READING

Lenyapnya Hak Politik Pengungsi Syiah Sampang Dala...

Lenyapnya Hak Politik Pengungsi Syiah Sampang Dalam Pemilu 2019

TIDAK hanya terusir dari tanah kelahirannya. Dalam pemilu 17 April 2019 mendatang, pengikut Syiah asal Kabupaten Sampang Madura juga kehilangan sebagian hak politiknya. KPU Provinsi Jawa Timur telah memutuskan menempatkan 224 warga Syiah ke dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb).

Berbeda dengan daftar pemilih tetap (DPT). Dengan status DPTb warga Syiah Sampang yang sejak tahun 2011 mengungsi ke Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo hanya bisa memilih calon presiden (Capres) dan calon dewan perwakilan daerah (DPD).

Mereka tidak memiliki suara (hak politik) untuk pemilihan calon anggota DPRD tingkat II, DPRD tingkat I (provinsi Jawa Timur) dan DPR RI. “Pengungsi Syiah Sampang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), “kata Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam.

Kaum Syiah Sampang dianggap sebagai korban bencana sosial. Karenanya diperlakukan khusus, yakni tidak mencoblos di tempat kelahiran. Saat bersosialisasi di Blitar, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro mengatakan alasan keamanan menjadi salah satu faktor utamanya.

Membawa  warga Syiah ke Sampang Madura untuk pelaksanaan pemungutan suara, secara tekhnis tidak memungkinkan. Resiko yang ditanggung, yakni terutama keamanan terlalu besar. KPU memilih menyiapkan TPS khusus di Jemundo, Sidoarjo.

“Karena pertimbangan keamanan, tidak mungkin kita membawa mereka ke TPS di daerahnya, “kata Gogot. Lebih jauh Gogot menjelaskan, seperti halnya Blitar, wilayah Sampang juga menjadi pantauan khusus KPU Jawa Timur. Sebab di kedua daerah pernah memiliki pengalaman dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

“Sampang dan Blitar dikategorikan sebagai daerah yang rawan pelanggaran pemilu. Karena pernah terjadi PSU, “paparnya. Selain itu KPU Jatim juga mengawasi Kabupaten Tuban dan Jember.  Dalam pilgub Jatim 2018 lalu kedua daerah itu dianggap memiliki tingkat partisipasi rendah.

Syiah, Persoalan Kemanusiaan Yang Tidak Tuntas

Insiden kemanusiaan itu terjadi delapan tahun silam (29 Desember 2011). Massa yang marah tiba tiba menyerbu dan membakar rumah warga para penganut Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Anarkisme massa digerakkan anggapan bahwa para pengikut Syiah di Sampang telah menjalankan ritual keagamaan yang menyimpang (sesat).

Buntut dari aksi pembakaran disertai pengusiran, Tajul Muluk diseret ke meja hijau. Ustaz Syiah itu dipersalahkan dan ditahan. Pada Juli 2012 Pengadilan Negeri Sampang menjatuhi vonis dua tahun penjara atas dakwaan mengajarkan aliran sesat.

Seusai menjalani proses hukum, Tajul yang merupakan alumni pesantren Yayasan Pesantren Islam (Yapi) Bangil Pasuruan, pernah bersekolah di Arab Saudi, mendirikan pondok pesantren Misbahul Huda serta tergabung dalam Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), “hijrah” bersama pengikutnya ke rumah susun Jemundo Sidoarjo.

Atas pertimbangan keamanan, para kompolan (kumpulan), yakni sebutan untuk pengikut Syiah di Karang Gayam dan Bluuran Sampang itu terpaksa diungsikan (Agustus 2012). Hingga kini Tajul dan para pengikut Syiah Sampang terus berjuang.

Sehari sebelum coblosan pilihan gubernur Jawa Timur 2018 lalu, Tajul berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik bisa menuntaskan persoalan Syiah Sampang. Warga  Syiah yang berjumlah 300 jiwa lebih berharap bisa pulang ke kampung halaman sekaligus dapat hidup normal sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

“Gubernur (Jawa Timur) yang baru, siapapun saya harap bisa menyelesaikan masalah pengungsi Syiah, “kata Tajul Muluk. Bagi Tajul, persoalan yang membelit pengikut Syiah Sampang adalah masalah kecil. Persoalan akan mudah terurai jika pemerintah memiliki kebijakan politik yang berpihak.

Tajul juga menambahkan, jika masalah kecil saja tidak terselesaikan, dirinya pesimis pemerintah provinsi Jawa Timur bisa mengatasi persoalan yang lebih besar. “Bagaimana provinsi bisa mengatasi masalah besar jika masalah kecil saja tidak bisa terselesaikan, “tambahnya.  

Dari data yang dihimpun, di dua TPS rusun Jemundo Sidoarjo (pilgub 2018 lalu), yakni tempat pengikut Syiah mengungsi, faktanya pasangan Khofifah- Emil Dardak menang telak.    

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jawa Timur Fatkhul Khoir meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera mengambil langkah nyata dalam penyelesaian kasus Syiah Sampang.

Khofifah diminta segera membentuk tim penanganan pengungsi Syiah Sampang. Sebagaimana amanat undang undang, kasus Syiah harus segera mendapat solusi.  Bahkan Kontras berharap penanganan kasus Syiah bisa masuk ke dalam program kerja 100 hari pasangan Khofifah-Emil.

Sebab selama pemerintahan Gubernur Soekarwo dua periode, tidak ada solusi konkrit untuk nasib warga Syiah Sampang. “Khofifah harus membentuk tim penanganan untuk warga Syiah, “kata Fatkhul Khoir. (Mas Garendi)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.