READING

Pemerintah Perlu Fasilitasi Ruang Dialog antara Ma...

Pemerintah Perlu Fasilitasi Ruang Dialog antara Mahasiswa Papua dengan Warga

SURABAYA – Pemerintah harus memfasilitasi terbentuknya ruang dialog antara mahasiswa Papua dengan masyarakat setempat. Dialog yang intens antara mahasiswa Papua dengan warga tempat mereka menempuh pendidikan akan menumbuhkan rasa saling memahami. Hal ini disampaikan oleh Andy Irfan, Sekjen Federasi KontraS. Menurut Andy, dialog secara alamiah sulit terjadi akibat adanya perbedaan kultur antarkeduanya. Penjelasan yang disampaikan dalam jumpa pers di kantor KontraS Surabaya (20/8) ini menjawab pertanyaan tentang kurang membaurnya mahasiswa Papua dengan masyarakat setempat.

Baca juga: Drama Kekerasan Mahasiwa Papua

Terkait peristiwa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, Surabaya (16-17/8), yang akhirnya memicu kerusuhan di sejumlah kota di Papua, KontraS menilai sebagai akumulasi berbagai peristiwa yang menimpa Papua. Peristiwa dari tidak terpenuhinya rasa keadilan dan tidak tegaknya hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Menurutnya, persoalan di Papua mestinya didorong dengan membuka ruang-ruang dialog yang selama ini dinilai buntu. “Kalau pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua maka negara sedang berinvestasi kekerasan di sana. Kalau pendekatannya kemanusiaan, pemerintah sedang mendorong penyelesaian yang menyeluruh di Papua. Tidak ada pilihan lain selain pendekatan kemanusiaan dan keadilan. Selama  pendekatannya adalah keamanan, selama itu pula siklus kekerasan akan terus terjadi dan mata rantai itu tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Baca juga: Gus Solah Serukan Usut Tuntas Rasisme Mahasiwa Papua

Atas peristiwa yang terjadi di Surabaya KontraS mendesak agar polisi bertindak profesional dengan mengusut tuntas pelaku pengrusakan bendera Merah Putih. Isu pengrusakan bendera di depan asrama mahasiswa Papua ini yang menjadi pemicu aparat keamanan merangsek masuk ke dalam asrama disertai ujaran rasis dan membawa 43 penghuninya ke Mapolrestabes untuk dimintai keterangan.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatkhul Khoir mengatakan dari 42 orang yang berada di asrama saat kejadian,  tak ada satu pun yang mengaku sebagai pelaku pengrusakan bendera. “Mereka tahu ada bendera terpancang di sana tapi tak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan,” tandas Fatkhul Khoir yang juga sebagai kuasa hukum mahasiswa Papua ini.   

Baca juga: Tiga Organisasi Wartawan Sepakat Tak Memproduksi Berita Provokatif Soal Papua

KontraS mengapresiasi permintaan maaf Gubernur Jawa Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas kejadian di Malang dan di Surabaya. Namun tak hanya berhenti di situ. Gubernur harus memastikan bahwa peristiwa kekerasan dan tindakan rasisme tidak terulang lagi di masa depan.

Khofifah Indar Parawansa mengunjugi Puncak Jaya pada tahun 2016 lalu saat menjabat sebagai Menteri Sosial. FOTO: Dok. Trisnadi Marjan

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas nama masyarakat Jatim, Sekali lagi,  itu tidak mewakili masyarakat Jatim,” ujar Khofifah, saat ditemui di RS Bhayangkara, Surabaya, Senin (19/8) seperti yang dilansir cnnindonesia.com.

“Seluruh mahasiswa Papua yang sedang studi di Jatim mereka akan terjaga keamanannya mereka akan terlindungi. Jadi saya berharap mereka bisa melanjutkan studinya dengan baik,” ujar mantan Menteri Sosial ini.

Reporter : Prasto Wardoyo
Editor : Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.