READING

Petani Tuntut Perhutani Kediri Terapkan Konsep Hut...

Petani Tuntut Perhutani Kediri Terapkan Konsep Hutan Sosial

“Kami ingin Perhutani segera menerapkan konsep perhutanan sosial yang merupakan maskot Nawacita Jokowi,” kata Muhammad Triyanto, perwakilan peserta unjuk rasa, 9/01/2019. Aksi ini dilakukan oleh ratusan petani dari Perkumpulan Kelompok Tani Hutan (PKTH) Danar Kelud dan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia.

Menurut Triyanto, konsep perhutanan nasional tersebut sangat ampuh menghapuskan praktik pungutan liar terhadap para petani hutan. Masyarakat sekitar hutan mendapak kesempatan untuk turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi.

Selama ini, para petani di kawasan lereng Gunung Kelud tepatnya di Desa Manggis, Wonorejo, Satak, dan Asmorobangun, Kecamatan Puncu sering mendapat intimidasi dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk bisa mengelola lahan. Padahal jika harus membayar bagi hasil, harusnya pungutan ditarik ketika petani sudah panen.

Lha ini, petani ditarik di awal. Petani harus setor harus Rp 3-4 juta untuk bisa menanami lahan. Atau kalau mau sewa dua tahun ada pungutan Rp 25-35 juta. Padahal tanah negara tidak boleh disewa-sewakan,” tambahnya berapi-api.

Triyanto juga meminta kepada petugas kepolisian untuk mengusut kasus pungutan liar yang menimpa KTH. Menurutnya, modus pungli tersebut ditarik melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di desa-desa di Kecamatan Puncu.

Untuk bisa memproses pengajuan konsep hutan sosial ini, diperlukan naskah kesepakatan bersama antara kelompok tani hutan (KTH) dengan perum perhutani. Namun sampai saat ini, pihak Perhutani dinilai tidak berani dan tidak mau menandatangani naskah tersebut.

Menurut Triyanto, Perhutani enggan tanda tangan karena mengklaim memiliki peta indikatif sendiri. Padahal peta tersebut berbeda dengan peta hutan desa yang dikuatkan oleh perda RTRW Pemkab Kediri dan bertabrakan dengan peta yang dibuat oleh planologi Jakarta.

“Jadi alasan perbedaan peta tersebut tidak bisa diterima dan kami ke sini untuk paksa mereka  untuk tanda tangan,” tegasnya.

Triyanto juga meminta kepada petugas kepolisian untuk mau mengusut kasus pungutan liar yang menimpa KTH. Menurutnya, modus pungli tersebut ditarik melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di desa-desa di Kecamatan Puncu.

“Penguasaan hutan oleh Perhutani ini kan sebenarnya meneruskan sistem yang berlaku ketika zaman penjajahan Belanda. Tolong sekarang ini jangan bertindak melebihi kolonial lah,” ungkapnya berkali-kali. Demo relatif aman, hanya sempat terjadi aksi saling dorong.

Sementara itu, Mustopo, Administratur Perum Perhutani KPH Kediri menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukannya saat ini sudah sesuai aturan. Menurutnya saat ini, batas administratif Desa Asmorobangun masih dalam tahap penataan Pemkab Kediri.

LMDH yang mengajukan pun harus jelas legalitasnya. Ada akta notaris dan ada penguatan dari Kemenkumham. Anggotanya juga harus jelas memiliki Kartu Keluarga dan KTP yang menunjukkan bahwa dia benar-benar warga di desa yang berada di sekitar hutan.

“Belum jelas batas desanya.  Dan kami jelas tidak bisa menandatangani naskah kesepakatan karena sudah aturannya demikian. Silahkan terlebih dahulu menyelesaikannya dengan dinas terkait di Pemkab Kediri,” katanya.

Reporter: Dina Rosyidha
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.