READING

Ketika Gubernur Bersedih Banyak Kepala Daerah Dita...

Ketika Gubernur Bersedih Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersedih atas banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayahnya. Praktik money politik pilkada dituding menjadi pemicu tindak korupsi para kepala daerah.

Hingga saat ini sudah terdapat 12 bupati dan walikota di Jawa Timur yang dicokok komisi anti rasuah. Mereka tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Timur hingga memicu terganggunya kinerja birokrasi. Soekarwo pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Di saat propinsi ini meraih banyak penghargaan di bidang pelayanan publik, para kepala daerah justru ramai-ramai masuk jeruji besi. “Ini anomali. Pada saat yang sama secara teknologi kita tuntas di dalam public service, ternyata insan kami tidak bisa diteknologikan,” keluh Soekarwo seperti dilansir Detik.com.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini menuding praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi penyebabnya. Para kepala daerah yang merasa telah mengeluarkan banyak biaya agar terpilih, pada akhirnya berupaya mengembalikan dengan cara apapun.

Tak berhenti di sana, praktik penyalahgunaan kewenangan (abused of power) ini terus menular di kalangan birokrasi hingga melahirkan jual beli jabatan. Celakanya, apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggulung para pelaku korupsi ini hanyalah permulaan. Sebab diyakini masih banyak praktik korupsi yang belum terungkap dengan kerugian negara jauh lebih besar.

Drama penangkapan kepala daerah di Jawa Timur ini diawali dengan penangkapan Bupati Bangkalan Fuad Amin dalam korupsi APBD senilai Rp 414 milyar pada tahun 2014. Disusul kemudian dengan penahanan Wali Kota Madiun Bambang Irianto dengan tudingan melakukan pencucian uang.

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman menempati urutan ketiga daftar bupati yang dicokok KPK dalam kasus gratifikasi proyek pemerintah. Disusul kemudian dengan Wali Kota Batu Edi Rumpoko dan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus.

Seolah menemukan jejak tapak kaki di tanah basah, penyidik KPK terus menggulung kepala daerah di propinsi ini. Bupati Jombang Nyono Suharli tak bisa berkutik saat dibekuk dalam operasi tangkap tangan di awal tahun 2018. Sebulan berselang Wali Kota Malang Mochamad Anton menyusul koleganya ke dalam jeruji.

Mendekati hari raya Idul Fitri, Komisi Pemberantasan Korupsi tancap gas menangkap dua kepala daerah di kawasan mataraman sekaligus. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh pengusaha yang sama.

Beralih ke wilayah tapal kuda, Wali Kota Pasuruan Setiyono diciduk KPK dalam kasus suap proyek pemerintah. Sebagai penutup, Bupati Malang Rendra Kresna diumumkan sebagai tersangka dalam kasus suap serta gratifikasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 7 milyar.

Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa memilih bungkam menyikapi banyaknya kepala daerah yang ditangkap. Ketua Umum Muslimat NU ini berdalih belum berhak memberikan pernyataan hingga dilantik menjadi Gubernur.

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.