READING

Maraknya Janda Muda Dipicu Suami Malas Kerja

Maraknya Janda Muda Dipicu Suami Malas Kerja

MOJOKERTO- Kekerasan ekonomi atau tidak memberi nafkah masih menjadi penyebab tingginya kasus perceraian pasangan usia dini di wilayah Mojokerto. Penyebab lainnya lebih klasik, yakni kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT).

“KDRT itu ada dua. Kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi, “kata Humas Pengadilan Agama Mojokerto Sofyan Zefry.

Kekerasan fisik selalu muncul dari pihak laki laki. Pada konteks pernikahan dini, kekerasan muncul akibat nalar kedewasaan yang belum matang.

Begitu juga dengan kekerasan ekonomi. Ketidakdewasaan berfikir membuat lelaki tidak menyadari sepenuhnya posisi sebagai kepala rumah tangga. Gagal paham bila lelaki berkewajiban memberi nafkah material maupun imaterial.

Meski sudah berstatus suami masih saja mempertahankan kebiasaan ongkang ongkang kaki.  “Kalau laki lakinya masih umur 19 tahun dan perempuannya 16 tahun, itu masih masa bermain. Untuk berfikir bekerja malas, “papar Sofyan Zefry.

Dilansir dari jawapos.com, di sepanjang tahun 2018 ini tercatat ada sebanyak 133 pasutri yang bercerai. Meski tergolong tinggi, secara statistik lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 160 kasus.

Secara umum, pasutri usia dini memang belum mengerti bagaimana membina rumah tangga yang harmonis. Ketika konflik muncul, yang ada di benak masing masing hanya berpisah.

Mereka tidak memiliki pertimbangan lain kecuali hidup berjauhan. Tidak peduli dengan kejiwaan dan masa depan anak. Juga tidak peduli dengan pandangan sosial atas status janda maupun duda.

Menurut Sofyan, kebanyakan anak anak yang menikah usia dini karena dipaksa orang tua. Tidak sedikit para orang tua yang berpandangan daripada melanggar pranata agama dan sosial, lebih baik dinikahkan.

Pada konteks aturan agama, pertimbangan tersebut memang tidak keliru. Namun persoalan lain (KDRT) akibat kurang dewasanya berfikir yang muncul selama perjalanan berumah tangga, tidak pernah dipertimbangkan.

PA hanya berharap angka kasus perceraian dan pernikahan usia dini bisa terus menurun. Terkait itu PA juga berharap para orang tua lebih berfikir panjang. Selain itu peran tokoh agama dalam memberi arahan di lingkungan masing masing untuk lebih ditingkatkan.

Sementara sepanjang Januari-September 2018, angka perceraian di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) di Mojokerto mencapai 46 kasus. Perceraian yang diinginkan oleh pihak istri, yakni sebagai penggugat, lebih banyak disebabkan kehadiran pihak ketiga.

Selain itu juga disebabkan faktor ekonomi. Namun bila dibandingkan tahun 2017 yakni 58 kasus, jumlah PNS yang bercerai tahun ini telah menurun.

Menurut Sofyan Zefry prosedur pengajuan cerai PNS tidak sama dengan non PNS. Selain harus memenuhi syarat administrasi sesuai PP No 45 Tahun 1990, PNS bersangkutan harus mengantongi izin atasan.

“Jika tidak memenuhi syarat, mereka (PNS) bisa dikenai sanksi administrasi mulai pemecatan, pemberhentian tidak hormat atau penurunan jabatan, “katanya. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.