Kenapa Buku Berbau PKI Terus Diburu?

Empat buku telah disita aparat Polri dan TNI di wilayah hukum Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dua Wajah Dipa Nusantara, Menempuh Djalan Rakjat D.N Aidit, Sukarno Marxisme dan Leninisme dan D.N Aidit: Sebuah Biografi.

PROBOLINGGO- Seperti judulnya, semua buku itu terkait D.N Aidit, Ketua umum Partai Komunis Indonesia yang sejak 1965 telah bubar. Setelah partainya ambruk berkeping keping, Aidit sendiri tewas dieksekusi militer di dekat sebuah sumur di daerah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menteri Koordinator era Presiden Soekarno itu menerima nasib pahit yang sama dengan sebagian besar kader PKI lainnya.

Hanya dengan mengintip judulnya, aparat langsung menyimpulkan keempat pustaka sebagai bacaan terlarang. Si pembawa buku adalah Muntasir Billah (24) dan Saiful Anwar (25). Pemuda asal Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan dan Desa Bago, Kecamatan Besuk itu adalah mahasiswa yang tergabung dalam komunitas vespa literasi.

Billah dan Saiful membuka lapak baca gratis di alun alun Kraksaan. Siapapun pengunjung alun alun boleh meminjam untuk dibaca di tempat. Setelah diinterogasi, Sabtu malam (27/7/2019) Billah dan Saiful langsung dibawa aparat ke mapolsek guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

Baca Juga : https://jatimplus.id/sepotong-cerita-rekonsiliasi-dari-blitar-selatan/

Kapolsek Kraksaan Kompol Joko Yuwono mengatakan kedua mahasiswa hanya dimintai keterangan. Aparat tidak melakukan penahanan. Sebab pada hari itu juga, kata dia keduanya diizinkan pulang. “Hanya diminta keterangan saja, tidak ditahan. Anaknya sudah pulang sekarang, “kata Kompol Joko Yuwono seperti dikutip dari Tirto.id Senin (29/7/2019).

Ketika dihadapkan pada keputusan Mahkamah Agung Tahun 2010, Joko berdalih  pihaknya tidak melarang. Pihaknya hanya memintai keterangan. Putusan MA Tahun 2010 telah mencabut UU No 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat menganggu ketertiban umum. MK memutuskan pelarangan buku harus melalui proses pengadilan.

“Kami hanya meminta keterangan saja. Tidak melarang. Bukunya pun tidak dirazia, “dalih Joko.

Baca Juga : https://jatimplus.id/ramai-berbincang-film-bumi-manusia-emang-kamu-sudah-baca-novelnya/

Kendati demikian tindakan Polsek Kraksaan tidak ayal mendapat kritikan keras dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan, pelarangan atau sweeping buku sudah tidak diperbolehkan lagi. Hukum di Indonesia telah melarangnya.”Sweeping buku sudah tidak ada lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, “katanya.

Blitar dan Kediri Juga Pernah Terjadi

Entah tidak memahami aturan atau sengaja melanggarnya, faktanya sweeping dan larangan diskusi buku kiri oleh aparat, yakni khususnya D.N Aidit dan PKI terus terjadi.

Setahun lalu, yakni di penghujung bulan Agustus 2018, diskusi buku “Aidit, Marxisme, Leninisme, dan Revolusi Indonesia” karya Satriono Priyo Utomo yang sedianya akan digelar pegiat lierasi dan mahasiswa di Kota Blitar, terpaksa dibatalkan.

Baca Juga : https://jatimplus.id/sebuah-masa-kelam-yang-melahirkan-keterasingan-satu-ke-keterasingan-yang-lain/   

Panitia acara didatangi ormas keagamaan, diminta untuk tidak melanjutkan acaranya. Disampaikan bahwa di Kota Blitar tidak boleh ada diskusi berbau PKI. Meskipun dalam rangka mengembangkan khazanah pengetahuan sejarah, tetap dilarang.

Sang ketua ormas berdalih diskusi terkait peristiwa 1965 sama halnya dengan menguak luka lama. “Di Blitar diskusi terkait PKI dilarang. Karena akan membuka luka lama, “ujar Ketua Ansor NU Kota Blitar Hartono waktu itu.

Informasi yang dihimpun, desakan pelarangan oleh ormas mendapat back up penuh aparat setempat. Untuk meminimalisir resiko, aparat diduga sengaja “meminjam”tangan ormas keagamaan yang ada.  

Peristiwa pelarangan di Kota Blitar itu direaksi Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari. Politisi PDI Perjuangan itu menyayangkan pelarangan yang terjadi. Bagi Eva diskusi ilmiah yang digelar terbuka harusnya didukung. Menjadi aneh ketika tradisi kebebasan akademik yang seharusnya bisa menjadi ajang pendidikan politik, justru dimatikan.  

“Mereka yang tidak sejalan dengan tema pemikiran harusnya bisa terlibat didalamnya. Harusnya yang protes bisa mengambil peran transformatif itu, “kata Eva saat itu.

Baca Juga : https://jatimplus.id/kisah-gus-maksum-pendekar-rambut-api-dari-lirboyo/

Dalam persoalan ini, Eva juga mempertanyakan kenapa imajinasi publik masih terus terjajah oleh kecurigaan. Baginya larangan diskusi buku kiri dengan alasan menguak luka lama adalah sikap baper (bawa perasaan) yang tidak perlu.

Komunis adalah luka semua orang. Bukan hanya luka masyarakat Blitar. Lagipula yang dilarang adalah ajaran komunismenya. Eva juga mengatakan sejarah yang tidak pernah dibicarakan, justru akan terus menjadi ganjalan untuk move on. Adanya diskusi ilmiah harusnya menjadi kesempatan kaum muda untuk tampil rasional dan dewasa. 

“Sayang sekali kesempatan menjadi kupu kupu terlewatkan, malah milih tetap menjadi kepompong, “sindirnya. Hanya selisih 4 bulan, yakni tepatnya Desember 2018, terjadi razia buku kiri di Kediri.

Baca Juga : https://jatimplus.id/tan-malaka-tidak-pernah-mati/

Dua toko buku di jalan Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri disweeping anggota Komando Distrik Militer 0809 Kediri. Anggota Kodim mengaku menemukan sebanyak 138 buku yang diduga berisi ajaran komunisme. Selain dagangnnya diamankan, pemilik toko buku itu juga diperiksa.

Dalam razia buku kiri itu pihak Kodim Kediri mengatakan telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Selain diamankan di markas Kodim, buku buku yang dianggap berbau PKI itu juga dibawa ke Mapolres dan Bakesbanglinmas Pemkab Kediri.

Pada Januari 2019, sweeping buku berbau PKI kembali terjadi di toko buku Padang , Sumatera Barat. Sedikitnya ada lima buku yang disita. Sama dengan razia di tempat lain. Penyitaan karena alasan buku memuat unsur PKI.

Meski keputusan Mahkamah Agung Tahun 2010 sudah teramat jelas mengatur tata cara memperlakukan buku yang dianggap terlarang, kenapa aparat tidak berhenti memburu buku kiri?. (Mas Garendi)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.