READING

Mungkinkah Pengurusan Sertifikat Tanah Tanpa Pungu...

Mungkinkah Pengurusan Sertifikat Tanah Tanpa Pungutan?

Badan Pertanahan Nasional mentargetkan seluruh bidang tanah di Kabupaten Kediri tersertifikasi pada tahun 2025 mendatang. Tak ada pungutan sepeserpun dalam proses itu.

KEDIRI – Jika komitmen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri bisa dipercaya, seluruh masyarakat Kabupaten Kediri akan bisa memegang sertifikat tanah mereka dalam enam tahun ke depan. Ini berarti sengketa pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat akan tuntas dan tak akan muncul lagi.

Meski terdengar utopia, komitmen Kementerian Agraria dan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri untuk menciptkan zona integritas patut diapresiasi. Di depan aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Bupati Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Andreas Mulyadi membacakan butir komitmen integritas.

“Kinerja instansi pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan profesional menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda. Kami akan terus memperbaiki indikator ini ke depan,” kata Andreas di depan para saksi dan staf kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Selasa, 25 Juni 2019.

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah ini sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah daerah bahkan sudah lebih dulu mencanangkan dan mengikrarkan untuk bekerja tulus tanpa imbalan di depan masyarakat.

Ini pula yang disampaikan Andreas Mulyadi di depan seluruh stafnya, bahwa dengan pencanangan ini secara otomatis melarang pegawai di lapangan untuk menarik biaya sepeserpun dari masyarakat. “Selama ini pungutan di lapangan masih ada dan tidak sama antar desa. Kami minta kepada Bupati untuk menerbitkan perda yang menyeragamkan besaran pungutan itu agar tak terjadi kecurangan,” kata Andreas.

Selain soal pungutan, Andreas juga memastikan dilakukannya pengukuran tanah yang lebih akurat melalui penggunaan peralatan modern. Jika dulu pengukuran dilakukan dengan meteran biasa, ke depan petugas BPN akan menggunakan Real Time Kinematik (RTK).

Dengan alat ini, koordinat titik dapat diperoleh secara real time dalam koordinat UTM ataupun Lintang dan Bujur tanpa melalui pemrosesan baseline. Metode RTK ini berbeda dengan metode statik dimana titik koordinat baru didapatkan dari pemrosesan baseline. “Kami masih menunggu pengadaan alat ini dari Pemerintah Kabupaten Kediri,” kata Andreas.

Dengan pelayanan yang bersih dan pengerjaan berbasis teknologi informasi ini, BPN Kabupaten Kediri mentargetkan seluruh bidang tanah tuntas di tahun 2025 mendatang. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat sertifikasi nasional.  

Sementara itu Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengaku tidak bisa menerbitkan perda yang mengatur besaran pungutan biaya teknis sertifikasi seperti yang diminta. Kalaupun ada perselisihan soal biaya yang muncul, menurut Haryanti, hal itu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat semata. “Kadang ada yang tidak tahu jika biaya ukur harus mereka tanggung, dikiranya semua gratis,” katanya.

Namun demikian dia mengapresiasi ikrar pembangunan zona integritas ini, dan berharap bisa menekan tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengurusan sertifikat. (HARI TRI WASONO)

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.