READING

Membungkam Nalar Kritis, KKAI Desak Presiden dan M...

Membungkam Nalar Kritis, KKAI Desak Presiden dan Menristekdikti Minta Maaf

SURABAYA – Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI)  mendesak Presiden Jokowi dan Menristekdikti untuk meminta maaf atas pernyataan yang sama sekali tidak menghargai kebebasan akademik dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan KKAI dalam rilisnya menanggapi Presiden Jokowi yang memerintahkan kepada Menristekdikti Mohamad Nasir  untuk meredam aksi unjuk rasa mahasiswa yang marak di berbagai daerah menolak revisi UU KPK dan KUHP.

“Gerakan mahasiswa itu adalah bagian dari ekspresi yang mereka yakini karena mereka punya nalar kritis dan tradisi kritis itu sangat penting di dunia kampus. Dan adalah tidak tepat ekspresi kritis mahasiswa itu dibungkam. Dan pesan jelas dari istana hari ini adalah pesan-pesan ingin membungkam nalar kritis publik terutama mahasiswa melalui institusi birokrasi kampus. Dan ini merupakan cara-cara yang persis dilakukan orde baru,” tegas Herlambang Wiratraman Koordinator KKAI kepada jatimplus.id.

Dosen Fakultas Hukum Unair ini menambahkan, bahwa jika kampus memberi jalan kepada mahasiswa untuk menyampaikan nalar kritis seperti dengan melakukan aksi demo hal ini tak bisa dilarang karena memang sejalan dengan niat dibentuknya universitas sebagai benteng kebebasan berpikir. Itulah sebabnya Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia mendorong inisiatif semua pihak, tidak hanya bagi pemerintahan Jokowi, melainkan pula seluruh jajaran Rektor di perguruan tinggi, mendukung prinsip kebebasan akademik dan kehidupan demokrasi di kampus.

Pemberian jalan yang dilakukan oleh sejumlah kampus di Surabaya kepada mahasiswa untuk melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Jawa Timur seperti yang dilakukan STIKOSA AWS atau Unitomo Surabaya, berpotensi menghadapi sanksi dari Menristekdikti. “Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia, Kalau dia mengerahkan (mahasiswa), sanksinya keras. Sanksi keras ada dua bisa SP1, SP2,” kata Nasir  seperti yang dikutip sejumlah media (kompas.com, cnnindonesia.com, detik.com).

Herlambang Wiratraman mencatat mulai tahun 2015 sampai dengan 2018 terdapat  67 kasus pembungkaman terhadap kebebasan akademik. Bentuk pembungkaman itu di antaranya berupa pembubaran diskusi atau metode pengajaran yang direspon dengan kecaman bahkan diancam bunuh seperti yang dialami Rosnida Sari, dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengajak para mahasiswanya berkunjung ke sebuah gereja ketika mengajarkan soal toleransi.

Kampus adalah benteng kebebasan. Tanpa kebebasan, sesungguhnya kampus telah mati,” tegas Herlambang.

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.