READING

Olok olok Tidak Pancasilais Dilaporkan Polisi

Olok olok Tidak Pancasilais Dilaporkan Polisi

WAKIL rakyat itu juga manusia. Bisa jengkel. Bisa ngambek (baca: walk out). Bisa mendidih. Apalagi ketika diolok olok tidak Pancasilais atau anti Pancasila di muka umum. Langsung  murka.

“Anti Pancasila itu sama halnya menyamakan lembaga legislatif dengan partai terlarang, “cetus Nuhan Eko Wahyudi kepada wartawan Selasa (8/1/2019). Nuhan adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia juga Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Blitar.

Tidak hanya cukup geram. Tudingan DPRD Kota Blitar anti Pancasila atau tidak Pancasilais yang dilontarkan Supriarno, yakni kuasa hukum karaoke Maxi Brilian, juga ditindaklanjuti.

Mewakili 25 anggota legislatif  yang lain, Nuhan bersama Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto dan empat pimpinan fraksi lain, resmi melapor ke Polres Blitar Kota. Ucapan Supriarno dianggap melecehkan lembaga dewan.  

Tudingan anti Pancasila juga dianggap melanggar pasal 207 KUHP, yakni menghina kekuasaan negara. “Keputusan melaporkan ini dengan tujuan agar ke depan tidak terulang lagi, “tegasnya.

Nuhan mengatakan,  rekomendasi penutupan Maxi Brilian oleh DPRD Kota Blitar berpijak pada Perda No 1 Tahun 2017, yakni semua kegiatan yang melanggar norma kesusilaan harus dijatuhi sanksi.

Akibat rekomendasi legislatif, Pemkot Blitar menutup sekaligus mencabut izin usaha Maxi Brilian yang  sebelumnya digerebek Polda Jatim karena praktik striptis (tari telanjang) dan layanan seks bebas. Dalam penggerebekan itu dua orang ditetapkan tersangka.

Sementara dalam laporan itu DPRD Kota Blitar menyerahkan bukti rekaman video terlapor (Supriarno) saat melontarkan tudingan dewan anti Pancasila. Dewan juga menyerahkan bukti dokumen rekomendasi penutupan Maxi Brilian.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto menegaskan tudingan terlapor (Supriarno) telah menyinggung sekaligus mendeskreditkan lembaga wakil rakyat. “Karenanya atas nama lembaga kami memutuskan membawa ke ranah hukum, “tegasnya.

Menanggapi laporan dewan, Supriarno menyatakan tidak gentar. Bahkan dirinya menegaskan apa yang dia sampaikan (DPRD anti Pancasila) adalah hal serius dan sesuai fakta. Sebab rekomendasi penutupan Maxi Brilian tidak pernah memberi kesempatan pihak Maxi Brilian berpendapat.  

“Ini argumentasi serius saya. Malah bagus. Karenannya bisa sama sama kita uji, “ujarnya. Sementara setelah menerim laporan legislatif, Polres Kota Blitar langsung bergerak. Menurut Kasubag Humas Ipda Dodit Prasetya pihaknya akan langsung melakukan penyelidikan. “Segera akan kita lakukan penyelidikan, “katanya.

Seperti diketahui pelaporan DPRD Kota Blitar buntut dari unjuk rasa sejumlah orang eks karyawan Maxi Brilian di gedung DPRD Kota Blitar Senin (7/1/2019). Dalam orasinya, kuasa hukum Maxi Brilian, yakni Supriarno menyebut DPRD Kota Blitar tidak Pancasilais atau anti Pancasila.

Dalam aksi itu massa juga menuntut pemerintah membuka kembali Maxi Brilian. (*)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

  1. […] Olok olok Tidak Pancasilais Dilaporkan Polisi […]

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.