READING

Pelaku Kekerasan Jurnalis di Madura Divonis Bebas ...

Pelaku Kekerasan Jurnalis di Madura Divonis Bebas Jelang Hari Kebebasan Pers Dunia

“Saya kecewa”, ucap Ghinan pelan sesaat setelah Sri Hananta, Ketua Majelis Hakim memutus terdakwa Jumali dalam perkara kekerasan yang menimpa dirinya dengan vonis bebas, 29/04/2019. Hari itu, dia bersama dengan Miftah Faridl, ketua AJI Surabaya dan sejumlah rekan lainnya hadir di PN Bangkalan untuk mendengarkan putusan sidang. Namun, vonis hakim jauh dari keadilan dan menambah catatan kelam terkait kekerasan yang dialami oleh jurnalis.

Pada 20 September 2016, Ghinan Salman, yang saat itu tercatat sebagai jurnalis Radar Madura, dikeroyok oleh setidaknya 10 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Bangkalan. Kejadian itu terjadi tak lama setelah dirinya mengambil foto mereka saat bermain tenis meja pada jam dinas. Ghinan dicekik dan diintimidasi. Para pegawai itu memaksa Ghinan menghapus file foto. Namun Ghinan tak menuruti meski foto-foto tersebut sudah dia kirim via aplikasi HP ke redaksi.

Hari itu, dia datang ke kantor PU kabupaten Bangkalan untuk mewawancarai kepala dinas. Tema wawancara terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PU yang sedang disidik oleh kejaksaan. Saat menunggu kepala dinas itulah dia melihat sejumlah pegawai  bermain tenis meja saat jam kerja. Ghinan memotret lantas dikeroyok oleh para pegawai karena mereka tak terima aktivitasnya dipotret. Dugaan tindak pidana korupsi itu pun sejauh ini tak terdengar lagi kabar beritanya.

Dalam amar putusan, majelis hakim yang dipimpin Sri Hananta menyebutkan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghambatan atau penghalangan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 juncto pasal 4 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Putusan bebas ini jelas sebagai hulu penegakan hukum yang memang sedari awal dikondisikan untuk membebaskan para pelaku dari hukuman. Setelah melakukan visum, Ghinan melaporkan kasus yang menimpa dirinya ke Polres Bangkalan. Saat penyidikan, semua pelaku mengakui kejadian tersebut. Namun dalam perjalanan, polisi hanya memunculkan nama Jumadi sebagai pelaku tunggal. Setelah memakan waktu lebih dari 2,5 tahun, terdakwa dinyatakan tak terbukti bersalah dan divonis bebas. Dalam hal ini majelis hakim dinilai telah mengabaikan fakta-fakta yang ada, saksi dan pendapat ahli pers Dewan Pers. Atas putusan ini, JPU melakukan langkah kasasi.

Ghinan adalah sekian dari jurnalis yang mengalami tindak kekerasan.  Reproduksi kekerasan masih terus terjadi di tahun-tahun sesudahnya. Selama kurun waktu Mei 2018-Mei 2019 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terjadi  42 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan fisik  17 kasus, pemidanaan terhadap jurnalis 7 kasus dan ancaman kekerasan atau teror sebanyak 6 kasus. Sementara pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh warga dengan 10 kasus, polisi 7 kasus, ormas 6 kasus dan aparat pemerintah 5 kasus.

Untuk kawasan ASEAN, catatan Reporters Without Borders (RSF) pada April 2019 menunjukkan posisi Indonesia dalam indeks kebebasan pers, tak beranjak dari urutan 124. Sama dengan posisi tahun sebelumnya, satu tingkat di bawah Malaysia yang menempati urutan 123.

Menempati peringkat pertama adalah Timor Leste peringkat 84 disusul Malaysia dan Indonesia. Filipina diperingkat 134, Thailand di posisi 136 dan Singapura pada peringkat 151.

Terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Ade Wahyudin, direktur LBH Pers mengatakan kepada Jatimplus.id, setidaknya ada dua hal yang menjadi faktor penyebab. Pertama adalah kegagalan sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada aparat  kepolisian di level bawah. Kegagalan sosialisasi ini memberikan kontribusi signifikan bagi tiadanya sikap menghormati dari aparat kepolisian terhadap jurnalis yang dalam mejalankankan tugas jurnalistik yang dipayungi oleh undang-undang. Posisi yang juga setara dengan kinerja kepolisian yang sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan aparat kepolisian dalam situasi tertentu di lapangan cenderung menggunakan langkah represi saat menghadapi jurnalis yang tengah melakukan peliputan.

Faktor kedua menurut Ade Wahyudin penyebab kekerasan itu bisa dipicu oleh persoalan etik jurnalis yang lantas berimbas pada tindakan represi aparat. Kerja yang tak profesional dari jurnalis seperti tak melakukan konfirmasi atau penulisan berita yang tendensius, oleh sebagian pihak dijadikan catatan negatif yang pada momentum tertentu diwujudkan dalam tindak kekerasan terhadap yang bersangkutan.

Dalam kasus Ghinan Salman, sejauh ini dia adalah jurnalis yang menjunjung tinggi etik dan profesionalisme. Ketika dalam melakukan tugas jurnalistiknya dia mengalami kekerasan lalu terdakwa diganjar vonis bebas. Tentu saja ini adalah kado pahit bagi dunia jurnalistik pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati tiap 3 Mei.

print

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.