READING

Refleksi 94 Tahun, Selamat Ulang Tahun NU!

Refleksi 94 Tahun, Selamat Ulang Tahun NU!

Organisasi Islam besar di Indonesi ini berusia hampir 100 tahun. Usia yang dilalui dengan liku, hingga kini. Termasuk bagaimana NU disinari “matahari kembar” yang menjadikan NU terkadang lemah dalam prestasi bahkan politik.


JOMBANG-Hari ini Nahdatul Ulama (NU) tepat berusia 94 tahun berdasarkan kalender Masehi. Sedangkan menurut kalender Hijriah usianya sudah 97 tahun. Organisasi NU didirikan pada Januari 1926 untuk meningkatkan efektivas dakwah jama’ah NU. Sampai tahun 1950-an organisasi NU berjalan baik dan berencana kerja sama ekonomi dengan pihak Jepang.

Berarti tiga dan enam tahun lagi lembaga ini akan berusia 100 tahun. Suatu usia yang panjang. Tidak banyak organisasi yang mencapai usia 100 tahun, apalagi berprestasi tinggi. Di Indonesia organisasi besar yang sudah berusia 100 tahun dan punya prestasi tinggi adalah Muhammadiyah.

Organisasi yang didirikan KH. M Hasyim Asy’ari ini diprediksi memiliki umat lebih dari ratusan juta orang. Menurut cucu Kiai Hasyim yang juga Pengasuh Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid, organisasi NU didirikan para ulama dan disebarkan oleh santri di ribuan pesantren. NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Pesantren didirikan warga NU, bukan organisasi NU, jadi mereka independen terhadap organisasi NU.

Jumlah pesantren di seluruh Indonesia saat ini mencapai 28.000, berkembang pesat dari 10.000 pesantren pada 1999. Sebagian besar adalah pesantren kecil. Di Jawa sekitar 80 persen. Lebih dari 90 persen adalah pesantren warga NU.

“Menurut lembaga survei, jumlah orang yang mengaku warga NU dan cenderung ke NU mencapai 40 persen jumlah umat Islam, sekitar 90-95 juta. Itu terdiri dari mereka yang mengikuti aswaja annahdliyah, para keturunan warga NU, atau yang cenderung pada sikap keberagaman NU,” kata Gus Sholah.

Kebanyakan dari warga NU adalah petani dan masyarakat menengah bawah. Warga NU alumnus pesantren sudah banyak yang belajar di universitas ternama di banyak negara barat, tidak hanya di Timur Tengah. Muncullah perbedaan penafsiran ajaran Islam yang harus dijembatani dengan arif.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara, memberikan sumbangsih besar dalam upaya mencerdaskan bangsa, memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Namun, perhatian pemerintah belum sebanding dengan peran pesantren.

Direktorat yang membawahi pesantren baru berdiri tahun 2000. Dengan adanya UU pesantren, diharapkan direktorat ditingkatkan menjadi direktorat jenderal, semacam “program afirmatif” untuk mendorong pesantren lebih maju.

Pergerakan Politik NU Sesuai Khitah NU


Timbul pertanyaan, apakah fakta jama’ah terbanyak membuat NU dalam politik lebih kuat? Ternyata tidak. Dalam pemilu 2019, menurut exit-poll sebuah lembaga survei, 15 persen warga NU memilih PKB, 17 persen memilih PDIP, dan 5 persen memilih PPP (partai yang NU pernah terlibat di dalamnya).

Apakah fakta itu membuat prestasi organisasi NU lebih baik dibandingkan ormas lain? Juga tidak.

“Setelah NU berubah menjadi partai NU akhir april 1952, budaya dan paradigma ormas NU berubah menjadi partai politik. Fokus organisasi NU bergeser dari usaha sosial dan pendidikan menjadi kegiatan politik,” ujar Gus Sholah.

Di banyak kota terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, ada fasilitas sosial, kesehaatan, dan pendidikan yang didirikan organisasi NU dan organisasi di bawahnya, terutama Muslimat NU.

“Kenyataannya, kehadiran NU sebagai partai politik 1952-1984 amat membekas dalam diri para tokoh NU. Keterlibatan sebagai partai politik selama 32 tahun tidak mudah dihapus bekasnya, apalagi pada 1998 tokoh-tokoh PBNU mendirikan PKB. Jadi, NU lepas dari keterlibatan politik hanya 1984-1998 (14 tahun),” ceritanya.

Putra dari Mantan Mentri Agama RI KH. A. Wahid Hasyim ini menjelaskan sebenarnya kiprah NU dalam kehidupan politik sudah diatur dalam Khitah NU. Khitah NU menjadi landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU: perseorangan maupun organisasi.

Perhatian masyarakat terutama pada butir delapan tentang NU dan kehidupan bernegara. Di dalamnya terkandung banyak alenia, tetapi fokus masyarakat hanya pada alenia kelima yang isinya adalah: “NU secara jam’iyah tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Setiap warga NU adalah warga negara dengan hak politik dan dilindungi undang-undang”.

Sejak awal sudah ada yang mengusulkan supaya NU tidak sepenuhnya meninggalkan politik praktis. Mahbub Djunaedi mengusulkan “Khitah Plus” tapi tidak ditanggapi positif. Rais aam PBNU KH. Sahal Mahfudz menyatakan bahwa politik NU adalah politik kebangsaan, politik keutamaan, bukan politik kekuasaan atau politik praktis. KH. Asy’ad Samsul Arifin menyatakan bahwa NU tidak kemana-mana. Maksudnya organisasi NU tidak ikut partai manapun, tetapi warga NU ada di banyak partai.

“Dalam kenyataan, organisasi NU pergi ke (ikut) satu partai (PKB). Bahkan sedikit atau banyak ada campur tangan partai terhadap struktur NU. Ternyata warga NU yang memilih PKB hanya 15 persen dan yang memilih PPP 5 persen. Struktur NU. Struktur NU mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan 2/3 warga NU memilih pasangan itu,” paparnya.

Gus Sholah menyebutkan sangat tidak elok, saat tidak ada menteri yang dianggap mewakili PBNU, tokoh-tokoh NU seperti ngambek. Tentu tidak ada menteri yang mewakili PBNU karena NU bukan partai politik walaupun berperilaku dan bertindak seperti partai. Struktur NU saat ini berpendapat bahwa Khitah NU pada masalah politik bersifat situasional dan kondisional. Mereka mengatakan bahwa NU adalah ashabul qoror, bukan hanya ashabul haq.

NU juga berkepentingan dengan kekuasaan, bukan hanya kebenaran. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa karena organisasi NU memberi perhatian utama pada masalah politik, maka kegiatan organisasi dalam amal usaha (kegiatan pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi) terabaikan. Pendapat dan sikap PBNU bahwa NU adalah ashabul qoror, bukan ashabul haq harus dibahas dalam muktamar. Masalah ini amat mendasar dan menentukan masa depan NU, bahkan masa depan Indonesia.

“NU sebaiknya tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap berada di wilayah masyarakat madani. Sikap istikamah dan konsisten bergiat membuat NU bermartabat dan efektif menjadi jangkar bangsa Indonesia,” kata Gus Sholah.

Titik Lemah NU

Menurut Gus Sholah, titik lemah NU saat ini terletak pada organisasinya. Ketua PBNU pasca KH. A. Wahid Hasyim (wafat april 1953) bukan tokoh yang sadar organisasi, termasuk aspek keuangan. Organisasi badan otonom dan lembaga di bawah PBNU yang memberi perhatian besar kepada kegiatan sosial dan pendidikan adalah Muslimat NU dan Fatayat NU.

Banyak tokoh PBNU pada posisi strategis adalah politisi atau bersikap politis. Paradigma dan praktis organisasi menjadi seperti parpol: pragmatis dan menghalalkan segala cara. Muktamar ke-32 NU (Makasar) dan Muktamar ke-33 (Jombang) jadi contoh nyata.

Satu masalah lain dalam organisasi NU adalah kerancuan kepemimpinan: siapa pemimpin tertinggi dalam organisasi NU, antara rais aam dan ketua umum? Secara teori, yang tertinggi adalah rais aam, tetapi karena keduanya dipilih dalam muktamar, ketua umum tidak selalu menurut pada rais aam. Seperti ada dua matahari.

Sejak awal, rais aam adalah penentu kebijakan dan ketua umum adalah pelaksana kebijakan. Jadi, ketua umum sebaiknya organisator, pemimpin, dan punya kemampuan manajerial. Dia eksekutor bukan hanya orator. Ketua umum sebaiknya punya integritas tinggi, berwawasan agama luas, mampu berkomunikasi dan tidak menggunakan posisi untuk kepentingan diri dan kelompok.

Reporter: Syarief Abdurrahman
Editor: Titik Kartitiani

Print Friendly, PDF & Email

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.