan yang dipisahkan dari tuntunan agama dan moral.

“RUU P-KS pada keseluruhannya akan mengacaukan penafsiran hukum atas perbuatan yang halal dan tidak halal menurut hukum. Dalam hal pelacuran dengan paksaan maka tidak diperbolehkan, dalam hal pelacuran tidak paksaan maka diperbolehkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam RUU P-KS di bawah term Kekerasan Seksual mengandung kekeliruan yang sangat fatal dalam merumuskan siapa korban dalam pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan. Dan dengan sengaja mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD N RI 1945 seraya mengambil falsafah feminisme.

Ia juga menyesalkan dalam RUU P-KS pelacur disebut sebagai korban kekerasan seksual padahal adalah pelaku kejahatan seksual karena menyuburkan zina di tengah-tengah masyarakat dan merusak tatanan kekeluargaan.

“Hal ini karena RUU P-KS tidak memuat agama dan moral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 J UUD NKRI 1945 sebagai asas penegakan hukum sehingga konsep pemidanaannya hanya bertumpu pada kejadian akhir dari suatu situasi kejahatan pada nilai kesusilaan di dalam masyarakat,” jelas Syafirur yang juga Mahasiswa Universitas KH. A. Abdul Wahab Hasbullah.

Pengabaian ini pada kelanjutannya merupakan upaya untuk menancapkan pemahaman feminisme yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tergambarkan dalam naskah akademik-nya.

Selanjutnya naskah akademik RUU P-KS tidak menginginkan adanya penerapan kausalitas hukum dalam proses penyidikan. Ini merupakan penerapan dari paham permisif yang mendobrak penemuan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus pemaksaan aborsi misalnya, penentuan bahwa seseorang melakukan aborsi karena pemaksaan seseorang, dimungkinkan hanya berbasis keterangan satu sisi pelaku aborsi.  Hal ini sangat mungkin menjadi alat bagi pelaku aborsi untuk menghindari jeratan hukum berdasarkan UU tentang Kesehatan.

Katanya, satu hal yang paling mencengangkan adalah Pasal 136 RUU P-KS yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana ganti kerugian karena melakukan kekerasan seksual.

Persoalaannya, korporasi yang dimaksud di dalam RUU P-KS adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

“Korporasi dalam makna yang sesuai dengan definisi dalam RUU P-KS di atas paling mungkin di-implementasikan pada industri gelap seperti prostitusi,” tambahnya.

Sementara itu, Aktivis Women Crisis Center (WCC) Jombang Ana Abdillah membantah bila RUU P-KS bertujuan melegalkan zina atau LGBT. Tujuan utama RUU ini adalah melindungi kaum perempuan. Ia juga menyayangkan aktivis KAMMI Jombang tidak mau duduk bersama bahas RUU P-KS dan terkesan tertutup.

RUU P-KS ini penting karena saat dilakukan BAP tidak memperhatkan kondisi korban, korban suruh cari alat bukti, visum masih bayar, jaksa tidak mau berkordinasi dengan korban. Selama ini psikolog dan psikiter langka, biaya rumah sakit bayar, biaya oprasional lainya korban bayar secara mandiri.

Di KUHP hanya mengnal perkosaan dan pencabulan, perkosaan baru diakui jika terjadi penetrasi, KUHAP tidak melindungi hak korban, UU sekarang hanya mengenal pidana penjara dan proses peradilan yang lama.

“Selama ini KAMMI tidak pernah datang saat kita ajak diskusi, sudah tiga kali. RUU P-KS yang jelas jelas berangkat dari kajian 10 tahun (2001-2010) yang dilakukan Komnas Perempuan dan masuk prolegnas sejak 2016 tidak dianggap urgen untuk segera disahkan. UU untuk KPK bisa dilakukan dengan cepat,” sesal Ana.

Ana menjelaskan pada tahun 2018 ada sejumlah 1.588 kasus. Sedangkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat 14%.

Antara lain kasus KDRT ada 9.637 kasus (71%), kasus Kekerasan terhadap perempuan (KtP) 16 kasus (0,1%) dan  kasus kekerasan seksual 3.915 kasus (28%). Sebanyak 3.819 ksus kekerasan seksual yang terjadi antara lain 1.136 kasus pencabulan, 726 kasus perkosaan, 394 kasus pelecehan seksual dan 156 kasus persetubuhan.

“Oleh karena itu perlu diadakanya kampanye bersama untuk mendesak pengesahan RUU Pengapusan kekerasan Seksual. Mengingat begitu pentingnya RUU P-KS bagi perempuan. Bukan malah ditolak,” tandasnya.

Reporter: Syarif Abdurrahman
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.