READING

Revisi UU KPK, Begini Pandangan Akademisi Kediri

Revisi UU KPK, Begini Pandangan Akademisi Kediri

KEDIRI- Pertentangan revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara DPR RI di satu sisi dengan kelompok civil society di sisi lain terus bergulir. Sejumlah akademisi memandang polemik yang terjadi sebagai sebuah paradoks.

Sebagai aturan di negara demokrasi, mereka setuju dengan revisi. Namun disisi lain tidak berharap revisi yang dijalankan akan memandulkan KPK.

“Secara ilmu hukum, pembaharuan hukum atau revisi suatu undang-undang adalah sebuah keharusan di sistem negara yang civil law (negara hukum, red), ”kata Siciliya Mardian Y, SH. MH, dosen ilmu hukum di Universitas Islam Kadiri (Uniska).

Semua jenis perundangan, menurut Siciliya wajib tersentuh revisi. Hal itu mengingat situasi masyarakat yang terus berubah, dimana sebuah aturan harus mengikuti. Begitu pula dengan UU  No 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Melihat umur undang undang yang sudah 17 tahun, para akademisi sepakat adanya revisi.

“Setiap peraturan pasti ada masa berlakunya disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi, ”urai dosen yang aktif mengajar studi tindak pidana khusus tersebut. Namun kendati demikian eksekusinya tidak boleh serampangan. Ada poin krusial yang perlu diperhatikan serius. Misalnya poin penyadapan yang menjadi duduk perkara  yang dipolemikkan.

Isi revisi yang diajukan DPR RI menyebut, sebelum melakukan penyadapan KPK harus meminta izin pihak lain. Jika tidak demikian, kerja penyadapan dianggap melanggar UU Hak Asasi Manusia.

Sementara selama ini penyadapan menjadi ujung tombak KPK dalam membekuk pelaku korupsi. Penyadapan yang diikuti operasi tangkap tangan (OTT) terbukti ampuh menjadikan pelaku korupsi tidak mampu berkelit lagi.

Jika KPK harus lapor terlebih dahulu, justru akan menghambat pemberantasan korupsi. “Memang inilah yang paling ramai dibicarakan di masyarakat. Ibaratnya, masak kalau mau menggerebek minta izin dulu, ”papar perempuan yang juga kepala program studi Hukum di Uniska tersebut.

Presiden Joko Widodo sendiri  menolak beberapa substansi yang diajukan DPR. Demi terjaganya kerahasiaan, Jokowi tidak setuju jika KPK harus meminta izin pihak lain sebelum melakukan penyadapan.

KPK cukup mendapat izin internal dari dewan pengawas. “Untuk poin penyadapan ini, perlu diatur lebih jelas agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia,” tambah Siciliya.

Yang menjadi persoalan lagi, siapa dewan pengawasnya?. Masyarakat khawatir munculnya dewan pengawas hanya sebagai ajang bagi-bagi “kue” oleh presiden untuk diisi orang-orang yang berkepentingan.

Apalagi paska pemilu 2019 kepercayaan terhadap Jokowi masih belum sepenuhnya netral. Muncul kekhawatiran Dewan Pengawas untuk keuntungan kubu tertentu. Namun disisi lain Siciliya menganggap dewan pengawas KPK diperlukan. Baginya, kelembagaan yang independensinya 100 persen juga berbahaya.

“Realitasnya  masyarakat ingin KPK independen sepenuhnya. Namun dalam teori kenegaraan tidak diperbolehkan. Presiden saja harus ada pengawasnya untuk tetap menjaganya di koridor yang seharusnya dan menghindari tindakan yang sewenang-wenang, ”ungkap perempuan yang juga menjadi pemerhati buruh tersebut.

Lalu bagaimana jalan tengahnya?. Menurut Siciliya, yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas dewan pengawas serta orang-orang yang berada di dalam institusi KPK.

Perihal ini masyarakat yang awam soal tatanegara juga perlu dipahamkan. Bagaimana sebuah kelembagaan dalam satu negara demokrasi dijalankan, masyarakat perlu tahu.

“Karena sebenarnya KPK tidak diperlukan jika penyelesaian kasus korupsi bisa selesai di kepolisian, jaksa dan pengadilan. Namun saat ini tidak mungkin. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana menjalankannya sehingga tetap selaras dengan aturan lainnya, ”ujarnya.

Revisi UU KPK diakui perlu dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah menjadi prioritas saat ini?. Pengajuan revisi UU KPK dinilai cukup tiba-tiba dan Presiden Jokowi secara cepat menerbitkan surat presiden (surpres) untuk menyetujui pelaksanaannya.

Padahal menurut Siciliya, ada banyak aturan lain yang lebih urgen dibahas, terutama menyangkut masyarakat luas secara langsung.“Misalnya UU ketenagakerjaan maupun perlindungan perempuan yang masih banyak kebocoran dan menjadi PR yang perlu dibahas di legislatif,” terangnya.

Siciliya berfikir justru ketergesaan itu yang memicu tafsir lain di masyarakat. Publik berfikir revisi UU  KPK yang diajukan DPR RI hanya untuk memenuhi kepentingan sejumlah kelompok.

“Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa di tataran pusat, ”jelasnya.

Reporter : Dina Rosyidha
Editor : Mas Garendi

Print Friendly, PDF & Email

RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.