READING

OJK Bagikan Tips Hadapi Pinjaman Online dan Invest...

OJK Bagikan Tips Hadapi Pinjaman Online dan Investasi Bodong dengan Jurus 2L

KEDIRI– Berapa kali Anda mendapatkan pesan singkat berisi tawaran pinjaman online setiap harinya? Atau apakah Anda sering menemukan iklan investasi dengan untung fantastis ketika mengakses media sosial (medsos)? Atau justru ada iming-iming pinjaman mudah tanpa agunan di sekitar tempat tinggal Anda?

Waspadalah, karena saat ini semakin banyak modus kejahatan yang berkaitan dengan investasi dan pembiayaan. Dari ribuan entitas yang menawarkan kegiatan keuangan ilegal, sekitar 444 entitas diantaranya berhasil dihentikan OJK sepanjang tahun 2019.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dimana hanya 108 entitas saja yang berhasil dihentikan. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa jumlah modus penipuan berbasis keuangan semakin meningkat. Bentuknya bermacam-macam. Mulai dari tawaran pinjaman online, investasi bodong, MLM, hingga koperasi.

“Orang membuat akun medsos tidak dibatasi. Nomor ponsel pun jika diblokir, pelaku bisa beralih ke nomor lainnya dengan mudah. Jadi penipuan berbasis teknologi ini semakin menjamur,” terang Tongam L Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat.

Meski demikian, Tongam mengklaim jumlah korbannya berbanding terbalik dengan menjamurnya modus penipuan. Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat yang teredukasi. Hanya sebagian kecil saja yang masih termakan bujuk rayu iklan investasi yang menawarkan keuntungan fantastis.

“Sebenarnya ada dua tips agar terhindar dari investasi bodong dan penipuan sejenis,” tambahnya dalam press rilis yang digelar di Hotel Bukit Daun pada hari Selasa (17/12).

Sebelum bergabung dengan berbagai jenis entitas keuangan, masyarakat diharapkan untuk mengecek 2L yakni legalitasnya dan kelogisannya. Sebuah entitas keuangan aman diikuti jika legalitasnya jelas mulai dari izin badan usahanya, produknya hingga jenis kegiatannya. Cek juga apakah izin tersebut masih berlaku atau tidak.

“Seperti temuan di Kabupaten Kediri, izin Qnet ternyata sudah kadaluarsa,” katanya.

Cek juga kelogisannya. Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur dengan iming-iming investasi yang selalu untung bahkan yang menawarkan bunga deposito 1 persen setiap hari atau 30 persen per bulan. Para milenial juga diharapkan tidak mudah termakan trading yang selalu menawarkan keuntungan seperti forex maupun binomo.

“Padahal bunga deposito di perbankan hanya sebesar 6-7 persen per tahun. Ini kan tidak mungkin,” tambahnya.

Atau MLM yang menjual barang yang tidak begitu diperlukan. Kegiatannya hanya berfokus pada rekrutmen member hingga membentuk piramida yang sebenarnya bertentangan dengan UU perdagangan.

Begitu pula pinjaman online yang prosesnya sangat mudah tanpa agunan namun mereka meminta akses data ponsel dan kontak. Biasanya mereka akan menagih ke orang yang ada di kontak ponsel peminjam jika yang bersangkutan telat membayar. Ini sangat merugikan dan mengganggu orang lain yang tidak ada kaitannya.

“Kalau sudah demikian, diharapkan masyarakat tidak segan untuk melaporkannya ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan,” bebernya.

Ada pula modus penipuan melalui jenis koperasi. Sebelum tertarik menjadi membernya, diharapkan masyarakat mau meneliti dulu seperti apa anggaran dasar dan jenis kegiatannya. Karena pada prinsipnya koperasi bergerak dari anggota dan untuk anggota. Di dalamnya juga hanya ada simpanan pokok dan sukarela.

“Jika sudah menawarkan pelayanan pinjaman untuk orang di luar anggota dan berkaitan dengan kredit dan investasi maka itu sudah jelas ilegal,” tegasnya.

Begitu pula dengan entitas yang mengaku berbasis syariah. Saat ini ada semakin banyak yang menggunakan embel-embel syariah padahal sebenarnya abal-abal. Seperti penipuan kebun kurma maupun perumahan syariah yang sedang ramai di Tangerang.

Tongam mewanti-wanti kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak berwajib jika ditemui kejanggalan dan berpotensi merugikan. Upaya ini ditujukan agar entitas tersebut tidak semakin menjerat nasabah baru sehingga angka kerugian bisa semakin ditekan.

“Selama 10 tahun terakhir kerugian negara mencapai Rp 8,8 triliun. Jadi diharapkan masyarakat bisa semakin peka dan segera melaporkannya ke pihak berwenang,” pungkasnya.

Reporter : Dina Rosyidha
Editor : Prasto Wardoyo

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.