READING

Nasabah Diminta Telanjang, OJK Awasi Hutang Online

Nasabah Diminta Telanjang, OJK Awasi Hutang Online

KEDIRI – Praktik peminjaman uang melalui aplikasi peer to peer (P2P) mulai memicu persoalan. Seorang debitur bahkan diminta menari telanjang agar data hutangnya terhapus dari aplikasi P2P.

Banyaknya praktik penagihan hutang yang ngawur oleh lembaga financial technology (fintech) telah memicu perlawanan debitur. Di dunia maya, perlawanan ini disimbolkan dengan gerakan #AksiGagalBayar.

Menurut laporan Vice Makin Ngawurnya Cara Penagihan Utang Fintech , banyak pengguna baru aplikasi peminjaman uang P2P yang terbuai peluang mendapat pinjaman dengan cara mudah. Tak seperti lembaga perbankan yang ketat dengan regulasi dan pemeriksaan agunan, aplikasi P2P ini hanya membutuhkan foto Kartu Tanda Penduduk dan wajah debitur.

Tak hanya cepat dan ringan syarat, nilai pinjaman yang diberikan lembaga fintech ini juga cukup besar. Aplikasi Rupiahcepat misalnya, bisa mengucurkan pinjaman Rp 600.000 – 1.200.000 hanya dalam hitungan jam.

Seorang debitur berinisial F, seperti ditulis Vice, memiliki pengalaman buruk dengan perusahaan peminjaman online. Tanpa dia ketahui, nilai hutang yang seharusnya Rp 1.250.000 meningkat menjadi Rp 1.400.000 hanya dalam dua hari. Ketika dicek ketiga kali melalui aplikasi, nilai tagihannya terus membengkak menjadi Rp 1.460.000. “Nilai bunganya nggak tentu per hari berapa,” kata F kepada Vice.

Tak berhenti di situ. Beberapa hari berikutnya menjadi neraka bagi karyawati perusahaan swasta ini. Setiap hari telepon genggamnya berdering untuk meminta pelunasan pinjaman. Mulai dari perkataan sopan hingga kasar disampaikan penagih hutang dari ujung telepon. Bahkan ada yang meneriakinya “maling” dengan suara kencang.

Puncak ketakutan F terjadi saat seorang pria menghubunginya melalui telepon. Dia menawarkan solusi penghapusan hutang kepada F dengan syarat yang cukup mengejutkan. F diminta menari telanjang di depan dia. Tak terima dengan perlakuan itu, F meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Slamet Wibowo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati menggunakan jasa pinjaman online atau P2P. Sebab pengetahuan soal fintech hingga kini masih dalam tahap sosialisasi. “Kadang nasabah juga tak menyadari penghitungan suku bunga yang tersembunyi,” kata Slamet mengingatkan dalam Forum Media Update di Kediri, Senin 3 Desember 2018.

Meski demikian, pemerintah akan tetap mendukung pertumbuhan industri keuangan digital yang sehat dan aman. Sejumlah regulasi dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat, termasuk mewajibkan perusahaan fintech mengantongi ijin dari Kominfo dan OJK.

Menurut Slamet, saat ini terdapat 73 penyelenggara layanan peminjaman uang P2P yang telah mengantongi izin dan terdaftar di OJK. Pemerintah akan terus mensosialisasikan regulasi ini hingga seluruh fintech yang ada di Indonesia mengantongi ijin resmi. “Sampai September 2018 jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan sebesar Rp 13 trilyun dengan rasio pinjaman macet 3,27 persen,” kata Slamet. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.