READING

Kejar Pemerataan Pelayanan, Pemkab Kediri Gelar SA...

Kejar Pemerataan Pelayanan, Pemkab Kediri Gelar SAKIP

KEDIRI – Bupati Kediri Hj. Dr. Haryanti Sutrisno serius menata pemerintahan Kabupaten Kediri yang akuntabel. Aparatur pemerintah diminta mendukung pemerataan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang menjadi tema pembangunan Kediri 2019.

Salah satu upaya yang ditempuh Bupati Haryanti untuk memacu kinerja aparaturnya adalah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kediri. Secara berkala tim evaluator memeriksa dan menilai kinerja organisasi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan SAKIP yang berlangsung di Ruang Killisuci Kantor Bupati Kediri, Rabu 18 September 2019, tim evaluator SAKIP Kabupaten Kediri yang terdiri dari Biro Organisasi dan Bappeda Provinsi Jawa Timur meminta aparatur untuk tak sekedar mencari nilai dalam bekerja.

“Jangan hanya untuk nilai dari B menjadi BB atau A. Namun bagaimana program pemerintah dapat memberi manfaat bagi warga. Sekaligus juga memberikan kemajuan pelayanan kepada masyarakat,” kata ketua tim evaluator.

Hadir pula dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana, S.Sos. MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Widodo Imam Santoso, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kediri.

Menurut catatan tim evaluator Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil penilaian absolut SAKIP Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Di mana tahun 2017 lalu nilai SAKIP sebesar 61,41, kini naik menjadi 63,44 di tahun 2018. Diharapkan hasil penilaian SAKIP Pemkab Kediri di tahun 2019 ini akan makin naik.

Setda Kabupaten Kediri Dede Sujana dalam acara SAKIP

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana mengatakan beberapa rekomendasi dari tim evaluator Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan. Di antaranya adalah tindak lanjut reformulasi misi yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021, penyusunan dokumen RKA/DPA sesuai dengan dokumen perencanaan oleh organisasi pemerintah daerah, serta evaluasi tiap bulan bersama bupati untuk memberi rekomendasi dan tindak lanjut.

Dede menambahkan, penilaian semacam ini diperlukan untuk memberi kepastian masyarakat memperoleh manfaat atas guliran program pemerintah, terutama yang dibiayai oleh anggaran negara.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan dan sistem penganggaran serta sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan SAKIP ini adalah mandat dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok. Bentuknya adalah pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP ini menggeser pemahaman “berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai”. (Advertorial)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.