Melawan Hoax Dengan Literasi Digital

KEDIRI – Masyarakat pengguna media sosial dituntut lebih cerdas agar tak terjebak propaganda buzzer politik bayaran. Jika tidak, penyebaran hoax makin tak terkendali dengan dampak kerusakan sosial yang besar.

Masifnya propaganda politik yang dilancarkan buzzer bayaran di media sosial kerap tak mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat pengguna medsos. Akibatnya, potensi penyebaran hoax makin besar dan mendominasi ruang informasi publik di dunia maya. “Ini juga akibat lemahnya literasi digital pengguna medsos, terutama anak muda,” kata Hari Tri Wasono, Pemimpin Umum Jatimplus.id saat menjadi pembicara diskusi publik tentang Hoax yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kediri, Sabtu 6 April 2019.

Kebiasaan menyebarkan informasi tanpa meneliti kebenarannya terlebih dulu, telah menjadi kebiasaan buruk pemegang gadget. Entah sekedar ingin mendapat pengakuan “lebih dulu tahu” atau sekedar iseng, hal itu menyumbang penyebaran hoax akut di masyarakat.  

Hoax soal pilpres, menurut Hari, paling banyak ditemukan di lini masa media sosial. Mulai berupa narasi atau berita, gambar, hingga video diproduksi secara massal oleh orang-orang tertentu demi kepentingan politik. Celakanya, materi tersebut diolah dan disebarkan sedemikian rupa oleh para pendukung kandidat hingga menimbulkan keriuhan di jagat maya.

Pemimpin Umum Jatimplus.id Hari Tri Wasono dalam diskusi publik soal Hoax. Foto Titik Kartitiani

Di lain pihak, kemampuan literasi digital masyarakat masih lemah untuk memverifikasi kebenaran sebuah kabar. Padahal ada banyak cara sederhana untuk melakukan verifikasi informasi menggunakan aplikasi tertentu. Salah satunya adalah mengakses situs cekfakta.com. “Ini adalah kolaborasi antar media untuk melawan menyaring informasi palsu yang berkembang,” terang Hari.

Masyarakat juga dituntut jeli mencermati kredibilitas situs penyebar berita, mulai domain, struktur redaksi, kontak, hingga cara penulisan. Sebab domain gratisan seperti blogspot, tidak adanya kontak dan penanggungjawab web, hingga kesalahan penulisan menjadi ciri utama situs penyebar hoax.

Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri ini juga meminta masyarakat untuk tak malas membuka situs media kredibel. Sebab di sanalah informasi yang akurat diproduksi melalui proses verifikasi yang ketat.

Sementara itu Wahyudin, Komisioner KPU Kota Kediri meminta semua pihak untuk tak segan menanyakan hal-hal seputar pemilu kepada petugas di lapangan. Sebab beberapa hoax yang berkelindan di dunia maya kerap menyasar lembaganya sebagai penyelenggara pemilu. “Tujuannya untuk menjatuhkan legitimasi proses pemilu,” kata dosen Universitas Islam Kadiri ini.

Bawaslu Kota Kediri Mansur mengatakan tugas pengawasan pemilu di era media sosial cenderung lebih berat. Tak hanya mengawasi pergerakan kandidat dan tim sukses di lapangan, lembaga ini juga mengawasi dinamika di media sosial yang berpotensi melanggar ketentuan pemilu.

Mansur juga meminta kepada pendukung kandidat untuk tidak memandang sebelah mata pelanggaran yang akan dilakukan. Bawaslu akan memastikan seluruh pelanggaran diselesaikan secara hukum. “Termasuk Polri, TNI, dan aparatur sipil negara yang kedapatan menunjukkan citra diri mendukung salah satu kandidat di medsos,” katanya. (*)


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.