READING

Ketika Striptis Digerebek di Rumah Karaoke Bumi Pr...

Ketika Striptis Digerebek di Rumah Karaoke Bumi Proklamator

BLITAR- Pintu room 4, ruang karaoke Maxi Brilian Live Musik, di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Senin (3/12/2018) dini hari diterobos tim petugas Unit III Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Di dalam ruangan bersetting lampu remang remang itu, petugas mendapati sejumlah pemandu lagu atau purel atau LC (Ladies Companion) dalam keadaan tidak terlapisi kain selembar pun. Telanjang.

Di ruangan itu, satu orang pengunjung laki laki juga terungkap sedang berhubungan seks dengan dua orang perempuan pemandu lagu. Selain terjadi praktik tarian striptis, di room karaoke diduga juga tersedia fasilitas layanan seks dalam ruangan.

“Ketika kami menggerebek tempat karaoke itu kami temukan sejumlah pemandu lagu dalam keadaan telanjang, “ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera dalam keterangannya di Mapolda Jatim.

Sebanyak 25 orang diamankan. Mereka yang terdiri dari manajer, mami, 19 orang purel dan pelayan karaoke langsung digelandang ke Polda Jatim. Dalam pemeriksaan terungkap tarif paket striptis dan layanan seks di dalam room karaoke sebesar Rp 1 juta.

Mengacu sejumlah alat bukti yang diamankan, yakni dua potong celana dalam wanita, BH, kondom yang terpakai dan kondom yang belum terpakai, tiga unit HP uang tunai Rp 2,8 juta, bill pembayaran room 4, dan keterangan saksi, polisi menetapkan Ratna Ayu Kinanti (Mami) dan Juwito Qoirul Anwar (Manajer karaoke) sebagai tersangka.

Polisi menjerat keduanya dengan pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP, pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul. Kedua tersangka terancam hukuman hukuman maksimal satu tahun empat bulan penjara serta denda Rp 15.000.

Meski tidak ditemukan purel berusia dibawah umur, polisi masih terus mengembangkan penyidikan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi merasa malu atas kejadian yang ada. Agus mendesak Pemkot Blitar segera mencabut izin operasional karaoke bersangkutan. Dia juga meminta Pemkot Blitar mengawasi seluruh tempat hiburan karaoke di Kota Blitar.

Sebab tidak tertutup kemungkinan juga melakukan praktik serupa. “Kami merekomendasikan eksekutif menutup karaoke bersangkutan, “tegasnya. 

Setelah Lokalisasi Tak Ada Lagi

Fenomena sajian tari striptis di tempat hiburan karoke di Kota Blitar bukan pertama kalinya terjadi di kota kecil.  Pada bulan Mei 2017 silam, tim Polda Jatim juga menggerebek tempat hiburan Yess Karaoke di Kabupaten Tulungagung.

Penggerebekan juga terkait adanya praktik tarian telanjang (striptis) pemandu lagu. Dengan bandrol Rp 700 ribu sampai Rp1 juta, tamu karaoke mendapat suguhan tarian telanjang. Pemandu lagu juga menyediakan layanan seks di dalam ruangan.

Dari 43 perempuan yang digelandang ke Mapolda Jatim, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya berperan sebagai mami dan penyedia tempat. Sementara dari 43 perempuan itu, 40 diantaranya pemandu lagu dengan usia 16-25 tahun.

Mereka didatangkan dari luar kota. Beberapa diantaranya dari Malang dan Jawa Barat. Usai diperiksa sebagai saksi, seluruh pemandu lagu langsung dipulangkan.

Dalam waktu tidak berjeda panjang, yakni bulan Juli 2017, Tim Polda Jatim kembali melakukan penggerebekan. Juga dengan dugaan praktik striptis, petugas menerobos room karaoke Inul Vizta Kota di Kota Kediri.

Sedikitnya 10 orang digelandang untuk diperiksa di Mapolda Jatim. Empat diantaranya pemandu lagu yang saat penggerebekan berlangsung menari dengan telanjang bulat. Dalam pemeriksaan penyidikan manajer Inul Vizta ditetapkan sebagai satu satunya tersangka.

Meski disegel dan sempat ditutup cukup lama, karaoke Inul Vizta kini telah beroperasi kembali. Suara yang muncul di masyarakat, maraknya praktik prostitusi terselubung, yakni termasuk karaoke striptis, pelacuran via online dan sejenisnya, diduga tidak lepas dari dampak penutupan lokalisasi.

Dilansir dari metronews.com (3/6/2016), Mensos Khofifah Indar Parawansa telah menutup seluruh lokalisasi di Jawa Timur. Penutupan itu termasuk juga lokalisasi di Blitar, Tulungagung dan Kediri. Dari data yang dihimpun, sebelum dilakukan penutupan tercatat ada sebanyak 47 titik lokalisasi yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam paper Koentjoro (1989), “Melacur sebagai sebuah karya dan pengorbanan wanita pada keluarga ataukah penyakit sosial?”, menyebutkan Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan termasuk dari 11 Kabupaten di Pulau Jawa yang teridentifikasi sebagai daerah sumber wanita pelacur yang “diekspor” ke kota.

Secara historis praktik transaksi syahwat itu berlangsung sejak era pemerintahan kerajaan.

Di era kolonial, yakni tahun 1852,  Pemerintah Hindia Belanda pernah menerbitkan aturan tentang komersialisasi industri seks. Dalam aturan itu juga dilengkapi klausul pencegahan perbuatan jahat yang timbul dari aktivitas prostitusi.

Dari sejarahnya, di tahun 1852 itulah pertama kali dikenal istilah “wanita publik” yang dalam perjalanannya berubah menjadi “wanita tuna susila (WTS)” atau “pekerja seks komersial (PSK)”.

Dalam buku “Pelacuran di Indonesia, sejarah dan perkembangannya”, aktivitas “wanita publik” diawasi secara langsung dan ketat oleh aparat kepolisian. Dengan terbitnya aturan baru, pada tahun 1858 rumah bordil ditafsirkan bukan lagi lembaga komersil.

Lokalisasi atau rumah pelacuran atau rumah bordil diidentifikasikan sebagai tempat konsultasi medis. Hal itu bertujuan untuk membatasi dampak negatif dari praktek pelacuran sendiri.

Dalam buku “Dolly : Membedah Pelacuran Surabaya, Kasus Komplek Pelacuran Dolly  (Purnomo dan Siregar, 1985)”, industri seks dibedakan dua, yakni terorganisasi dan tidak terorganisasi.  Pada  industri seks tidak terorganisasi pelacur bisa berkoneksi langsung dengan pelanggan mereka.

Yang termasuk dalam kelompok ini (tidak terorganisasi) diantaranya perempuan yang beroperasi mandiri, perempuan panggilan dan perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam (diskotik, karaoke dan sejenisnya).

Sedangkan yang teroganisasi, para pekerja seks dibawah pengawasan langsung mediator, yakni mucikari, manajer, mamasan atau mami. Yang termasuk kriteria golongan ini adalah wanita yang bekerja di kompleks pelacuran, panti pijat, night club, dan tempat yang mengusahakan wanita panggilan.

Dari aspek kesehatan melokalisir pelacuran merupakan salah satu cara memutus rantai penyebaran penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/Aids. Penyebaran yang dimaksud dari PSK ke masyarakat dan sebaliknya.

Dengan dilokalisir, intervensi kepada PSK dapat dilakukan ,yakni memaksa penggunaan kondom setiap hendak berhubungan.

Dengan praktik pelacuran terselubung, sembarang tempat, sembarang waktu dan berbagai modus (tidak terorganisasi), intervensi atau kontrol sulit dilakukan. Hal itu seperti kasus penari striptis plus layanan seks di ruang karaoke di Kota Blitar, dan pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri.

Tanpa adanya aksi penggerebekan aparat kepolisian, kontrol atau intervensi tentu sulit dilakukan. Sementara hal itu tekait erat dengan penularan IMS dan HIV/Aids.

Secara komulatif, kasus HIV/Aids di Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai tahun 2016 mencapai 48.340 kasus. Jumlah itu setingkat dibawah DKI Jakarta dan diatas Papua dan Jawa Barat.

Jika tidak segera menemukan solusi tepat, fenomena maraknya prostitusi terselubung akan menjadi bom waktu yang berkorelasi dengan ledakan kasus HIV/Aids di kemudian hari. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.