READING

Manajemen Penanganan Corona Dinilai Masih Kacau

Manajemen Penanganan Corona Dinilai Masih Kacau

Pandemi Covid-19 atau Corona melanda hampir seluruh negara di belahan dunia. Angka kematian di Indonesia terhitung cukup tinggi.

Kritikan tajam kepada pemerintah Republik Indonesia atas penanganan pandemi Corona disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi profesi dokter ini menilai manajemen penanganan Corona masih amburadul hingga membuat banyak pasien Corona tak tertolong.

Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Besar IDI Slamet Budiarto mengatakan angka kematian di Indonesia terhitung cukup tinggi. Mencapai 8-9 persen dari asumsi awal yang hanya 2 persen. “Di Indonesia sekitar 8-9 persen (rasio kematian akibat Covid-19). Itu sangat tinggi. Saya sudah menginventarisasi penyebabnya,” ujar Slamet seperti dikutip Tempo pada Senin, 6 April 2020.

Data Kementerian Kesehatan RI menyebut, hingga Selasa 7 April 2020, jumlah kematian di tanah air mencapai 221 orang, dari 2.738 orang yang terjangkit Covid-19. Sementara jumlah pasien yang sembuh sebanyak 204 orang. Rasio kematian di Indonesia mencapai 8,39 persen.

Menurut Slamet Budiarto, ada tiga faktor pendorong kematian tinggi akibat virus Corona.

Sistem rujukan yang kacau

Meski pemerintah telah menginstruksikan penanganan pasien Covid-19 menjadi prioritas di seluruh rumah sakit, namun faktanya masih banyak pasien yang ditolak karena melebihi kapasitas rumah sakit rujukan. IDI sudah meminta Kementerian Kesehatan untuk menunjuk seluruh rumah sakit swasta yang mampu menangani pasien Covid-19 secara tuntas, dengan pembiayaan ditanggung pemerintah.

Uji swab yang lamban

Hingga saat ini pemerintah belum mampu melakukan proses uji swab dengan cepat. Menurut Slamet, hasil swab baru bisa didapatkan paling cepat seminggu. Hal ini menyebabkan banyaknya pasien dalam pengawasan (PDP) tak dirawat dengan standar yang sama dengan pasien positif terpapar Corona. Akibatnya banyak PDP Corona meninggal sebelum hasil uji swab keluar.

Minim ventilator

Hasil evaluasi IDI menyebut pengadaan alat ventilator (alat bantu pernafasan) dari dalam negeri membutuhkan waktu lama. Sedangkan kebutuhan sudah sangat darurat. Slamet menyarankan kepada Kemenkes untuk melakukan impor ventilator portable dari Cina yang hanya seharga Rp 20 juta per unit.

Lamanya proses pemeriksaan swab bagi pasien terduga Covid-19 memantik sejumlah lembaga layanan kesehatan di daerah mengajukan pengujian sendiri. Salah satunya RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang mengaku mampu melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) sendiri.

Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung, dr. Supriyanto Sp.B mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat membuka portal bagi rumah sakit daerah untuk melakukan uji PCR sendiri. Ini untuk mempercepat pengujian pasien terduga Covid-19 agar segera mendapat tindakan medis yang tepat. “Kami sudah meminta pemerintah membuka portal sehingga kami bisa memeriksa sendiri,” ujar Supriyanto kepada Jatimplus.

Saat ini baru ada tiga lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian PCR di Jawa Timur. Mereka adalah Balai Laboratorium Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Unair Surabaya, dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Di luar itu, PCR dilakukan di laboratorium Balitbangkes Kementrian Kesehatan Pusat.

Menurut Supriyanto, terbatasnya tempat pengujian PCR ini tak sebanding dengan permintaan yang diajukan rumah sakit. Padahal sejumlah rumah sakit seperti RSUD Dr. Iskak Tulungagung memiliki kemampuan infrastruktur melakukannya. “Kami hanya butuh reagent untuk tes PCR, itu saja. Dalam 20 menit hasilnya sudah bisa diketahui,” katanya. (Hari Tri Wasono)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.