READING

Pasal Karet Mau dihidupkan Lagi. Ini Kata Ahli Huk...

Pasal Karet Mau dihidupkan Lagi. Ini Kata Ahli Hukum Kediri

KEDIRI- Adanya upaya menghidupkan kembali “pasal karet” yang membuat Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan terus menjadi polemik berkepanjangan.  

Muncul kecurigaan program legislasi nasional (prolegnas) yang berjalan hanya untuk mengegolkan kepentingan golongan tertentu. Sebab dengan menempatkan kembali pasal karet sama halnya legislatif hendak melestarikan kembali produk kolonial Belanda.

“Karena KUHP kita saat ini memang hasil saduran dari produk kolonial Belanda,” terang Siciliya Mardian Y, SH. MH, dosen ilmu hukum di Universitas Islam Kadiri (Uniska) kepada Jatimplus.ID.

Pasal pasal karet yang telah disingkirkan itu diantaranya pasal penghinaan pemerintahan (241), pasal hasutan melawan penguasa (247), penyiaran berita bohong (262) dan pencemaran nama baik (440).

Dianggap rawan disalahgunakan sekaligus menabrak UUD 1945, pada 6 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan semua pasal karet tersebut. Keberadaan pasal karet dinilai bisa mematikan kebebasan pendapat warga negara dan pers.

Namun pasal pasal yang bersemangatkan pemberangusan tradisi demokrasi itu anehnya hendak dihidupkan lagi. “Makanya kini pasal tersebut ditentang publik karena dimunculkan kembali oleh para anggota legislatif, ”jelasnya.

Pembahasan RKUHP sendiri sebenarnya bukan barang baru. Sejak tahun 1983 atau 36 tahun lalu sudah masuk agenda Prolegnas. Namun karena muncul usulan yang bertentangan dengan kepentingan publik, hingga kini belum juga disepakati seluruh pemangku kebijakan.

 “Faktor utama penyebabnya adalah selalu ada perdebatan sengit dalam proses penggodokannya, disesuaikan dengan kepentingan penyusunnya, ”ungkap Sicil. Selain pasal karet perdebatan sengit juga terjadi dalam pembahasan pasal yang sudah diatur undang undang lain.

Misalnya terkait tindak pidana korupsi, terorisme dan makar. Tindak pidana khusus tersebut menurut Sicil seharusnya tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam draft RKUHP.

“Jadi pembahasannya setiap tahun cukup alot karena perbedaan pendapat apakah suatu pasal perlu dimasukkan ke RKUHP ini atau tidak, ”tandas dosen yang aktif mengajar studi tindak pidana khusus tersebut.

Disisi lain pembahasan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, yakni terkait pengaturan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga keputusan pengadilan tuntas pada tahun 1981.

Kenapa bisa selesai dengan cepat?, menurut Sicil karena KUHAP dianggap lebih urgen untuk diselesaikan. Hal itu mengingat penegak hukum di jaman Kolonial Belanda berbeda dengan sekarang. Begitu pula proses penindakannya.

“Sedangkan KUHP adalah UU yang mengatur hukuman terhadap tindakannya itu sendiri. Dari dulu mencuri dan membunuh sama saja pengertiannya. Mengambil barang yang bukan haknya dan menghilangkan nyawa seseorang. Makanya KUHP buatan Belanda dianggap masih relevan hingga saat ini, “ungkapnya.

Kendati demikian Sicil berpendapat bukan berarti perubahan KUHP tidak diperlukan. RKUHP tetap diperlukan karena modus operandi kejahatan terus berkembang.

“Dulu mencuri uang ya mengambil uang secara fisik. Sekarang bisa melalui proses skimming ATM sehingga memang perlu diatur lebih detail, ”urai pemerhati buruh dan kekerasan pada wanita tersebut.

Sicil pesimis produk prolegnas (RKUHP) bisa clear dalam waktu dekat. Dia melihat akan masih banyak terjadi pro kontra di setiap pasalnya.

“Nanti kan ada diseminasi dan uji publik. Dicek efektifitasnya ketika diterapkan. Jika tidak memenuhi syarat ya pastinya tidak akan bisa disahkan, ”pungkasnya.

Reporter : Dina Rosyidha
Editor : Mas Garendi

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.