READING

KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Kota Kediri

KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Kota Kediri

KEDIRI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Kediri. Lembaga anti rasuah ini mengingatkan potensi kebocoran anggaran dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam pertemuan tertutup di Ruang Command Centre Balaikota Kediri siang tadi, anggota Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Arif Nurcahyo membeberkan indikator pencegahan korupsi di daerah. “Ada delapan indikator untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Arif Nurcahyo, Kamis 4 Juli 2019.

Delapan indikator menurut KPK ini terdiri atas perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perijinan terpadu satu pintu, peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pendidikan, kesehatan, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Arif Nurcahyo mengatakan, dibutuhkan kompetensi dan independensi dari seorang aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk memastikan semua berjalan sesuai koridor. Ini berarti seorang APIP tidak hanya berfungsi sebagai auditor, tetapi sekaligus quality assurance. “Kompetensi dan independensinya harus terus ditingkatkan,” papar Arif.

Tak hanya memperkuat pengawasan, di tingkat manajemen aparatur sipil negara (ASN), menurut Arif, harus didorong kinerjanya. Pertumbunan kinerja ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

KPK juga mengingatkan potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Tingginya potensi penyimpangan dalam pengelolaannya membuat KPK memberi prioritas lebih pada bidang ini. “Menjadi prioritas KPK karena dapat memicu korupsi jika tidak hati-hati,” kata Arif.

Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu tak menampik paparan yang disampaikan Arif Nurcahyo dan memaparkan capaian aksi pencegahan korupsi di Kota Kediri tahun 2019. Dalam forum diskusi tersebut, Budwi menyampaikan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar untuk mengeliminir penyimpangan di tubuh pemerintah.

Komitmen Walikota ini cukup tegas untuk tidak mentolerir seluruh bentuk penyimpangan dan menjeratnya ke proses hukum. Hal ini telah dibuktikan dalam periode pertama pemerintahannya lima tahun lalu yang sukses menerapkan transparansi keuangan dan pemangkasan alur birokrasi.

Meski demikian, Budwi Suni tetap meminta kepada para aparatur sipil negara untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan. “Jangan sampai menyebabkan kecurangan,” katanya.

Forum diskusi tersebut juga membahas secara detil konsepsi pencegahan korupsi di setiap organisasi pemerintah daerah terkait. Seperti perencanaan dan penganggaran daerah yang melibatkan BPPKAD, Barenlitbang, Sekretaris DPRD, dan Inspektorat.

Bidang pengadaan barang dan jasa dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Inspektorat. Bidang pelayanan terpadu satu pintu dengan DPMPTSP, Diskominfo, BPPKAD dan Inspektorat. Bidang kapabilitas APIP dengan Inspektorat. Bidang manajemen ASN dengan Bagian Organisasi, BKPPD, dan Inspektorat.

Bidang optimalisasi pendapatan daerah dengan BPPKAD. Bbidang pendidikan dengan dinas pendidikan. Dan terakhir bidang kesehatan dengan Dinas kesehatan, RSUD dan Inspektorat.

Lima Kasus Korupsi Terbesar

Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil membongkar sindikat penggarong uang negara yang pernah menghebohkan masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

1. Kotawaringin Timur

KPK berhasil menyeret Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tercatat nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS.

2. Kasus BLBI

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di tanah air. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 3,7 triliun

3. Kasus E-KTP

Kasus pengadaan E-KTP telah menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Kasus yang bergulir sejak tahun 2011 ini menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

4. Proyek Hambalang

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang telah menyeret banyak politisi tanah air. Nilai kerugiannya mencapai Rp 706 miliar. Proyek ini direncanakan sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.

5. Soeharto

Presiden kedua RI Soeharto disebut-sebut telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Kekayaan negara yang diduga telah dicuri oleh Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 miliar dolar AS atau sekitar Rp 490 triliun.

Lembaga internasional yang memerangi korupsi yakni Transprency International merilis bahwa Soeharto menjadi salah seorang tokoh paling korup di dunia. (HARI TRI WASONO)

print

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.