Iuran Naik, Penunggak BPJS Bertambah

KEDIRI– Kenaikan tarif BPJS Kesehatan per Januari 2020 lalu menyebabkan angka penunggak pembayaran kian membengkak. Untuk mengatasi hal ini, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri mencoba berbagai upaya agar penunggak iuran BPJS utamanya peserta kategori mandiri atau non Penerima Bantuan Iuran (PBI) angkanya bisa ditekan.

“Kita akan coba memaksimalkan penerimaan dari peserta BPJS kategori mandiri ini,” terang Yessi Kumalasari, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri kepada Jatimplus.ID.

Menurutnya, adanya berbagai kemudahan dalam sistem pembayaran BPJS mandiri dimaksdukan agar tingkat pembayarannya semakin meningkat. Per November 2019 lalu tingkat kolektibilitas dari peserta BPJS kategori mandiri hanya sekitar 68 persen. Angka tersebut meliputi wilayah Kota-Kabupaten Kediri, Kota-Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk.

“Jumlah penunggak memang relatif tinggi karena hampir 30 persen,” tambahnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Dari hasil pengamatan petugas di lapangan, ada dua macam jenis penunggak. Pertama adalah kelompok orang yang sebenarnya mampu membayar namun tidak memiliki keinginan kuat untuk membayar. Dan yang kedua adalah orang dengan pendapatan pas-pasan sehingga pembayaran BPJS tidak menjadi prioritas.

“Kita masih memiliki tantangan untuk memilah dua kategori ini,” jelasnya.

Dalam proses pemilahan ini, BPJS Kesehatan tidak bergerak sendiri. Yessi menjelaskan bahwa pihaknya selama ini bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat yakni Dinas Sosial. Data penduduk kurang mampu yang berasal dari Dinas Sosial ini kemudian dilakukan validasi sekaligus verifikasi secara bertahap

Dari hasil validasi tersebut akan didapatkan kelompok warga yang benar-benar tidak mampu. Kelompok ini nantinya disarankan untuk mendaftar BPJS Kesehatan kategori PBI. Agar ketika sakit, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu berat.

Sedangkan untuk masyarakat yang sebenarnya mampu, tetap dimasukkan dalam kategori mandiri. Di sinilah peranan petugas BPJS dibutuhkan untuk bisa mengajak mereka tertib membayar iuran BPJS kesehatan setiap bulannya.

Per Januari 2020 lalu tarif  BPJS Kesehatan dinaikkan . Untuk kelas I yang sebelumnya Rp 80 ribu per jiwa per bulan menjadi Rp 160 ribu per jiwa per bulan. Sedangkan untuk kelas II dari Rp 51 ribu per jiwa per bulan naik menjadi RP 110 ribu per jiwa per bulan.

Begitu pula dengan kelas III yang sebelumnya hanya perlu membayar Rp 25.500 per jiwa per bulan menjadi Rp 42 ribu per jiwa per bulan. Kenaikan sebesar 100 persen ini sebenarnya dirasa cukup memberatkan karena sebagian besar peserta membayar secara kolektif sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tercatat dalam KK (Kartu Keluarga). Akibat kenaikan itu tak sedikit peserta yang menurunkan kelas kepesertaan BPJS-nya.

“Kami meminta kesadaran masyarakat bahwa iuran itu insya Allah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan,” ungkapnya.

Demi menekan jumlah tunggakan, kantor pusat BPJS Kesehatan sendiri telah menetapkan aturan baru untuk para peserta BPJS Kesehatan kategori mandiri.  Peserta yang baru melakukan pendaftaran, sekarang ada kewajiban melakukan pendaftaran autodebit. Kebijakan ini ditujukan agar peserta tidak lupa untuk membayar iuran setiap bulannya.

Tidak hanya itu, petugas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri juga bersinergi dengan kader Jaminan Kesehatan Nasional atau masyarakat untuk mengingatkan masyarakat lainnya yang lupa membayar. Pernyataan ini sekaligus menepis  rumor bahwa Kantor BPJS Kesehatan hendak menurunkan debt colellector untuk menagih iuran BPJS.

“Kita kerjasama dengan kader JKN yang sudah punya surat tugas, jadi bukan ke sembarang orang. Itupun tugasnya mengingatkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan sekedar menagih pembayaran,” tegasnya.

Dan sebagai bentuk pengingat rutin, tim dari BPJS Kesehatan nantinya juga akan mengirimkan pesan singkat ke ponsel setiap peserta. Baik yang belum membayar maupun yang sudah membayar. “Kita sebar pesan singkat yang sifatnya terus mengingatkan. Harapannya angka penunggak bisa ditekan melalui upaya-upaya ini,” pungkasnya.

Sementara itu Rijaludin, salah satu peserta BPJS Kesehatan asal Kabupaten Kediri mengaku sudah lama tidak membayar lagi tagihan BPJS-nya. Rijal tak membayar karena penghasilannya mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir.

“Sekitar enam bulan terakhir sepertinya saya menunggak,” terang Rijal.

Rijal sendiri sejak awal sudah mendaftar BPJS di kelas III sehingga dirinya tidak lagi mengurusi penurunan kelas ketika tarif BPJS naik per Januari 2020. Pria yang sehari-hari berjualan gerabah ini pertama kali mendaftar BPJS kesehatan karena ibunya terkena stroke sehingga membutuhkan biaya cukup besar untuk penanganan medisnya.

Sejak bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan, Rijal juga cukup rajin membayar iuran. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, dia pun membayarkan premi untuk kedua orang tuanya dan seorang adik. Mereka, termasuk dirinya, masih tercatat namanya dalam satu KK.

Pendapatannya waktu itu relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membayar tagihan BPJS. Namun karena pendapatannya menurun setelah tempatnya berjualan direlokasi, dia pun menjadi kesulitan untuk mengatur pengeluaran.

“Sebelumnya saya masih bisa bayar. Tapi setelah pendapatan menurun, tagihan BPJS jadi terasa sebagai beban. Dan cukup keberatan untuk membayarnya setiap bulannya,” jelasnya.

Untuk berganti ke kategori penerima bantuan iuran (PBI), Rijal juga masih enggan mengurusnya. Pasalnya dia harus melaporkan diri ke dinas sosial setempat. Itupun belum tentu bisa terealisasi karena data warga kategori kurang mampu sudah tercatat di tingkat pusat. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan pindah kategori kepesertaan.

“Jadi sekarang masih dibiarkan saja dulu,” pungkasnya.

Reporter : Dina Rosyidha
Editor: Prasto Wardoyo

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.