READING

Pro Kontra Penggratisan Jembatan Suramadu

Pro Kontra Penggratisan Jembatan Suramadu

Surabaya – Presiden Joko Widodo benar-benar membebaskan akses masuk Tol Jembatan Suramadu. Pro kontra bermunculan dari politisi dan masyarakat terkait kebijakan penggratisasn itu.

Mulai Sabtu, 27 Oktober 2018, pintu masuk Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) telah resmi dibuka. Semua pengguna jalan bisa melintasi jembatan itu tanpa membayar sepeserpun. “Dengan mengucap Bismilllahirrahmanirrahim, jalan Tol Suramadu sore hari ini kita ubah jadi non tol biasa,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka pintu masuk jembatan akhir pekan lalu.

Jokowi beralasan keputusan itu telah melalui masukan dari para tokoh agama, ulama, kiai, tokoh masyarakat, serta Ikatan Keluarga Madura. Pembebasan tarif jembatan sepanjang 5.438 meter ini diharapkan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Madura.

Lain Jokowi, lain pula Prabowo. Keputusan membebaskan tarif masuk Jembatan Suramadu ini dianggap sebagai pencitraan untuk merebut hati masyarakat Madura. Alasannya sederhana, dalam pemilihan presiden lalu, pasangan Jokowi – Jusuf Kalla kalah atas lawannya Prabowo Subianto – Hatta Radjasa di pulau garam tersebut.

Politisi Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo menuding keputusan Jokowi untuk membebaskan tarif tol sangat tidak wajar. Secara bisnis, hal itu akan membebani keuangan negara karena hilangnya pendapatan tarif tol. “Kalau kepentingan politis saya kira wajar (Jokowi) melakukan itu. Tapi perhitungan bisnisnya tidak ketemu,” kritik Drajad dalam acara talkshow televisi.

Kritik serupa disampaikan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mendesak pemerintah agar menjelaskan alasan penggratisan jembatan Tol agar bisa dipahami. “Pemerintah harus menjelaskan dengan baik kepada rakyat agar tidak ada miskomunikasi dan persepsi yang berkepanjangan,” kata SBY.

Jembatan penghubung Pulau Jawa dan Madura ini pada awalnya dibangun oleh Presiden Megawati. Dalam prosesnya pembangunan jembatan terhenti. Oleh Presiden SBY, pembangunan dilanjutkan dan diresmikan pada 2009 silam. Namun pada 2018 ini, pemerintah Jokowi menggratiskan retribusi bagi pengendara motor dan mobil.

Kritik tersebut langsung ditanggapi pihak Istana. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menegaskan penjelasan Presiden Jokowi sudah sangat jelas. Alih-alih membeberkan alasan Jokowi, Ngabalin jutsru meminta para politisi untuk tak membuat polemik. “Kita butuh ketulusan dari pemuka pendapat, kita butuh ketulusan dari para tokoh-tokoh negarawan Indonesia, kita butuh ketulusan dari pimpinan-pimpinan dan ketua-ketua partai, termasuk bapak SBY untuk bisa melihat ini sebagai bagian dari satu karya besar anak bangsa yang meninggalkan legacy (warisan),” kata Ngabalin kepda detikcom.

Ngabalin juga memastikan tidak ada satupun pos keuangan dalam APBN yang merugi. Bahkan sebaliknya, kehidupan ekonomi masyarakat Madura akan meningkat pesat. (*)

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.